Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan Hukum Pada Persidangan In Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl jucto Putusan Nomor 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Bgl) I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Wicaksana Vol 19 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.19.1.2025.29-36

Abstract

The aim of writing this article is to analyze the legal arrangements for in absentia conferences in corruption cases using a study of decision number 65/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Bgl jucto Decision Number 15/PLW/Pid.Sus/TPK/2016 /PT. Bgl. The writing method used in this paper is the normative legal writing method, namely legal research that uses an approach through documents or secondary data to be able to discuss the problem formulation in this journal. Regarding the results obtained in this writing, namely trial in absentia in cases of criminal acts of corruption as referred to in the current laws and regulations, based on the provisions of Article 38 in the PTPK Law, in principle it is carried out in two cases, namely in the event that the sender has been summoned personally. legal, and not present at the court hearing and to save state financial losses. The presence of a thief/suspect in the investigation process until the examination in court is a space for detectives who have the right to defend themselves, property rights, freedom and honor. Apart from that, by the presence of the defendant during the examination and conference, the defendant/suspect can clearly understand the charges presented to him as well as the information or other evidence addressed to him.
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara dalam Pembubaran Perseroan Terbatas demi Kepentingan Umum I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani; I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3366

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya Kejaksaan dalam pembubaran Perseroan Terbatas dan hambatan serta tantangan apa saja yang dihadapi khususnya dalam Putusan PN Poso No. 29/Pdt.P/2020/PN Pso. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan pendekatan melalui dokumen atau data sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Kewenangan jaksa pengacara negara (JPN) secara komprehensif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang terdiri dari penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, Tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terhadap putusan tersebut diharapkan dapat langsung dilaksanakan, namun prakteknya terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh JPN dalam melakukan pembubaran Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan peran Kejaksaan sebagai likuidator, bahwa JPN pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una belum memiliki kemampuan atau kompetensi sebagai likuidator untuk melakukan pemberesan harta benda Perseroan dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) pada instansi Kejaksaan untuk melakukan likuidasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Kejaksaan selaku eksekutor guna menjalankan putusan Pengadilan.
Co-Authors I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra