cover
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Volume 9 Nomor 1, Januari 2016" : 12 Documents clear
Relasi Aktor dalam Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kota Makassar Nurlinah, Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is intended to reveal actors and the relationships among actors in the decision mak-ing of the appointment of civil servants in a structural position in Makassar. The study was con-ducted in Makassar using qualitative descriptive method. This study focused on describing the decision making of the appointment of civil servants in a structural position that has been done by the Mayor of Makassar ranging from echelon II, III, and IV. The data collection technique us-ing the technique of triangulation methods of observation, study documents and interviews. The results of the research suggests if there are several actors involved in the appointment of civil servants in a structural position that is including the Mayor, Tim Baperjakat, Head of SKPD and Head of mutations associated with that of the Regional Employment Board. However, the mayor is the main actor who has the greatest authority in determining the appointment, pro-motion and demotion of civil servants in structural positions in particular is regarded as strate-gic positions.Keywords: actor relationships, appointments, structural position of government Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan aktor dan relasi antar aktor dalam pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang telah dilakukan oleh Walikota Makassar mulai dari eselon II, III, dan IV. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi metode yatu observasi, studi dokumen dan wawancara langsung. Hasil penelitian mengemukakan jika ada beberapa aktor yang terlibat dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yaitu diantaranya Walikota, Tim Baperjakat, kepala SKPD, dan Kepala Bidang yang terkait dengan mutasi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah. Meski demikian, Walikota merupakan aktor utama yang memiliki wewenang paling besar dalam menentukan pengangkatan, promosi maupun demosi PNS dalam jabatan-jabatan struktural khususnya yang dianggap sebagai jabatan Strategis.Kata kunci: relasi aktor, pengangkatan jabatan, jabatan struktural pemerintahan
Analisis Pengelolaan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam Muzwardi, Ady
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Batam is free trade zone (FTZ) prepared into the main door of freight traffic and international shipping to be a free port that can fulfill the vision and mission of Batam became the area managers best investment destination in Asia Pacific. Problem of infrastructure, limited human capital, and licensing that has not been integated have become obstacles to make Batam as an international port and international hub port. The purpose of this study is to determine the management of Port of Batam City and port infrastructure development as a way to increase international based standard. The method used in this study is a qualitative method. In this study, itcan be summed up that the condition of the cargo port of Batam management should be enhanced, especially in the expansion of ports and efficiency of licensingKeywords: Management, Free Trade Zone, Sea Port Abstrak: Batam merupakan kawasan free trade zone (FTZ) yang disiapkan menjadi pintu utama lalulintas barang dan pelayaran internasional untuk menjadi pelabuhan bebas yang bisa memenuhi visi dan misi Kota Batam menjadi pengelola kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik. permasalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia dan perijinan yang belum satu atap menjadi hambatan tersendiri untuk menjadikan Batam sebagai pelabuhan bertaraf internasional dan pelabuhan hub. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan Pelabuhan di Kota Batam dan pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai cara untuk meningkatkan sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi manajemen pelabuhan kargo batam harus ditingkatkan terutama dalam perluasan dermaga dan efesiensi perijinan.Kata kunci: Pengelolaan, Free Trade Zone, Pelabuhan                
Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat Wahyudi, Johan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper will show an example of governance practices and innovations of good governance (good practice) in large framework of good governance in Indonesia. This paper describes how the community is involved in the development process. By using the perspective of the ladder of participation from Bovaird and Loffler (2004) or participation ladder in the development process, the local district government of West Sumbawa successfully carry out the spirit of good governance at the grass roots level in the community.  Key Words: Good practice; ladder of participation; governance inovation;     Abstraksi: Tulisan ini akan menunjukkan salah satu contoh praktik tata kelola dan inovasi tata pemerintahan yang baik (good practice) dalam kerangka besar good governance di Indonesia. Paper ini menggambarkan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan perspektif ladder of participation Bovaird dan Loffler (2004) atau tangga partisipasi dalam proses pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil melaksanakan spirit good governance di level akar rumput di masyarakat. Kata-kata Kunci: Good practice; ladder of participation; inovasi tata kelola; 
Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Nurak, Anitha
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the leadership style Lurah in the process of governance at Kelura-han Yabansai and to view related leadership styles in performing their duties and obligations as a Lurah. The style of leadership is measured by democratic leadership style indicators, bureau-cratic leadership style and autocratic leadership style. While governance seen from the indica-tors of decentralization and motivation. How the authors used in collecting data are observa-tion, questionnaires and interviews. While the method is a method of writing a descriptive quali-tative data analysis techniques. The results showed that the leadership style be applicable by Yabansai Lurah in governance is bureaucratic democratic leadership style. While the duties and obligations as permanent urban village road in accordance with the style of leadership used by Lurah.Keywords: Leadership Style, GovernanceAbstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Yabansai serta untuk melihat gaya kepemimpinan terkait dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lurah. Gaya kepemimpinan diukur berdasarkan indikator gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan birokratis dan ga-ya kepemimpinan otokratis. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari indikator desentralisasi dan motivasi kerja. Cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ada-lah observasi, kuesioner dan wawancara. Sedangkan metode penulisan adalah metode kuali-tatif deskriptif dengan teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepem-impinan yang diterapakan oleh kepala kelurahan Yabansai dalam penyelenggaraan pemerinta-han adalah gaya kepemimpinan demokratis birokratis. Sedangkan tugas dan kewajibannya se-bagai lurah tetap jalan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang digunakan kepala kelurahan tersebut.Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Nahruddin, Zulfan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to describe and analyze the implementation of the Government of Makassar partnership with PT. Gikoko Kogyo Indonesia to tackle the problem of waste in the landfill Ta­mangapa and benefits for the surrounding communities , with a look at the outputs and out­comes of the partnership that exists. This study used qualitative methods or approaches to case study research. As for that to be the case in this study is a case that the formulation of the re­search problem. Data was collected by observation (observation) directly in the field, in depth interviews, and documentation. Determination conducted purposive informant , the informant saw the fit between the candidate with the required information . Data were analyzed with data reduction, data presentation, and draw conclusions. This study shows that the implementation of the partnership between the government of the city of Makassar with PT. Gikoko Kogyo In­donesia provides an overview and analysis that this partnership is not effective in addressing the problem of waste around the landfill Tamangapa it is seen from the outputs and outcomes achieved the improvement of the environmental conditions of the landfill is only able to reduce the problem of garbage odors coming from the landfill but can not overcome the problems of garbage as a whole. Of the implementation of this partnership also provides benefits to the lo­cal community in the form of a reduction in the smell of garbage and lighting lamps in the land­fill provide ease of night time activity. Keywords: partnership governance, waste, landfill Tamangapa Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam mengatasi masalah per­sampahan di TPA Tamangapa dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar, dengan melihat output dan outcome dari kemitraan yang terjalin. Penelitian ini menggunakan metode atau pendeka­tan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumen­tasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia memberikan gambaran dan analisa bahwa kemitraan ini tidak efektif dalam mengatasi permasalahan persampahan di sekitar TPA Tamangapa hal ini dilihat dari output dan outcome yang tercapai yakni perbaikan kondisi lingkungan TPA hanya mampu mengurangi masalah bau sampah yang bersumber dari TPA tetapi tidak dapat mengatasi permasalahan sampah secara keseluruhan. Dari pelaksanaan kemitraan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar berupa pengurangan bau sampah dan penerangan lampu di TPA  memberikan kemudahan beraktifitas dimalam hari. Kata kunci: kemitraan governance, sampah, TPA Tamangapa
Kelembagaan dalam Partisipasi Perencanaan Pembangunan di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pakasi, Hiswanto
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan adalah sebuah proses multi dimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi – institusi pemerintah dimana dalam kegiatannya dibutuhkan perencanaan yang partisipatif yakni perencanan yang melibatkan masyarakat baik langsung maupun tak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai partisipasi kelembagaan desa dalam proses pembangunan desa persebut. Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif dengan desain yang digunakan adalah non eksperimental dan bersifat deskriptif kualitaif dalam bentuk pernyataan dari hasil wawancara responden. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pmbangunan desa diwakili oleh beberapa lembaga desa yang aktif, seperti, LKMD, Karang taruna, Tim Penggerak PKK, dan dewan adat yang ada di desa tersebut. Pada proses pembangunan desa, terlebih dahulu dibuat sebuah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh lembaga masyarakat yang ada di desa, yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa. Setelah dimusyawarahkan bersama maka akan menghasilkan beberapa rencana kegiatan pembangunan yang nantinya juga dalam pelaksanaannya akan melibatkan masyarakat. Disimpulkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan lembaga desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan di sebuah desa. Diharapkan pemerintah dan lembaga desa senantiasa  menyadari  peran,  tugas,  fungsi  dan  posisi  masing  –  masing  serta  bekerjasama, berkoordinasi, bermusyawarah, dan berkomunikasi yang baik dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa
Relasi Aktor dalam Proses Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kota Makassar Nurlinah Nurlinah; Syamsul Bahri
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is intended to reveal actors and the relationships among actors in the decision mak-ing of the appointment of civil servants in a structural position in Makassar. The study was con-ducted in Makassar using qualitative descriptive method. This study focused on describing the decision making of the appointment of civil servants in a structural position that has been done by the Mayor of Makassar ranging from echelon II, III, and IV. The data collection technique us-ing the technique of triangulation methods of observation, study documents and interviews. The results of the research suggests if there are several actors involved in the appointment of civil servants in a structural position that is including the Mayor, Tim Baperjakat, Head of SKPD and Head of mutations associated with that of the Regional Employment Board. However, the mayor is the main actor who has the greatest authority in determining the appointment, pro-motion and demotion of civil servants in structural positions in particular is regarded as strate-gic positions.Keywords: actor relationships, appointments, structural position of government Abstrak: Tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan aktor dan relasi antar aktor dalam pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di Kota Makassar. Penelitian dilakukan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan pengambilan keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang telah dilakukan oleh Walikota Makassar mulai dari eselon II, III, dan IV. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi metode yatu observasi, studi dokumen dan wawancara langsung. Hasil penelitian mengemukakan jika ada beberapa aktor yang terlibat dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yaitu diantaranya Walikota, Tim Baperjakat, kepala SKPD, dan Kepala Bidang yang terkait dengan mutasi yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah. Meski demikian, Walikota merupakan aktor utama yang memiliki wewenang paling besar dalam menentukan pengangkatan, promosi maupun demosi PNS dalam jabatan-jabatan struktural khususnya yang dianggap sebagai jabatan Strategis.Kata kunci: relasi aktor, pengangkatan jabatan, jabatan struktural pemerintahan
Implementasi Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT): Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat Johan Wahyudi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper will show an example of governance practices and innovations of good governance (good practice) in large framework of good governance in Indonesia. This paper describes how the community is involved in the development process. By using the perspective of the ladder of participation from Bovaird and Loffler (2004) or participation ladder in the development process, the local district government of West Sumbawa successfully carry out the spirit of good governance at the grass roots level in the community.  Key Words: Good practice; ladder of participation; governance inovation;     Abstraksi: Tulisan ini akan menunjukkan salah satu contoh praktik tata kelola dan inovasi tata pemerintahan yang baik (good practice) dalam kerangka besar good governance di Indonesia. Paper ini menggambarkan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan menggunakan perspektif ladder of participation Bovaird dan Loffler (2004) atau tangga partisipasi dalam proses pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil melaksanakan spirit good governance di level akar rumput di masyarakat. Kata-kata Kunci: Good practice; ladder of participation; inovasi tata kelola; 
