cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 6 Nomor 2, Juli 2013" : 12 Documents clear
Advokasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013 Erwin Musdah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to explain the efforts made by unions and employers' organizations in influencing policy Sleman minimum wages in 2013. The method used is a qualitative method. Data were collected through interview and document study. The results showed that in the effort to influence policy Sleman district minimum wage in 2013, the employers' organization represented Apindo not do a lot of advocacy action. Advocacy is only done through negotiations in the wage councils and lobbying session with the Labour union and the government outside wage session at the district level. Meanwhile, the Labour union did a lot of advocacy action maneuver that is negotiated at the district wage councils, KHL independent surveys, lobbying and hearings to the governor, provocations on the Internet, seminars and demonstrations. Moreover, the action of advocacy done by labor unions gain from the momentum that demand wage increases above one million for all districts in Yogyakarta and the new KHL standard-setting moment with more kinds of needs.Keywords: policy advocacy, the district minimum wage, public policyAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh serikat pekerja dan organisasi pengusaha dalam mempengaruhi kebijakan penetapan upah minimum Kabupaten Sleman Tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya mempengaruhi kebijakan upah minimum kabupaten sleman tahun 2013, organisasi pengusaha yang diwakili Apindo tidak banyak melakukan aksi advokasi. Advokasi hanya dilakukan melalui negosiasi dalam sidang dewan pengupahan dan lobbi dengan serikat pekerja dan pemerintah diluar sidang pengupahan di tingkat Kabupaten. Sementara itu, serikat pekerja melakukan banyak manuver aksi advokasi yaitu melakukan negosiasi di dewan pengupahan kabupaten, survei KHL independent, lobbi dan audiensi ke Gubernur, profokasi di Internet, seminar dan demonstrasi. Selain itu, aksi advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja mendapatkan keuntungan dari momentum yang tepat yaitu tuntutan kenaikan upah diatas satu juta untuk semua kabupaten di DIY dan moment penetapan standar KHL baru dengan jenis kebutuhan yang lebih banyak.Kata kunci: advokasi kebijakan, upah minimum kabupaten, kebijakan publik
Analisis Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Andi Muhammad Ade; Rabina Yunus; Andi Muhammad Rusli
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the role of the tasks and functions district particularly to coordi­nate community development activities in the District Pallangga Gowa and explain the factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities in the District Pallangga Gowa. Data collection methods used in this study were interviews, litera­ture study and observation. Data were analyzed qualitatively. The results were analyzed in the duties and functions camat in coordinating community development activities as follows: en­courage community participation to participate in development planning within the scope of the sub-district development planning forum in villages / wards, To provide guidance and oversight of all work units both government and private agencies that have work programs and commu­nity development activities in the work area districts, Evaluating the community development activities in the districts of whether committed by government or private work units. Factors that affect the tasks and functions camat in coordinating community development activities, namely: camat leadership skills, work environment, personal skills, human resources, and facili­ties.Keywords: subdistrict head, community empowerment, gowaAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelaksanaan tugas dan fungsi camat khu­susnya dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pal­langga Kabupaten Gowa dan menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tu­gas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Keca­matan Pallangga Kabupaten Gowa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pem­berdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta da­lam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pem­berdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan kepemimpinan camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sa­rana dan prasarana.Kata kunci: camat, pemberdayaan masyarakat, Gowa

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 14 Nomor 2, Juli 2021 Volume 14 Nomor 1, Januari 2021 Volume 13 Nomor 2, Juli 2020 Volume 13 Nomor 1, Januari 2020 Volume 12 Nomor 2, Juli 2019 Volume 12 Nomor 1, Januari 2019 Volume 11 Nomor 2, Juli 2018 Volume 11 Nomor 1, Januari 2018 Volume 10 Nomor 2, Juli 2017 Volume 10 Nomor 1, Januari 2017 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 2, Juli 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 9 Nomor 1, Januari 2016 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 2, Juli 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 8 Nomor 1, Januari 2015 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 2, Juli 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 7 Nomor 1, Januari 2014 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 2, Juli 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 6 Nomor 1, Januari 2013 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 2, Juli 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 5 Nomor 1, Januari 2012 Volume 4 Nomor 2, Juli 2011 Volume 4 Nomor 1, Januari 2011 Volume 3 Nomor 2, Juli 2010 Volume 3 Nomor 1, Januari 2010 Volume 2 Nomor 2, Juli 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 2 Nomor 1, Januari 2009 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 Volume 1 Nomor 1, Juni 2008 More Issue