cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Noorzeha
Contact Email
journalcivis@gmail.com
Phone
+6281234515396
Journal Mail Official
journalcivis@gmail.com
Editorial Address
Universitas PGRI Semarang Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Laboratorium PPKn FPIPSKR Universitas PGRI Semarang Kampus 4 Jl. Gajah Raya No. 40, Sambirejo, Ke. Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217 Email : journalcivis@gmail.com
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Universitas PGRI Semarang
ISSN : 25974408     EISSN : 25974408     DOI : https://doi.org/10.26877/civis.v13i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus of CIVIS is to provide scientific articles on social science dan Pancasila that developed in attendance through article publications, research reports, and book reviews. SCOPE: CIVIS journal welcomes papers from academicians on theories, philosophy, conceptual paradigms, academic research, as well as social practices. In particular, papers that consider the following general topics are invited. - Social Phenomenology - Political Law - Social and Culture - State Constitution - Philosophy of Pancasila - Political Issues in local/nation - Civic Education Problems
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017" : 5 Documents clear
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA TINJAUAN SECARA FILOSOFIS DAN TEORITIS Haryono, Haryono; Sutono, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1904

Abstract

Ada dua Filosofi dan teori pengakuan hak cipta (copy right), yaitu filosofi berdasarkan teori hukum alam (natural law) Joh Locke dan teori Utilitarian Jeremy Bentham dan JS Mill. Berdasarkan teori hukum alam Hak Cipta lahir secara alamiah (natural right) setelah karya cipta selesai dibuat, sehingga perlindungannya secara otomatis (Automatically protection), tidak perlu ada registrasi atau pendaftaran. Pengakuan hak cipta kepada Pencipta sebagai hak moral (moral right), dianut oleh Indonesia dan Perancis. Sedangkan berdasarkan teori Utilitarian, pengakuan hak cipta kepada ciptaan (copy right), sebagai hak ekonomi (economy right), yang memerlukan registrasi (registration), sehingga pengakuan dan perlindungannya diberikan oleh negara melalui undang-undang, teori tersebut diikuti Amerika, Inggris dan Australia.Kata Kunci : Teori Hukum Alam, Teori Utilitas, Hak Cipta.
KETELADANAN TOKOH PEWAYANGAN DALAM PENERAPAN PRINSIP BAWALAKSANA SEBAGAI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA Suwito, Anton
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1905

Abstract

Prinsip bawalaksana mempunyai arti atau makna menepati janji apa yang telah dikatakannya. Istilah lain yang maknanya hampir sama dengan bawalaksana adalah adanya ungkapan yang berbunyi “sabda pandhita ratu tan kena wola-wali”. Secara harfiah artinya adalah “Ucapan pendeta dan raja, tidak boleh diulang-ulang. Maknanya adalah bahwa seorang pemimpin haruslah konsekwen untuk melaksanakan atau mewujudkan apa yang telah diucapkannya.. Dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan “satunya kata dan perbuatan”. Disisi yang lain pula seorang pemimpin harus memiliki sifat ambeg paramarta, dermawan, sopan dan santun terhadap orang lain, peka dan peduli terhadap lingkungan, serta cerdik dan pandai. Dalam konsep islam disamping seorang pemimpin harus bisa menepati janjinya, juga harus mempunyai sifat sidiq, tabligh, amanah dan fatonah.Dalam penerapan nilai-nilai karakter bangsa yang berpendidikan budaya, bawalaksana merupakan salah satu contoh implementasi pendidikan karakter yang harus di pegang oleh para penguasa, para pemimpin atau raja dalam memimpin negara. Disamping itu pula juga ada sisi dalam konteks karakter bangsa yang berbudaya pendidikan, bawalaksana itu tidak cukup sekedar menepati janji yang telah diucapkannya, tetapi yang lebih penting juga harus ada cara-cara dan metode lain untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahan yang mungkin muncul dari prinsip bawalakasana, yaitu prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat serta keterbukaan dan jaminan keadilan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan.Dalam hal ini janji apapun yang diutarakan harus dipenuhi atau ditepati. Semakin sifat bawalaksananya rapuh, tingkat kepercayaan masyarakat atau rakyat akan semakin merosot atau menurun bahkan kepercayaan itu bisa hilang. Pemenuhan janji terhadap siapapun hukumnya wajib, apalagi sebagai seorang ksatria ataupun pemimpin dan raja/penguasa. walaupun terkadang benturan dengan nilai, norma ataupun kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.Kata kunci : tokoh pewayangan, bawalaksana , karakter bangsa
EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa) Hastangka, Hastangka; Armawi, Armaidy; Kaelan, Kaelan
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait problem penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau 4 Pilar MPR RI yang menimbulkan banyak kritik dan pertentangan di masyarakat. Istilah 4 Pilar yang mengkatgorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pilar menjadi polemik sejak MPR RI menggunakan istilah tersebut sebagai program sosialisasinya. Studi ilmu politik dan sosial jarang meneliti dan menganalisis terkait implikasi dari politik bahasa dalam penggunaan istilah kenegaraan seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi yang menganalisis secara kritis tentang penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kajian filsafati yang ditinjau dari perspektif Filsafat Bahasa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat analitika bahasa. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka, dan analisis teks wacana yang berkembang tentang polemik dan perdebatan 4 Pilar baik secara online maupun offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penggunaan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar tidak tepat. Kedua, penggunaan istilah 4 Pilar tidak dikenal dalam sejarah dan memori kolektif bangsa Indonesia untuk menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian pilar. Ketiga, penggunaan istilah 4 Pilar oleh MPR RI merupakan kesalahan kategoris. Keempat, kegiatan sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan justru mendelegitimasi makna Pancasila dan upaya pembodohan kepada masyarakat.Kata kunci: Empat Pilar, Filsafat, bahasa, Politik bahasa, deligitimasi, makna, Pancasila.
POLITIK HUKUM PERTANAHAN BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 Suprijanto, Agus
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1902

