Tiyas Vika Widyastuti
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam) Ayunda Cahya Mayangsari; Suci Hartati; Tiyas Vika Widyastuti
TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Vol. 1 No. 2 (2024): TOMAN: Jurnal Topik Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/toman.v1i2.69

Abstract

Pinjaman online adalah bentuk dari fintech yaitu layanan pinjam meminjam secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Bentuk dari pinjaman online adalah ShopeePinjam (SPinjam) sistem revolving, mengajukan pinjaman online SPinjam sangat mudah akibatnya sering terjadi keterlamabatan pembayaran atau wanprestasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mekanismenya. Pinjaman online sistem revolving shopeepinjam (SPinjam) dan tanggungjawab hukum peminjam Untuk pembayaran pinjaman online tertunda pada sistem bergulir Shopeepinjam. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan metode sosiologi hukum dalam penelitian ini. Pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan melalui cara pengumpulan data primer. Dengan melakukan wawancara dan menyebarkan survei. Data sekunder seperti buku, majalah, Undang-undang, dan dokumen lainnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa SPinjam yang mangkir dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah yang telah mereka ajukan. SPinjam berencana melakukan diskusi dengan debitur.Namun apabila upaya konsultasi tidak berhasil, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Otoritas Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Alternatif Indonesia (“LAPS SJK”). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan masukan di kalangan mahasiswa, peneliti, dan praktisi. Fakultas Hukum Universitas Panchasakti Tegal, serta dengan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan.
Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi Tiyas Vika Widyastuti; Fajar Dian Aryani; Diyas Setyo Herbowo
AKM Vol 7 No 1 (2026): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v7i1.1918

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan “Literasi Hukum Lingkungan bagi Kader HMI dalam Menyongsong Bonus Demografi” dilaksanakan kepada 16 peserta Latihan Kader II (LK II) HMI Cabang Tegal sebagai upaya meningkatkan literasi hukum lingkungan dan kesadaran ekologis pemuda. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai hukum lingkungan, tanggung jawab generasi muda, serta peran strategis organisasi kepemudaan dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi hukum lingkungan, pemberdayaan kader organisasi mahasiswa, dan penguatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan kombinasi melalui Participatory Action Research (PAR), Service Learning (SL), dan Community Education dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Materi kegiatan mencakup konsep bonus demografi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak dan kewajiban masyarakat, bentuk pelanggaran lingkungan, serta peran pemuda dalam advokasi lingkungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dengan nilai rata-rata 68,4 pada pre-test menjadi 83,9 pada post-test, atau meningkat sebesar 15,5 poin. Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum lingkungan berbasis partisipatif efektif dalam memperkuat kesadaran hukum dan kepedulian ekologis peserta. Implikasi praktis kegiatan ini adalah tersedianya model edukasi hukum lingkungan berbasis organisasi kepemudaan yang dapat diterapkan untuk membentuk kader muda yang aktif melakukan edukasi, advokasi, dan gerakan perlindungan lingkungan di masyarakat.