cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 6 no. 3 (2013)" : 6 Documents clear
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Taufik Taufik
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1262

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen. Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan. Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kota Makassar Andi Tenri Wulang; Juanda Nawawi; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1258

Abstract

Abstract: This writing analisys implementation of trade policies (trafficking) of women and children in Makassar City. Data collected by using interview techniques, study documents, and observation. Interviews were conducted with respondents coming from local government agencies Makassar (Social Service), the Police of the province of South Sulawesi (POLDA Sulawesi Selatan), pimps as perpetrators of trafficking (traffickers) and women prostitutes (WTS) as victims of trafficking. Informant intentionally with regard to their involvement in the prevention and elimination trafficking (trafficking) of women and children in the Makassar City. The results showed that at this time in Makassar cases of human trafficking (human trafficking) are still there, so the implementation of the policies of Law No. 21 of 2007 and Regional Regulation No. 9 of 2007, all of them can be said to be valid to the fullest. Nevertheless the local government of Makassar will always cooperate with the police and communities to make the prevention process and elimination trafficking of women and children in Makassar, either through socialization, guidance and including legal action.Keywords: implementation, trafficking, communication, collaboration, regulationsAbstrak: Tulisan ini menganaIisis penerapan kebijakan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang berasal dari instansi pemerintah daerah Kota Makassar (Dinas Sosial), pihak Kepolisian daerah Provinsi Sulawesi Selatan (POLDA Sulsel), muncikari selaku pelaku dari perdagangan orang (trafficker) dan Wanita Tuna Susila (WTS) selaku korban dari perdagangan. Informan dipiIih secara sengaja dengan memperhatikan keterlibatan mereka dalam proses pencegahan dan penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini di Kota Makassar kasus perdagangan manusia (human trafficking) masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007, semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.Kata kunci: kebijakan, penerapan, traffiking, komunikasi, kerjasama, perda
Analisis Kepemimpinan Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pinrang Muhammad Rijal R; Andi Samsu Alam; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1263

Abstract

Abstract: This paper is about the leadership styles used regent in local governance in Pinrang as well as to identify factors that can affect the style of leadership of regent in the administration of local government in Pinrang. The type that will be used in this research is descriptive type which will provide an overview factual. Regent Pinrang leadership style in this case H.A.Aslam patonangi is a democratic leadership style. Factors affecting of style leadership regent in governance  Pinrang others: the ability / skill work experience and work environmentKeywords: leadership, democratic, workAbstrak: Tulisan ini mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten pinrang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang. Tipe yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif yang akan memberikan gambaran factual. Gaya kepemimpinan Bupati Pinrang dalam hal ini H.A.Aslam patonangi adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pinrang an­tara lain: kemampuan/skill pengalaman kerja dan lingkungan kerja.Kata kunci: kepemimpinan, demokratis, kerja
Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo Adithia Anbar Perkasa; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1259

Abstract

Abstract: This study analyzing the relationship between regional executive ( a regional government ) with regional legislative ( sub-national parliaments ) in making the bylaw in the city of palopo .Data collection is done by using interview technique , the study documents , and observation .Interviews were held with the respondents who represent the council and local governments .Respondents dipiiih deliberately by taking into account progress of involvement in the process of making local regulations. The results of research showing the relation legislative and regional executive in the discussion process and determination of bylaw happened relationship that is both reciprocal (resiprokal). In the act of no. 32 / 2004 next upgrade into a law no. 23 2014 affirming that in process of making regional regulation, the council and the local government does not each other dominated, nevertheless council has not been fully capable of offset the local government especially for reasons of internal the members of the like the education and experience, the other factors that affect relations executive and legislative in making regional regulation is communication and political interests .The connection communication, cooperation and clarification, is expected to be able to create local regulations which accommodate various aspirations and public interest.Keywords: executive, legislative, resiprocal, regulationAbstrak: Penelitian ini menganalisis hubungan antara eksekutif daerah (Pemerintah Daerah) dengan legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam pembuatan peraturan daerah (perda) di Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap  responden yang mewakili DPRD dan Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses pembahasan dan penetapan perda terjadi hubungan   yang bersifat timbal balik (resiprokal). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diperbahurui ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah daerah tidak saling mendominasi, Meskipun demikian DPRD masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi Pemda terutama karena alasan internal anggota DPRD seperti tingkat pendidikan dan pengalaman, faktor lain yang mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan daerah adalah komunikasi dan kepentingan politik.. Adanya hubungan komunikasi, kerjasama dan klarifikasi, diharapkan akan mampu menciptakan perda yang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat.Kata kunci: eksekutif, legislatif, resiprokal, peraturan
Analisis Gaya Kepemimpinan Bupati Periode 2014-2019 di Kabupaten Sidrap Andis Rasyid
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1260

Abstract

Abstract: Research aims to understand style leadership done regent in administering government in ka­bupaten sidrap and to identify the factors that influenced the style leadership regent in the gov­ernment in ka-bupaten sidrap .Type research used in this research was descriptive , that will provide a factual about analysis style leadership regent in administering government in kabu­paten Sidrap .This research result indicates that style leadership regent sidrap in this case father H .Rusdi masse is style kepem-impinan democratic and the factors influenced the style leader­ship regent in penye-lenggraan government in kabupaten sidrap among others to the ability , work experiences and workplace.Keywords: leadership, analysis, democratic, governmentAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang dilakukan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidrap dan Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaran pemerintahan di Ka­bupaten Sidrap. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai analisa gaya kepemimpinan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Bupati Sidrap dalam hal ini bapak H. Rusdi Masse adalah gaya kepemimpi­nan Demokratis dan faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Bupati dalam penyeleng­graan pemerintahan di Kabupaten Sidrap antara lain; kemampuan, pengalaman kerja dan ling­kungan kerja.Kata kunci: kepemimpinan, analisa, demokratis, pemerintahan
Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar Evy Urmilasari; Andi Muhammad Rusli; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jgov.v6i3.1261

Abstract

Abstract: This paper about analyzes the principles and standards of licensing services to know factors that influence the level of achievement in the community satisfaction of the people of Trade Business License with One Stop service pattern (PTSP) in the City Makassar. This type of research is de­scriptive research base an observational study and assessment (survey). The results showed that the principles and standards of licensing services that are supported by the level of achievement of satisfaction of the people in the ministry of Trade Permit can be achieved when an agency has to apply and implement Service Standards Prima predefined completely and thoroughly, which consists of the time dimension, costs, morale, and quality.Keywords: attendace, trade, permitAbstrak: Tulisan ini mengenai analisis prinsip-prinsip dan standar pelayanan perizinan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan pola pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Ma­kassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan dasar penelitian pengamatan dan pengkajian (survey). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan standar pela­yanan perizinan yang didukung oleh tingkat pencapaian kepuasaan masyarakat dalam pela­yanan Surat Izin Usaha Perdagangan dapat dicapai manakala suatu instansi telah menerapkan dan melaksanakan Standar Pelayanan Prima yang telah ditetapkan secara utuh dan menye­luruh, yang terdiri atas dimensi waktu, biaya, moral, dan kualitas.Kata kunci: pelayanan, perdagangan, perizinan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Vol. 8 No. 2 (2015) Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Vol. 8 No. 1 (2015) Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Vol. 5 No. 2 (2012) Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 2 (2011) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 2 (2010) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 2 (2009) Vol. 2 No. 1 (2009) Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Vol. 1 No. 1 (2008) Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue