cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Majalah Kedokteran Gigi Indonesia
Contact Email
mkgi@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkgi@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Governance and Public Policy
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : 24600164     EISSN : 25497669     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The journal aims to publish research articles within the field of Public Policy and Governance, and to analys a range of contemporary political and governing processes.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2017): October 2017" : 14 Documents clear
AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL Aswari, Talitha Andwi; Darumurti, Awang; Febrian, Kurnia Rifqi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3606

Abstract

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik  terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD. Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul
EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 Amin Sapto Saputro; Ane Permatasari; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3598

Abstract

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah  tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia. Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisi data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menunjukan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan.   
PENGARUH KONFLIK NAHDLATUL WATHAN TERHADAP PERILAKU POLITIK MASYARAKAT LOMBOK TIMUR Siti Hidayatul Juma’ah; Tunjung Sulaksono; Riska Sarofah
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3605

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik Nahdlatul Wathan terhadap perilaku politik masyarakat Lombok Timur. Nahdlatul Wathan atau disingkat NW merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok yang berpusat di Kabupaten Lombok Timur. Nahdlatul Wathan didirikan oleh Tuan Guru Hajji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1953. Nahdlatul Wathan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, sehingga NW mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan dan pemerintahan. Pasca meninggalnya TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tahun 1997, Nahdlatul Wathan terpecah kedalam dua kubu, yakni kubu Rauhun (R1) yang berpusat di desa Pancor dan kubu Raihanun (R2) yang berpusat di desa Anjani. Pecahnya Nahdlatul Wathan sebagai organisasi terbesar di Lombok Timur tentu membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian menarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh konflik Nahdaltul Wathan terhadap Perilaku Politik Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitaif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data melalui kuisioner dan studi pustaka, sedangkan teknik analisisa data menggunkan analisa statistic dengan memanfaatkan softwere SPSS.
KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS 2017 Yamin Rengen
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3607

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Popua, kepada Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, yakni bentuk otonomi yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam bidang keuangan, khususan ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus yang berupa dana penerimaan khusus dan dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam yang presentasenya lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dana otonomi khusus yang besar jumlahnya tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Hal ini bisa menghambat efektivitas dalam mencapai tujuan pemberian otonomi khusus, yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua.Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menerapkan metode studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur dengan pejabat di lingkungan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal, mengingat sebagian besar kapasitas fiskal kabupaten/kota di provinsi Papua termasuk kategori sedang dan tinggi (hanya 2 yang berkapasitas fiskal rendah). Selain itu, terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus yang saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu perlu diperjelas aturan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): February 2026 Vol. 12 No. 3 (2025): October 2025 Vol. 12 No. 2 (2025): June 2025 Vol. 12 No. 1 (2025): February 2025 Vol. 11 No. 3 (2024): October 2024 Vol. 11 No. 2 (2024): June 2024 Vol 11, No 2 (2024): June 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): February 2024 Vol 11, No 1 (2024): February 2024 Vol. 10 No. 3 (2023): October 2023 Vol 10, No 3 (2023): October 2023 Vol. 10 No. 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 2 (2023): June 2023 Vol 10, No 1 (2023): February 2023 Vol. 10 No. 1 (2023): February 2023 Vol. 9 No. 3 (2022): October 2022 Vol 9, No 3 (2022): October 2022 Vol 9, No 2 (2022): June 2022 Vol 9, No 1 (2022): February 2022 Vol. 9 No. 1 (2022): February 2022 Vol 8, No 3 (2021): October 2021 Vol 8, No 2 (2021): June 2021 Vol 8, No 1 (2021): February 2021 Vol 7, No 3 (2020): October 2020 Vol 7, No 2 (2020): June 2020 Vol 7, No 1 (2020): February 2020 Vol 6, No 3 (2019): October 2019 Vol 6, No 2 (2019): June 2019 Vol 6, No 1 (2019): February 2019 Vol 6, No 1 (2019): February 2019 Vol 5, No 3 (2018): October 2018 Vol 5, No 3 (2018): October 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 2 (2018): June 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2018 Vol 5, No 1 (2018): February 2017 Vol 4, No 3 (2017): October 2017 Vol 4, No 3 (2017): October 2017 Vol 4, No 2 (2017): June 2017 Vol 4, No 2 (2017): June 2017 Vol 4, No 1: February 2017 Vol 4, No 1: February 2017 Vol 3, No 3: October 2016 Vol 3, No 3: October 2016 Vol 3, No 2: June 2016 Vol 3, No 2: June 2016 Vol 3, No 1: February 2016 Vol 3, No 1: February 2016 Vol 2, No 3: October 2015 Vol 2, No 3: October 2015 Vol 2, No 2: June 2015 Vol 2, No 2: June 2015 Vol 2, No 1: February 2015 Vol 2, No 1: February 2015 Vol 1, No 3: October 2014 Vol 1, No 3: October 2014 Vol 1, No 2: June 2014 Vol 1, No 2: June 2014 Vol 1, No 1: February 2014 Vol 1, No 1: February 2014 More Issue