cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 5 no. 2 (2012)" : 6 Documents clear
Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar Dwi Jayanti Lukman; Nurlinah Nurlinah; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1362

Abstract

Abstract: This journal provides an overview and explanation of the implementation rather than parking on the edge of the public road in the makassar city. the implementation of parking policy in the makassar city can not be implemented under the provisions of Makassar city area number 17 of 2006 on the management of public roadside parking in the area of the city of Makassar. occurs discrepancy between the contents of the policy implementation in the field and there are still many illegal parking attendants interpreter due to several aspects that influence. besides it there are still lacking the resources as implementing the policy with facilities and infrastructure as well as the attitude of the implemented. The satisfaction of people is low against the maid of parking makassar city.Keywords: Implementation, policy, parkingAbstrak: Jurnal ini memberikan gambaran serta penjelasan tentang pelaksanaan dari pada perparkiran di tepi jalan umum di wilayah Kota Makassar. Dalam rangka Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar tidak dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kota Makassar.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Parkir
Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo Ahmad Fauzi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1358

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the role of local government in suppressing the number of school dropouts in Wajo and describe the factors that cause dropouts in Wajo. Head and Apparatus Wajo District Education Office, Unit of the Department of Education, elementary school, junior and senior high schools in the three districts, as well as the Community. The results showed that the efforts or the government's role dae-rah in suppressing the number of school dropouts in Wajo such a policy in the field of education, funding for education, the provision of scholarships for the poor, programs help poor students (BSM), as well as the dissemination to the public , based on the case found the author in the field, the factors that cause children out of school is lack of interest of children to schools, the circumstances are not harmonious family, the family's economic weakness, the child's environment, people's views on education.Keywords: local government, school dropouts, education managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah, manajemen pendidikan
Partisipasi Masyarakat dalam Implentasi Program Pembangunan Kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng Indriani Pallawa; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1363

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the role of women in the leadership of the government, in the palopo city and to investigate inhibiting factors and supporting factors that influencing the role and involvement of women in leadership at the palopo city. the results showed that the invol­vement of women in the leadership of the government in the palopo city already good, the women involved in leadership at the palopo city is known to be involved in the process of inter­action with the society and if there is a problem in society, women are more caring, quick re­sponse and immediately resolve the existing problems. Culture, education and capabilities is highly affecting the involvement of women in leadership, a sign of good education and good capability. besides that women would not be able to become a leader in particular regards gov­ernance.Keywords: women, leadership, palopo cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik, selain itu perempuan yang terlibat dalam kepemipinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses in­teraksi dengan masyarakatnya serta jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih perduli, cepat mananggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Budaya, pendidi­kan dan kapabilitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, tanpa pendidikan dan kapabilitas yang baik perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin khususya salam pemerintahan.Kata kunci: perempuan, kepemimpinan, kota palopo
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Muhammad Wahyu; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1359

Abstract

Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan  administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Zulfiani Zulfiani; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1360

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau Noor Gemilang Siradja; Andi Samsu Alam; Suhardiman Syamsu
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2012)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v5i2.1361

Abstract

Abstract: This journal describes about the regional inspectorate supervision of the performance of local staffing agencies Baubau City. Inspectorate of Baubau an internal watchdog agency local gov­ernments have duties overseeing the regional government on the local regulation Baubau City. The factors that affect Supervision Inspectorate Baubau City Performance Against Regional Em­ployment Board of Baubau, In doing activities as a supervisory function to penyeleng-execution of regional administration Inspectorate of Baubau not independent of the factors that affect the implementation of the supervisory function of the regional administration City Baubau in this case the implementation of the performance BKD PKPT Baubau. These factors are: internal fac­tors are the number of regulatory authorities, and external factors, namely the availability of budget and omissions object of inspectionKeywords: inspectorate, supervision, staffing, baubau cityAbstrak: Jurnal ini menjelaskan tentang pengawasan inspektorat daerah terhadap kinerja badan kepegawaian daerah kota baubau. Inspektorat Kota Baubau merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau, Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau dalam hal ini pelaksanaan PKPT terhadap kinerja BKD Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni : faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan.Kata kunci: inspektorat, pengawasan, kepegawaian, kota baubau

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 7 No. 1 (2014) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Vol. 2 No. 1 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue