cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
trio saputra
Contact Email
trio_saputra@unilak.ac.id
Phone
+6285364465335
Journal Mail Official
jurnalniara@gmail.com
Editorial Address
jl. yos sudarso Km.08 Rumbai Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal niara
Published by Universitas Lancang Kuning
ISSN : 16933516     EISSN : 25287575     DOI : 10.31849
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral finance, innovation, entrepreneurship, microfinance, human resource, knowledge management, leadership, strategic management, organizational development, institutionalization, organizational behavior, learning culture, fiscal policy, tax administration, international tax, politics of taxation, welfare and national security, and sustainable development
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 2 (2021)" : 17 Documents clear
Evaluasi Kebijakan Program Di Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Dumai Lilis Wahyuni; Fara Shaliza
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.962 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6247

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya ketahanan pangan masyarakat, belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal, Sumber Daya Manusia pertanian masih kurang, harga sarana produksi mahal dan harga komoditi pertanian rendah, produksi pertanian belum maksimal, dan regulasi di bidang pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Provinsi Riau, khususnya di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penelitian ini fokus pada evaluasi kebijakan program tanaman pangan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Justifikasi pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat pelimpahan tugas dan wewenang Walikota Dumai dalam hal mewujudkan ketahanan pangan. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumen. Analisis data dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif
Kebijakan Penentuan Pusat Pertumbuhan Industri Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Yelly Zamaya; Dahlan Tampubolon
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.877 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6248

Abstract

Penentuan pusat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan topik yang perlu dikaji dan dipraktikkan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Pusat pertumbuhan, terintegrasi dengan sektor industri secara makro. Metode untuk menentukan pusat pertumbuhan industri meliputi: teknik analisis kebutuhan teknologi, analisis kesenjangan pencapaian dan target, penyusunan strategi untuk memenuhi kebutuhan dan pernyataan ketidakpastian yang akan datang. Hasil analisis menempatkan Bengkalis sebagai sentra produksi dan pertumbuhan industri di pesisir timur Riau bagian tengah. Kawasan Siak Kecil dan Bukit Batu menjadi pusat pertumbuhan industri untuk menunjang kegiatan di Dumai. Akses jalan dari kecamatan lain ke Buruk Bakul ditingkatkan untuk meningkatkan aksesibilitas. Pelabuhan di Buruk Bakul akan dibangun menjadi feeder port untuk pengiriman produk dari kawasan industri. Pusat pertumbuhan industri akan meningkatkan kualitas masyarakat lokal dan memastikan kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Pengelompokan industri dapat meningkatkan pemanfaatan potensi pembangunan dan integrasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pusat pertumbuhan industri mendukung pengembangan modal sosial daerah dan kualitas hidup. Implementasi pusat-pusat pertumbuhan, melengkapi kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta masyarakat
Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Munawarah
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.19 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6259

Abstract

Pernikahan ideal adalah seorang perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun sedangkan laki-laki minimal 25 tahun. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi PUP, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Program PUP Pertama, karakteristik masalah yang dihadapi oleh program PUP ini adalah permasalahan pernikahan dini yang cenderung sulit untuk diatasi. Kedua, karakteristik kebijakan yang masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketiga, lingkungan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya terhadap program. Faktor-faktor penghambat implementasi program diantaranya keanekaragaman sifat kelompok sasaran, ketidakjelasan isi program, kurangnya alokasi dana, partisipasi masyarakat kurang serta rendahnya sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu penyamaan pendapat tentang usia nikah, adanya teknik penyampaian dan kerjasama, alokasi dana untuk PIK-R dan BKR, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di PIK-R dan BKR. Upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat.Untuk meningkatkan implementasi PUP di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka disarankan untuk Kepala DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara serta BKPB Kecamatan Amuntai Selatan agar lebih meningkatkan penyuluhan dan alokasi dana untuk Program PUP. Instansi-instansi terkait agar bisa saling bersinergi dan koordinasi dalam mengatasi pernikahan dini. Masyarakat diharapkan lebih mengenal lagi tentang PUP melalui partisipasi di PIK-R dan BKR di setiap desa
Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart) Yupi Sasmita Dewi; Zaili Rusli; Adianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.654 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6260

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama.
Efektivitas Reformasi Birokrasi Pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Di Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat Sandra Vika; Sujianto
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.606 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan reformasi birokrasi di pemerintah kota Payakumbuh khususnya area perubahan SDM Aparaturserta untuk mengetahui kendala yang dirasakan oleh SDM Aparatur dalam melaksanakan kebijakan ini. Berdasarkan PP No. 81 tahun 2010 tentang Grand desain Reformasi birokrasi untuk area perubahan SDM aparatur target yang ingin dicapai adalah berupa 7 (tujuh) indikatorprofil aparatur yakni SDM aparatur yang berintegritas, Netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. Adapun ke 7 (tujuh)capaian tersebut menjadi target dengan diimplementasikannya rencana aksi reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan. Jenis penelitians ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara langsung ke informan dan analisis data bersifat kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung ke SDM aparatur yang ada di kota Payakumbuh dan dikarenakan situasi pandemi korona yang menyarankan untuk mengurangi tatap muka langsung maka wawancara dan penggalian informasi serta data juga dilakukan via media elektronik seperti media sosial whatsapp, instagram, facebook dan juga berbicara langsung via telephone. Metode analisis data menggunakan penggabungan informasi dan pencocokan untuk menguji keakuratan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM Aparatur pada pemerintah Kota Payakumbuh menjalankan instruksi berkenaan dengan reformasi birokrasi khususnya pada area perubahan SDM aparatur sesuai atau mengikuti arahan pimpinan dan pemimpin saat ini mengarahkan dan menginstruksikan dengan sangat baik segala program dan rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan suatu aksi nyata yang membawa nama baik berupa berbagai prestasi dan penghargaan bagi Kota Payakumbuh. Meskipun masih ada kendala berupa adanya SDM aparatur yang tidak memahami tugas dan tanggung jawab secara akurat tetapi itu terjadi hanya di level staf yang tingkat pendidikan rendah sedangkan pimpinan diatasnya dapat mengakomodirnya dengan baik dan pada SDM aparatur level menengah yang kurang memahami pekerjaan dengan baik terjadi hanya pada mereka dengan usia yang hampir memasuki masa purna tugas. Namun secara umum SDM Aparatur dapat bekerja sama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing – masing organisasi perangkat Daerah (OPD) tempat mereka bekerja
Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Riduan, Akhmad
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.844 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.6999

Abstract

Islam which was revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW not only contains teachings to build a relationship with Allah, but also relationships with fellow humans and other creatures of Allah. In relation to the humanitarian mission, it is known that Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) are managed by the people for the benefit of the people. The management of ZIS funds by Baznas as an extension of the government in Indonesia, especially in Hulu Sungai Utara Regency, is carried out based on five main programs, including the aim of empowering the people's economy through the HSU Makmur Program. With a qualitative approach, this study was conducted to describe the distribution of ZIS funds by Baznas Hulu Sungai Utara to the mustahiq where data were collected through observation techniques, purposive sampling interviews, and documentation studies. The data obtained were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study indicate that the productivity level of the HSU Makmur Program is low where the ZIS funds distributed have not been effective in encouraging the improvement of the mustahiq economic level, the quality of services provided is also not optimal. And although the preparation and development of the program is in line with the needs of the community, and even able to synergize with government policies so that it looks responsive and is considered accountable in the implementation of the HSU Makmur Program, the limitations of human resources have an impact on the low degree of responsibility that can be achieved. Therefore, Baznas Hulu Sungai Utara needs to coordinate with the Regional Government of Hulu Sungai Utara Regency as well as the ulama in order to confirm the existence and role of Baznas towards the wider community, especially muzakki so that more ZIS funds can be managed every year. Regarding the implementation of the HSU Makmur Program, Baznas should be able to synergize with related agencies so that the process of economic empowerment for mustahiq can take place more optimally, especially in terms of business assistance coupled with efforts to recruit human resources within the scope of Baznas itself.
Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi Maulida, Sarah; Hasim As'ari
Jurnal Niara Vol. 14 No. 2 (2021)
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.085 KB) | DOI: 10.31849/niara.v14i2.7154

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi perubahan kebijakan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan Kondisi Hutan, khususnya Hutan Lindung Bukit Betabuh Pasca Kabupaten Kuantan Singggi perubahan kebijakan sangat memprihatinkan dan kritis dikarenakan pembukaan lahan, pembalakan Iiar, dan penyerobotan lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, yang membentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk meIakukan kegiatan pengawasan hutan termasuk Hutan Lindung berupa pemantauan dan patroli, meminta keterangan, melakukan pemeriksaan dan penertiban terkait deforestasi hutan dan konfIik Iahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kegiatan Pengawasan Hutan Pasca Perubahan Kebijakan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) serta apa saja faktor yang menghambat Efektivitas Pengawasan Hutan Iindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik trigualasi. HasiI penelitian ini menunjukkan Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Pasca Perubahan Kebijakan Pemerintahan Bidang Kehutanan belum efektif dan beIum optimal serta kendala-kendala dalam penelitian adalah sumber daya manusia yang belum memadai, terjadiny atumpang tindih wewenangan dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kondisi hutan lindung

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): September Vol. 18 No. 1 (2025): Mei Vol. 17 No. 3 (2025): Januari Vol. 17 No. 2 (2024): September Vol. 17 No. 1 (2024): Mei Vol. 16 No. 3 (2024): Januari Vol. 16 No. 2 (2023): September Vol. 16 No. 1 (2023): Mei Vol. 15 No. 3 (2023): Januari Vol. 15 No. 2 (2022): September Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2020) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2016) More Issue