cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 5 no. 1 (2012)" : 6 Documents clear
Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Wandi Harmawan; Rabina Yunus; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1278

Abstract

Abstract: This writing at analyzing the implementation effectiveness of Inspectorate Performance of Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan and to analyze factors that influence the supervision effectiveness of inspectorate performance of Kabupaten Pangkajene islands. This research is done by doing direct interview with competent and relevant informants. The result of this research shows that performance implementation done by the Inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands comprises investigation, examination and investigation functions are running well and this fact is strengthen by the achievement of the inspectorate of Kabupaten Pangkajene islands to get (WTP) or Fair without Exception predicate for the second time.Keywords: inspectorate, effectiveness, controlling Abstrak: Tulisan ini menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pengawasan kinerja Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dilokasi penelitian dengan narasumber yang kompeten dan relevan. Hasil wawancara dan kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut. hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam hal ini meliputi fungsi pemeriksaan, pengujian dan pengusutan sudah berjalan dengan baik dan diperkuat dengan berhasilnya Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang kedua kalinya.Kata kunci: inspektorat, efektivitas, pengawasan 
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Gusti Zulkarnain Tompo; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1274

Abstract

Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in develop­ment in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional develop­ment .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of tech­nical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that in­fluence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.Keywords: policy, planning, particiation, estimateAbstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pem­bangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan un­tuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meli­puti penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran
Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau Ivan Pahlevi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1275

Abstract

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative. The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.Keywords: Function, monitoring, inspectorate Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : Pertama, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. Ketiga, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.Kata kunci: Fungsi, pengawasan, inspektorat
Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013 Hastutiyani Hastutiyani; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1276

Abstract

Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordina­ting, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the tech­nical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan men­gendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggara­an Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemi­lukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsi­tipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas an­tara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam menge­tahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan ter­arah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pem­ilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu di Kota Makassar Kurniawan Akbar; Andi Samsu Alam; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1277

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of spatial policy on integrated regional higher education in the district Tamalanrea, Makassar and factors affecting anything what the policy implementation. Qualitative analysis technique that analyzed data is the data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews, the questions, the responses of the informan and literature study based on the indicators specified in the study. Based on the results of the study indicate that the government has issued a policy in the form of local regulations Makassar No. 6 of 2006 on Spatial Planning from 2005 to 2015 to split Makassar Makassar to several regions. Especially the area of higher education integrated in the district Tamalanrea Makassar city in the process of implementation can not be realized well. This is due to the absence of a special program created by the government in achieving higher education area corresponding existing goals.Keywords: policy, regional, education Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang tentang kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea, kota Makassar dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teknik analisis secara kualitatif yaitu analisis data dari situasi- situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan- pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah kota Makassar nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2005-2015 untuk membagi kota Makassar kebeberapa kawasan. Terkhusus kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan tamalanrea kota Makassar dalam proses pengimplementasiannya tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya program khusus yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan kawasan pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ada.Kata kunci: kebijakan, kawasan, pendidikan
Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Aswardi Aswardi; Faried Ali; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i1.1273

Abstract

Abstract: This paper about poverty, Poverty is one of the major unresolved problems in Indonesian. Policy was limited and the government is failing to cope, so that no single point of certainty when it will be receding row of poverty. This study used a qualitative approach. The results showed the general implementation of the program in the district Raskin Tanete Riattang West Regency Bone has been going well, as for the problems that arise in the process of implementing the first. Raskin, appropriate list of the names of RTS-PM is not appropriate; secondly, the lack of coordination between the organizers implementation raskin distribution; third, the lack of government oversight authority over the process and the final distribution of Raskin lack of socialization natural order Raskin distribution program.Keywords: policy implementation, rice, poorAbstrak: Tulisan ini mengenai kemiskinan, Kemiskinan merupakan salah satu pernasalahan besar yang belum terselesaikan di Indonesia. Kebijakan pemerintahpun terasa terbatas dan gagal dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan surutnya deretan angka kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum implementasi program raskin di kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik, adapun permasalahan yang timbul dalam proses implementasi raskin yakni pertama, penepatan daftar nama-nama RTSPM yang tidak sesuai; kedua, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi raskin; ketiga, kurangnya pengawasan pemerintah yang berwenang terhadap proses penyaluran raskin dan yang terakhir kurangnya sosialisasi alam rangka program penyaluran raskinKata kunci: implementasi kebijakan, beras, miskin

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Vol. 2 No. 1 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue