Garuda - Garba Rujukan Digital

Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps) GD. Bagus Maesha Kumara; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.62-66

Abstract Children are the next generation of the nation. Therefore, every child should get his right to play, learn and socialize. But the situation will turn around if the child commits a crime, such as a case of sexual harassment, violence against minors, cases of theft with violence. Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System. This SPPA Law is a substitute for Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts. The Juvenile Court Law is considered to be no longer in accordance with legal needs in the community and has not comprehensively provided special protection to children who are faced with the law. From this background, the problem will be discussed, (1) is Detention of children in a case decisions number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Dps, has fulfilled the Child Criminal Justice System? And (2) what are the judges' considerations in criminal imposing acts on whom children commit acts of theft by violence? This study uses normative legal research methods, uses a statutory approach and a conceptual approach, and examines the primary legal material and secondary legal material. The results of this study indicate that (1) Knowing the legal provisions for the detention of children, according to the juvenile justice system in case decisions number: 6 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN Dps. (2) Knowing the judge's consideration in criminal imposing acts on whom the children criminal commit acts of theft by violence. Keywords: Children; judge considerations; theft by violence Abstrak Anak ialah penerus bangsa dimasa depan. Karena anak wajib diberikan hak untuk belajar serta bermain. Tetapi apabila anak melakukan tindak pidana keadaan akan berbalik. UU Tentang SPPA. UU SPPA ini adalah pengganti dari UU tentang Pengadilan Anak. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagiuntuk melindungi hak-hak anak dihadapan hukum. Dari latar belakang tersebut maka permasalahannya: (1) Apakah Penahanan terhadap anak dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps, sudah memenuhi Sistem Peradilan Pidana Anak? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ? Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual, mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Mengetahui ketentuan hukum penahanan anak menurut SPPA dalam putusan perkara nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps. (2) Mengetahui pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kata Kunci: Anak; pertimbangan hakim; pencurian dengan kekerasan

Peranan Bendesa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris di Desa Adat Buduk I Gede Suka Widyantara; I Ketut Sukadana; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.32-36

Abstract-In the inheritance system, people in Bali have a system of inheritance that originates from the male kinship system which causes the relationship to be emphasized more according to the husband's lineage. Generally, any inheritance disputes do not have to end in court, because disputes about inheritance involve adat law in their resolution. Moreover, if the inheritance land dispute is still a family dispute, then the settlement should also be settled amicably through the active role of the Bendesa as the Leader in Pakraman Village. The formulation of the problem in this study is: How is the regulation of inheritance in Pakraman Buduk Village ?, What is the role of Bendesa in the settlement of inheritance land disputes in Pakraman Buduk Village? The problems discussed are examined from an empirical point of view. The results showed that the inheritance arrangement in Pakraman Buduk Village was in accordance with the contents of awig-awig Pakraman Buduk village contained in Palette 4 Pawos 75 to Pawos 78 which included inheritance, heirs, heir obligations, inheritance distribution, and loss of rights to be heir. The role of adat Bendesa in the settlement of inheritance land disputes in Desa Pakraman Buduk as a mediator. Keywords: Inheritance, Bendesa, Dispute Resolution Abstrak-Dalam sistem kewarisan, masyarakat di Bali memiliki sistem kewarisan yang bersumber dari sistem kekerabatan laki-laki yang menyebabkan pertalian hubungan lebih dititikberatkan menurut garis keturunan suami. Umumnya pada setiap sengketa tanah waris tidak harus berakhir di pengadilan, karena sengketa tentang waris melibatkan hukum adat dalam penyelesaiannya. Apalagi kalau sengketa tanah waris tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui peranan aktif dari pihak Bendesa selaku Pemimpin di Desa Pakraman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan warisan di Desa Pakraman Buduk ?, Bagaimana peranan Bendesa dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Pakraman Buduk ?. Permasalahan yang dibahas dikaji berdasarkan sudut pandang empiris. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Pengaturan warisan di Desa Pakraman Buduk sesuai dengan isi awig-awig Desa Pakraman Buduk termuat dalam Palet 4 Pawos 75 sampai dengan Pawos 78 yang mencakup tentang harta warisan, ahli waris, kewajiban ahli waris, pembagian warisan, dan kehilangan hak untuk menjadi ahli waris. Peranan Bendesa adat dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Pakraman Buduk sebagai mediator. Kata Kunci: Warisan, Bendesa, Penyelesaian sengketa

Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian Menurut Hukum Adat Bali I Wayan Ery Prayana Murtiawan; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.93-97

Behind the events of marriage and divorce, the existence of children is very important in the life of the Balinese people. Even many married couples are willing to divorce because it does not produce offspring or children in their marriages. The formulation of the problem in this study is: how is the right to care for children after the breakup of marriage due to divorce and how the position of the child according to Balinese customary law is after the termination of marriage due to divorce. The type of research used in the preparation of this proposal is normative legal research. The results of the discussion in this study are those who are obliged to care for children in divorce cases are the father of the child, because marriage according to Hindu law in Bali adheres to the Fatherhood system (Vederrechtelijk), so that the more privileged are purusa or male parties. About custody of children who are underage and breastfeeding usually the court gives custody of the child to the mother, this is due to humanitarian factors for the growth and development of the child. The position of the child after the breakup of marriage is that the child as heir and successor descendant is referred to as the term sentana the importance of the value of the child in accordance with the teachings of Hinduism that animates the lives of Balinese people. Dibalik kejadian perkawinan dan perceraian, keberadaan anak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Bahkan banyak pasangan suami istri rela cerai karena tidak membuahkan keturunan atau anak dalam perkawinannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah hak memelihara anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian dan bagaimanakah kedudukan anak menurut hukum adat Bali setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah yang berkewajiban memelihara anak dalam kasus perceraian adalah ayah dari anak tersebut, karena perkawinan menurut hukum Hindu di Bali menganut sistem Kebapaan (Vederrechtelijk), sehingga yang lebih berhak adalah pihak purusa atau pihak laki-laki. Tentang hak asuh anak yang masih dibawah umur dan sedang menyusui biasanya pengadilan memberikan hak asuh anak tersebut berada pada ibunya, hal tersebut disebabkan karena faktor kemanusiaan demi tumbuh kembang anak. Kedudukan anak setelah putusnya perkawinan adalah anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut sebagai istilah sentana pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat Bali.

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ida Bagus Trisnha Setiaawan; Ida Ayu Putu Widiati; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.361-365

Abstractâ€”Narcotics is a substance that can make anyone who consumes it lose consciousness and various adverse effects can be caused from this drug because it contains both centric and semi-sentimental plants that affect brain performance until the disappearance of the pain that is felt but makes severe dependence, as for types and various types and this class of drugs has been attached to this Act. The formulation of the problem in this paper is how the duties and authority of the National Narcotics Agency in the act of criminal narcotics and what are the efforts of the National Narcotics Agency in the prevention of narcotics crimes. The research method used in this research is normative legal research; the author uses the main approach, namely the legislative approach to narcotics crime. By the National Narcotics Agency and enforcement practices and constraints that occur in eradicating narcotics crime faced by the National Narcotics Agency, the source of the author's legal material is obtained from a literature study of primary legal material and secondary legal material. The National Narcotics Agency is a non-ministerial government institution domiciled under the President and responsible to the President. The National Narcotics Agency has the duty and authority in the field of prevention and eradication and abuse of narcotics. The National Narcotics Agency encountered several obstacles in carrying out its duties, which were not sufficient operational costs, inadequate facilities and infrastructure, and a lack of community participation in helping the National Narcotics Agency to prevent narcotics crime .

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search