Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENGHINDARI “KEKELIRUAN PERENCANAAN STRATEGIS MINTZBERG” PADA KONTEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA Edwin Rommel
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.762

Abstract

Perencanaan strategis merupakan kerangka kerja krusial dalam pembangunan daerah di Indonesia, tetapi sering terjebak dalam kegagalan proses karena dianggap sebagai rutinitas. Kajian ini berfokus pada what not to do untuk mengevaluasi proses perencanaan strategis di instansi pemerintah daerah guna menghindari tiga kekeliruan menurut Henry Mintzberg, yaitu kekeliruan prediksi, pemisahan, dan formalisasi. Dengan metode kualitatif berupa kombinasi studi dokumen dan observasi partisipatif, kajian ini menganalisis tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 melalui lensa teori keagenan. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses ini sangat rentan terhadap ketiga kekeliruan tersebut. Dominasi hierarki (top-down) dengan gaya kalkulatif, manipulasi data (moral hazard), dan pemisahan antara perencana dengan realitas operasional menghambat kolektivitas dalam pemikiran strategis yang adaptif. Hal ini diperparah dengan jangka waktu penyusunan rencana strategis dalam 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yang bertepatan dengan jangka waktu larangan pelantikan pejabat struktural di daerah. Kajian ini merekomendasikan penerapan committing style untuk membangun komitmen dan keterikatan emosional terhadap strategi, rekonseptualisasi peran perencana sebagai katalis (bukan sekedar analis), serta standardisasi kompetensi tim penyusun rencana.
STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SPBE MENUJU PEMERINTAHAN DIGITAL DI KOTA SUNGAI PENUH Edwin Rommel
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.818

Abstract

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia memasuki fase strategis dengan pergeseran dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI). Pergeseran ini menuntut tata kelola yang adaptif, manajemen data yang kuat, serta orientasi pada kepuasan pengguna. Evaluasi SPBE Kota Sungai Penuh menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2024, namun masih terdapat ketimpangan antar-domain: kebijakan dan layanan digital relatif tinggi, sementara tata kelola dan manajemen tertinggal. Analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) menegaskan bahwa lemahnya kepemimpinan digital merupakan akar masalah utama yang berdampak pada koordinasi kelembagaan, kompetensi ASN, budaya kerja, dan pengawasan SPBE. Makalah ini merumuskan tiga alternatif kebijakan untuk memperkuat kepemimpinan digital: (1) Instruksi Walikota tentang kurikulum kepemimpinan digital, (2) SK Walikota tentang tim lintas SKPD, dan (3) Surat Edaran Walikota tentang pelatihan kepemimpinan digital yang terintegrasi dengan kebijakan mutasi ASN. Evaluasi kelayakan Dunn (2016) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang pertama sangat direkomendasikan. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kepemimpinan digital sebagai fondasi transformasi SPBE menuju Pemerintahan Digital. Dengan indikator kinerja yang terukur, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan skor SPBE, memperkuat tata kelola dan manajemen, serta memastikan keberlanjutan transformasi digital di Kota Sungai Penuh.