Iftina Tristya Sari
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penanggulangan Kejahatan Narkotika Transnasional di Indonesia: Combating Transnational Narcotics Crimes in Indonesia Fella Suffa. A; Iftina Tristya Sari; Hikmatus Sa’adah
Jurnal Hukum Pidana Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67468/jhpi.v1i2.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia dengan menitikberatkan pada kerangka hukum, koordinasi antarlembaga, kerja sama internasional, serta tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui metode studi kepustakaan, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi dasar kerja sama lintas negara. Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memegang peran penting dalam pencegahan, penindakan, pengawasan perbatasan, dan pengungkapan jaringan narkotika lintas negara. Selain itu, kerja sama internasional melalui pertukaran informasi, operasi bersama, dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi unsur penting dalam menghadapi jaringan kejahatan yang terus berkembang. Meskipun demikian, penanggulangan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, korupsi, serta kemampuan jaringan kriminal dalam memanfaatkan teknologi dan celah pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarlembaga, optimalisasi kerja sama internasional, dan peningkatan kapasitas penegakan hukum agar penanggulangan kejahatan narkotika transnasional di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Analisis Komparatif Penolakan Hak Waris dalam Perspektif Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata di Indonesia Iftina Tristya Sari; Al Qodar Purwo Sulistyo
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 13 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v13i1.17725

Abstract

This study aims to comparatively analyze the regulation of the renunciation of inheritance rights under Islamic Law, as codified in the Compilation of Islamic Law (KHI), and under Civil Law, as regulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). These two legal systems coexist in Indonesia and provide distinct frameworks for heirs to renounce inheritance, in terms of the legal basis, procedures, and consequences. This research employs a normative juridical method, drawing on statutory and comparative approaches and supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that under the Civil Code, renunciation of inheritance must be explicitly declared before a District Court and is absolute, resulting in the heir being considered never to have existed in the line of succession. In contrast, under KHI, renunciation is effected through the mechanism of takharuj, based on mutual agreement among heirs, without eliminating the heir's legal status. These differences significantly affect inheritance rights, especially concerning the descendants of the renouncing heir. This study highlights that the Civil Code emphasizes legal certainty and individual protection, whereas Islamic Law prioritizes deliberation, equity, and family protection.