<![CDATA[Transformasi digital pemerintahan di Indonesia memasuki fase strategis dengan pergeseran dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital (Digital Government Index/DGI). Pergeseran ini menuntut tata kelola yang adaptif, manajemen data yang kuat, serta orientasi pada kepuasan pengguna. Evaluasi SPBE Kota Sungai Penuh menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 2021 hingga 2024, namun masih terdapat ketimpangan antar-domain: kebijakan dan layanan digital relatif tinggi, sementara tata kelola dan manajemen tertinggal. Analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) menegaskan bahwa lemahnya kepemimpinan digital merupakan akar masalah utama yang berdampak pada koordinasi kelembagaan, kompetensi ASN, budaya kerja, dan pengawasan SPBE. Makalah ini merumuskan tiga alternatif kebijakan untuk memperkuat kepemimpinan digital: (1) Instruksi Walikota tentang kurikulum kepemimpinan digital, (2) SK Walikota tentang tim lintas SKPD, dan (3) Surat Edaran Walikota tentang pelatihan kepemimpinan digital yang terintegrasi dengan kebijakan mutasi ASN. Evaluasi kelayakan Dunn (2016) menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang pertama sangat direkomendasikan. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan kepemimpinan digital sebagai fondasi transformasi SPBE menuju Pemerintahan Digital. Dengan indikator kinerja yang terukur, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan skor SPBE, memperkuat tata kelola dan manajemen, serta memastikan keberlanjutan transformasi digital di Kota Sungai Penuh.]]>
Copyrights © 2026
