Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penetapan Harga Padi Dalam Persaingan Harga di Desa Sukareja Kabupaten Tegal Amelisya Putri Ayuni; Suci Hartati; Muhammad Wildan
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i1.594

Abstract

Dalam praktik jual beli gabah di Desa Warureja, juragan padi sering membeli gabah dari petani dengan harga lebih tinggi daripada harga acuan pemerintah, menyebabkan kecurangan dan persaingan tidak sehat. Hal ini berdampak pada kenaikan harga gabah/beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penelitian ini fokus pada penetapan harga gabah oleh juragan di Desa Sukareja dengan tujuan memberikan pemahaman tentang dinamika pasar dan membantu perusahaan membuat keputusan harga yang lebih baik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan studi lapangan atau field research menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data melibatkan penelitian yuridis sosiologis dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 93% orang di Desa Sukareja menjual gabah dengan harga tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 7% tidak terlibat dalam jual beli gabah. Persaingan harga ini dapat dikategorikan sebagai persaingan pasar sempurna yang tidak sehat.
Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City Zahrotul Izka; Suci Hartati; Kanti Rahayu
Social, Educational, Learning and Language (SELL) Vol. 2 No. 1 (2024): Social, Educational, Learning and Language (SELL)
Publisher : Penerbit dan Percetakan, CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/sell.v2i1.81

Abstract

Sebab terjadinya konflik agraria bagi kepentingan investasi selain akibat keterbatasan lahan, juga dikarenakan negara melalui berbagai kebijakan investasi liberal ditengah tersandera kepentingan korporasi asing. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan ada sekitar 2.710 konflik agraria selama 2015-2022 dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang menambah panjang daftar konflik agraria di Indonesia. Peneitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang penyebab konflik agraria di pulau rempang dan mengkaji bagaimana penyelesaiannya konflik agraria tersebut Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis data yang berasal dari sumber hukum utama dan pendukung. Data tersebut dikumpulkan melalui metode kepustakaan yang dilakukan secara online dan offline, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik agraria di Pulau Rempang bermula sejak ditandatanganinya perjanjian antara Tomy Winata yang mewakili PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam dan puncak konflik pada tanggal 7-10 Setember 2023 yaitu terjadinya bentrok antara warga Rempang dan aparat. Pemerintah telah menggunakan metode negosiasi dalam penyelesaiannya, dengan cara ganji rugi berupa Sebidang tanah seluas 500meter persegi dengan rumah bertype 45, merupakan tempat tinggal baru yang dilengkapi fasilitas dan sementara. Biaya hidup sebesar Rp1.034.636 per individu dalam setiap kartu keluarga (KK) disediakan, termasuk pemberian beasiswa sekolah kejuruan bagi anak-anak masyarakat Rempang. yang mempunyai potensi, serta tak lupa ganti rugi aset-aset yang dimiliki warga Rempang.
Tanggungjawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving Shopeepinjam (Spinjam) Ayunda Cahya Mayangsari; Suci Hartati; Tiyas Vika Widyastuti
TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Vol. 1 No. 2 (2024): TOMAN: Jurnal Topik Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/toman.v1i2.69

Abstract

Pinjaman online adalah bentuk dari fintech yaitu layanan pinjam meminjam secara langsung antara kreditur dan debitur melalui teknologi informasi. Bentuk dari pinjaman online adalah ShopeePinjam (SPinjam) sistem revolving, mengajukan pinjaman online SPinjam sangat mudah akibatnya sering terjadi keterlamabatan pembayaran atau wanprestasi. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mekanismenya. Pinjaman online sistem revolving shopeepinjam (SPinjam) dan tanggungjawab hukum peminjam Untuk pembayaran pinjaman online tertunda pada sistem bergulir Shopeepinjam. Jenis penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan metode sosiologi hukum dalam penelitian ini. Pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan melalui cara pengumpulan data primer. Dengan melakukan wawancara dan menyebarkan survei. Data sekunder seperti buku, majalah, Undang-undang, dan dokumen lainnya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa SPinjam yang mangkir dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah yang telah mereka ajukan. SPinjam berencana melakukan diskusi dengan debitur.Namun apabila upaya konsultasi tidak berhasil, perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase oleh Otoritas Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Alternatif Indonesia (“LAPS SJK”). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pertukaran informasi dan masukan di kalangan mahasiswa, peneliti, dan praktisi. Fakultas Hukum Universitas Panchasakti Tegal, serta dengan seluruh pemangku kepentingan yang memerlukan.
Perlindungan Hukum Nasional Dan Internasional Terhadap Praktik Ilegal Perdagangan Kucing Hutan Sebagai Bagian Keanekaragaman Sumber Daya Hayati Muhammad Khasan Faqih Afrizali; Suci Hartati; Kanti Rahayu
TOMAN: Jurnal Topik Manajemen Vol. 1 No. 2 (2024): TOMAN: Jurnal Topik Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/toman.v1i2.71

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal. 21 Bab 2 berbunyi: Penangkapan, pencederaan, pembunuhan, penguasaan, penguasaan, pengobatan, pengangkutan dan pemasaran satwa yang dilindungi, baik hidup maupun mati. IUCN dan CITES mengatur perjanjian internasional yang mengatur perdagangan spesies internasional yang terancam punah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan dan sanksi terkait perdagangan hewan di tingkat nasional dan internasional. Jenis penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian normatif, penelitian data menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode penelitian menggunakan kumpulan data kepustakaan. Peraturan hukum di Indonesia tentang perlindungan satwa pembohong ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Peraturan hukum internasional tentang perdagangan satwa liar internasional. Union for Conversation on Nature and Natural Resources (IUCN) adalah organisasi konservasi internasional yang berkomitmen untuk melindungi lingkungan. Sedangkan CITES membagi peraturan perdagangan hewan ke dalam Lampiran 3. Peraturan perdagangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan peraturan perdagangan internasionalsatwa langka diatur oleh IUCN dan CITES. .