Abstract

Dalam era globalisasi, warga negara asing mempunyai peluang besar untuk memiliki tanah di Indonesia. Politik hukum hak atas tanah bagi warga negara asing dan atau badan hukum asing baik untuk rumah tempat tinggal maupun keperluan bisnis, diberikan dengan syarat-syarat dan pernbatasan jangka waktu. Pembatasan tersebut sesuai dengan asas nasionalisme dalam hokum agraria yaitu hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Hak-hak atas tanah bagi warga negara asing antara lain diatur dalam pasal 42, pasal 45 dan pasal 55 UUPA yaitu mengatur tentang Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.Kata-kata Kunci : Hak atas tanah,Warga Negara Asing, UUPA
PENINGKATAN HASIL BELAJAR NILAI PENGETAHUAN HAM MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO PADA MAPEL PPKn PESERTA DIDIK KELAS XI SMK NEGERI 6 SEMARANG Akhmad, Akhmad
Civis : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017
Publisher : FPIPSKR Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/civis.v6i2.1903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa Kelas XI Kecantikan Kulit dengan menggunakan media video pada pelajaran PPKn di SMK Negeri 6 Semarang. Guru dan sebanyak 34 siswa kelas XI Kecantikan Kulit dilibatkan dalam penelitian ini. Untuk menjaring data digunakan metode observasi, catatan lapangan dan hasil tes. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa peningkatan hasil belajar siswa kelas XI Kecantikan Kulit dengan menggunakan media video dalam pembelajaran PPKn siswa di SMK Negeri 6 Semarang cukup signifikan. Pada pra siklus yang tuntas hasil belajarnya sebanyak 2 siswa (5.88%), sedangkan siklus I siswa yang tuntas hasil belajarnya sebanyak 14 siswa (41.18%) dan pada siklus II siswa yang tuntas hasil belajarnya meningkat menjadi 21 (61.76%) dari 34 siswa.Kata kunci : Media pembelajaran, Video, hasil belajar.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1 (2026): JANUARI 2026 Vol 14, No 2 (2025): JULI 2025 Vol 14, No 1 (2025): JANUARI 2025 Vol 13, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 13, No 1 (2024): JANUARI 2024 Vol 12, No 2 (2023): JULI 2023 Vol 12, No 1 (2023): JANUARI 2023 Vol 10, No 1 (2021): JANUARI 2021 Vol 9, No 1 (2020): JANUARI 2020 Vol 8, No 2 (2019): JULI 2019 Vol 6, No 2 (2017): JULI 2017 Vol 5, No 2 (2015): JULI 2015 Vol 5, No 1 (2015): JANUARI 2015 Vol 5, No 2/JULI (2015): CIVIS Vol 5, No 1/Januari (2015): CIVIS Vol 4, No 2 (2014): JULI 2014 Vol 4, No 2/Juli (2014) Vol 2, No 2 (2012): JULI 2012 Vol 2, No 1 (2012): JANUARI 2012 Vol 2, No 2/Juli (2012): CIVIS Vol 2, No 1/Januari (2012): civis Vol 1, No 2 (2011): JULI 2011 Vol 1, No 1 (2011): JANUARI 2011 Vol 1, No 2/Juli (2011): CIVIS Vol 1, No 1/Januari (2011): civis More Issue