Gusti Bagus Oka Tapayasa
Sekolah Staf Dan Komando Tentara Nasional Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MODEL KEPEMIMPINAN SPIRITUIL MILITER ALI KHAMENEI TERHADAP KETAHANAN IDEOLOGIS DAN PERTAHANAN MANDIRI DALAM PERSPEKTIF STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA Mujahidin Mujahidin; Fitriyan Rupito; Tarsisius Susilo; Gusti Bagus Oka Tapayasa; H.D. Arifin Simanjuntak
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 4 No. 2 (2025): Journal of Law and Nation
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ali Khamenei's leadership as Iran's Supreme Leader represents a model of military spiritual leadership that places ideology as the main pillar of national defence. Under his direction, Iran has developed ideological resilience through the consolidation of religious values, the strengthening of political legitimacy, and the development of military and paramilitary forces loyal to the principles of the Islamic revolution. This strategy goes hand in hand with an independent defence policy, particularly through a resistive economy programme and domestic defence industrialisation, which includes the development of ballistic missiles, drones, and other military technology, despite facing international sanctions and isolation. This article aims to analyse Khamenei's leadership model using a transformational, adaptive, and strategic military leadership theory approach, as well as utilising SWOT analysis tools to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and risks of Iran's defence strategy. The results of the study show that ideological resilience provides strong legitimacy for independent defence policies, but also carries vulnerabilities in the form of technological isolation and prolonged economic pressure. For Indonesia, there are important lessons in building a defence doctrine that is distinctive, independent, and based on national ideological values, with adaptations in accordance with Pancasila and the democratic system. Thus, the model of military spiritual leadership can be a reference in formulating an adaptive and relevant Indonesian defence strategy towards Indonesia Emas 2045.
Peran Strategis Perempuan Dalam Proses Perdamaian dan Penegakan Hukum Humaniter di Era Konflik Kontemporer Farid Yudis Purwanto; Yulianto Nurcahyo; Tarsisius Susilo; Arifin Simanjuntak; Gusti Bagus Oka Tapayasa
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6481

Abstract

Konflik bersenjata tidak hanya menimbulkan dampak besar terhadap struktur sosial dan politik, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kehidupan perempuan yang sering kali menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, seiring dengan berkembangnya kesadaran global terhadap pentingnya kesetaraan gender, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan penegakan hukum humaniter mulai mendapatkan perhatian lebih serius. Keterlibatan perempuan dalam berbagai tahap resolusi konflik tidak hanya memperkaya perspektif dalam negosiasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan keberlanjutan perdamaian yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi strategis perempuan dalam konteks konflik kontemporer, dengan fokus pada bagaimana partisipasi mereka mampu mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip hukum humaniter secara lebih efektif. Metodologi yang digunakan mencakup kajian literatur dari sumber akademik dan hukum internasional, analisis kebijakan yang berkaitan dengan gender dan perdamaian, serta, jika memungkinkan, wawancara dengan ahli hukum humaniter dan praktisi di bidang militer dan diplomasi. Temuan utama menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam proses perdamaian dan keadilan transisi memperkuat legitimasi perjanjian damai, meningkatkan akuntabilitas pelaku kejahatan perang, serta mengarahkan implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam setiap tahapan penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk membangun perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan berbasis pada penghormatan terhadap hukum humaniter.