Soediro
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA : LEGAL PROTECTION FOR JOURNALISTS IN REALIZING PRESS INDEPENDENCE IN INDONESIA Tegar Kusuma Putra; Soediro
Journal Presumption of Law Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i1.12567

Abstract

Indonesia berkomitmen terhadap penerapan Sustainable Development Goals 2030. Namun, Pajak Karbon yang merupakan instrumen penurunan emisi melalui Green Economy justru menghadapi Green Financial Crime, terkhusus TPPU yang menghambat kesejahteraan dan keadilan. Adapun tujuan dari artikel ini, yaitu (1) Mengetahui analisis kesiapan pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah dan (2) Mengetahui pencegahan kejahatan ekonomi hijau pada tindak pidana pencucian uang terhadap pajak karbon di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu yuridis empiris untuk mendalami analisis pencegahan kejahatan ekonomi hijau menyongsong pelaksanaan pajak karbon di Jawa Tengah. Kemudian, dituangkan dalam artikel ini menggunakan teknik deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan pajak karbon Indonesia, terkhusus Jawa Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam regulasi yang belum lengkap serta kesiapan stakeholder dan masyarakat. Terlebih, kesiapan sektor dan risiko Green Financial Crime, termasuk pencucian uang dan manipulasi data emisi. Indonesia telah memperkuat regulasi melalui berbagai peraturan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA BANJIR ROB DI KOTA SEMARANG: LEGAL PROTECTION FOR THE ENVIRONMENT DUE TO FLOOD DISASTERS IN SEMARANG CITY Adelia Putri Prihaningtyas; Soediro
Journal Presumption of Law Vol 7 No 2 (2025): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v7i2.15240

Abstract

Banjir rob adalah fenomena berulang di Kota Semarang yang diakibatkan oleh interaksi rumit antara faktor lingkungan dan aktivitas manusia, menimbulkan dampak luas seperti kerugian materi, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan, bahkan korban jiwa. Regulasi yang ada dinilai belum optimal karena bersifat sektoral dan kurang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengatasi dan mencegah banjir rob. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum, seperti Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 dan pembangunan infrastruktur fisik, namun masih menghadapi kendala dalam penanggulangan banjir rob. Kendala tersebut meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah, serta minimnya partisipasi masyarakat.