<![CDATA[Danantara dalam perspeltif investasi memiliki kewenangan lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia menandai era baru dalam tata kelola investasi strategis nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, entitas ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara melalui skema investasi berbasis hukum yang kuat. model pengelolaan Danantara memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA), secara kelembagaan yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara. Danantara apabila salah pengelolaan akan mengakibatkan Adanya restrukturisasi tenaga kerja yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Pembentukan entitas BPI Danantara dapat menimbulkan risiko birokrasi dalam perspektif Hukum Investasi, adanya Potensi praktik monopoli dalam sektor keuangan yang dapat menghambat kompetisi dan inovasi, akibat hukum apabila manajemen yang mengelola aset-aset strategis dalam super holding BPI Danantara tidak ditangani dengan baik Adanya restrukturisasi yang menjadi bagian dari pembentukan holding dapat membawa potensi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.]]>
