Indra Devian Lumban Gaol
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Transparansi Informasi Publik dalam Implementasi Program Makan Siang Gratis Merlyana Elgy Vidiyani; Safila Ummu Wahdanicha; Meirinawati Meirinawati; Indra Devian Lumban Gaol
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana informasi publik dibagikan dan dilaksanakan terkait Program Makan Siang Gratis di Indonesia. Transparansi sangat penting untuk tata kelola yang efektif karena mendorong tanggung jawab, efektivitas, dan kepercayaan publik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan tinjauan pustaka. Hasil menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan keuntungan yang signifikan bagi gizi dan kesejahteraan, masih terdapat kendala terkait transparansi informasi, termasuk akses data yang terbatas, mekanisme akuntabilitas yang tidak memadai, dan keterlibatan publik yang minimal. Penting untuk meningkatkan transparansi dengan memanfaatkan teknologi digital, mendorong partisipasi masyarakat, dan mempromosikan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan efektivitas program.
Transformasi TPA Winongo Kota Madiun sebagai Inovasi Kebijakan dalam Manajemen Publik Eva Salsabila Wakhidah; Nadia Maharani Mukti; Meirnawati Meirnawati; Indra Devian Lumban Gaol
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo di Kota Madiun sebagai bentuk inovasi dalam manajemen publik, khususnya pada pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus guna memahami secara mendalam proses perubahan fungsi TPA dari tempat pembuangan akhir menjadi wisata taman buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini mencerminkan adanya pergeseran pendekatan pemerintah daerah dari sekedar pengelolaan sampai menuju pemanfaatan yang lebih produktif dan bernilai ekonomi. Upaya ini memperlihatkan gabungan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, perencanaan yang belum optimal, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat. Selain itu, perubahan fungsi TPA menimbulkan dampak sosial, terutama bagi kelompok pemulung yang kehilangan sumber mata pencaharian. Dari sisi tata kelola, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Secara keseluruhan, transformasi TPA Winongo menunjukkan potensi besar sebagai inovasi kebijakan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan implementasi serta kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DAERAH PADA INFRASTRUKTUR JALAN RAYA JIWAN Muhammad Akbar Akbar; Zaskia Nuha Zaskia; Indra Devian Lumban Gaol
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56945/jkpd.v10i1.388

Abstract

This study is based on the importance of applying accountability and transparency principles in managing local funds for road infrastructure development in Jiwan District, Madiun Regency, where various governance challenges are still encountered in practice. This study aims to examine the level of accountability and transparency implementation and to identify factors influencing the effectiveness of fund management. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through in-depth interviews with eight key informants, field observation, and documentation study, analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model. Data validity was tested through source and method triangulation. The findings reveal that administratively, the management of funds has fulfilled vertical accountability requirements through routine reporting to the DPUPR and inspectorate; however, horizontal accountability remains suboptimal due to the community's extremely limited involvement throughout the entire budget cycle. Furthermore, transparency has not been fully implemented, as indicated by the absence of project information boards in the field, non-publication of budget documents, and minimal public participation forums. These conditions result in a discrepancy between financial realization at 92% and physical achievement at only 78% of the 2024 target. This study contributes theoretically by confirming the accountability gap model in the context of road infrastructure at the sub-district level, while recommending strengthened e-government-based reporting systems, enhanced community participation, and improved external oversight mechanisms.