Analisis Gaya Kepemimpinan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura Anitha Nurak
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the leadership style Lurah in the process of governance at Kelura-han Yabansai and to view related leadership styles in performing their duties and obligations as a Lurah. The style of leadership is measured by democratic leadership style indicators, bureau-cratic leadership style and autocratic leadership style. While governance seen from the indica-tors of decentralization and motivation. How the authors used in collecting data are observa-tion, questionnaires and interviews. While the method is a method of writing a descriptive quali-tative data analysis techniques. The results showed that the leadership style be applicable by Yabansai Lurah in governance is bureaucratic democratic leadership style. While the duties and obligations as permanent urban village road in accordance with the style of leadership used by Lurah.Keywords: Leadership Style, GovernanceAbstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Yabansai serta untuk melihat gaya kepemimpinan terkait dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lurah. Gaya kepemimpinan diukur berdasarkan indikator gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan birokratis dan ga-ya kepemimpinan otokratis. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari indikator desentralisasi dan motivasi kerja. Cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ada-lah observasi, kuesioner dan wawancara. Sedangkan metode penulisan adalah metode kuali-tatif deskriptif dengan teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepem-impinan yang diterapakan oleh kepala kelurahan Yabansai dalam penyelenggaraan pemerinta-han adalah gaya kepemimpinan demokratis birokratis. Sedangkan tugas dan kewajibannya se-bagai lurah tetap jalan sesuai dengan gaya kepemimpinan yang digunakan kepala kelurahan tersebut.Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Penyelenggaraan Pemerintahan.
Kemitraan Publik-Privat dalam Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa Kota Makassar Zulfan Nahruddin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 9 Nomor 1, Januari 2016
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to describe and analyze the implementation of the Government of Makassar partnership with PT. Gikoko Kogyo Indonesia to tackle the problem of waste in the landfill Ta­mangapa and benefits for the surrounding communities , with a look at the outputs and out­comes of the partnership that exists. This study used qualitative methods or approaches to case study research. As for that to be the case in this study is a case that the formulation of the re­search problem. Data was collected by observation (observation) directly in the field, in depth interviews, and documentation. Determination conducted purposive informant , the informant saw the fit between the candidate with the required information . Data were analyzed with data reduction, data presentation, and draw conclusions. This study shows that the implementation of the partnership between the government of the city of Makassar with PT. Gikoko Kogyo In­donesia provides an overview and analysis that this partnership is not effective in addressing the problem of waste around the landfill Tamangapa it is seen from the outputs and outcomes achieved the improvement of the environmental conditions of the landfill is only able to reduce the problem of garbage odors coming from the landfill but can not overcome the problems of garbage as a whole. Of the implementation of this partnership also provides benefits to the lo­cal community in the form of a reduction in the smell of garbage and lighting lamps in the land­fill provide ease of night time activity. Keywords: partnership governance, waste, landfill Tamangapa Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kemitraan Pemerintah Kota Makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia dalam mengatasi masalah per­sampahan di TPA Tamangapa dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar, dengan melihat output dan outcome dari kemitraan yang terjalin. Penelitian ini menggunakan metode atau pendeka­tan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumen­tasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia memberikan gambaran dan analisa bahwa kemitraan ini tidak efektif dalam mengatasi permasalahan persampahan di sekitar TPA Tamangapa hal ini dilihat dari output dan outcome yang tercapai yakni perbaikan kondisi lingkungan TPA hanya mampu mengurangi masalah bau sampah yang bersumber dari TPA tetapi tidak dapat mengatasi permasalahan sampah secara keseluruhan. Dari pelaksanaan kemitraan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar berupa pengurangan bau sampah dan penerangan lampu di TPA  memberikan kemudahan beraktifitas dimalam hari. Kata kunci: kemitraan governance, sampah, TPA Tamangapa

Page 1 of 2 | Total Record : 12