Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
47.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Journal of Tourism Economics and Policy Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Dharma Jnana Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jurnal Abdi Dharma Masyarakat Community Services Journal (CSJ) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Verdict: Journal of Law Science Jurnal Analogi Hukum Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Dewi, A.A Sagung Laksmi
Universitas Warmadewa
Religion Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 314 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 314 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin Johannes Ibrahim Kosasih; Anak Agung Istri Agung; Anak Agung Sagung Laksmani Dewi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1: April 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v0i0.971

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, merupakan sebuah putusan fenomenal yang menghapus kelembagaan parate eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap putusan ini diajukan kembali oleh pihak ketiga dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 2/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Kedua putusan tersebut mengeliminasi kedudukan parate eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Parate eksekusi merupakan legalitas yang dimiliki lessor dalam upaya melakukan eksekusi bila lessee wanprestasi. Kedudukan parate eksekusi sebagai pranata hukum jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi merupakan permasalahan hukum dalam penarikan jaminan, yang secara yuridis belum dimiliki oleh lessee. Dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan ini hendak mengkaji kedudukan parate eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 terhadap hak eksekutorial lessor berdasarkan pranata parate ekekusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan parate eksekusi sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah dieliminasi dan eksekusi jaminan harus berdasarkan kesepakatan dengan debitur yang telah mengakui wanprestasi atau mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
Protection of Women Against Rape Crime from The Perspective of Positive Law and Hindu Law Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Nyoman Gede Sugiartha
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6578

Abstract

There are many forms of crime that occur on our beloved Earth. The crime of rape is a crime of depriving women of honor and virginity. Although rape crime has been regulated normatively in the Criminal Code, in reality, the protection of rape victims remains inadequate. From the perspective of Hindu Law, committing rape is a great sin. In Sad Atatayi, rape is called Dratikrama. As such, the authors formulated the following research questions to be explored further: How is the regulation of rape delict from the perspective of criminal law and Hindu law? What is the sanction for rape crime in criminal law and Hindu law? This research is normative research. The results of this research are: the regulation of rape delict against women is contained in Article 285-289 of the Criminal Code and in the Hindu Law Compendium (Manawa Dharmasastra). Sanctions for rape against women in criminal law still vary, depending on the provisions that are violated in the Criminal Code and Hindu Law. It depends on the type of crime, whether it is an aggravated crime or an ordinary crime.
PENDAMPINGAN PELAPORAN AKUNTANSI BERBASIS DIGITAL DAN PEMANFAATAN E-COMMERCE BAGI UMKM Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; I Wayan Chandra Adyatma; Anak Sagung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Abdi Dharma Masyarakat (JADMA) Vol. 3 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.456 KB) | DOI: 10.36733/jadma.v3i1.4631

Abstract

UMKM memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian negara. Meskipun berskala kecil, namun perbandingan jumlah UMKM dibandingkan industri besar di Indonesia jauh lebih banyak. Tiap tahun, jumlah UMKM mengalami peningkatan, namun belum berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan kualitas UMKM serta dampaknya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Persaingan di era digital justru membuat UMKM tidak menyadari bahwa usahanya cenderung stagnan. Ada dua hal penting yang menjadi pondasi guna mendungkung keberlangsungan usaha UMKM yaitu akuntansi dan pemasaran. Akuntansi dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Bila perusahaan didukung oleh sistem akuntansi yang tepat maka akan memudahkan pemilik dalam mengevaluasi hasil kegiatan perusahaan. Akuntansi tidak hanya sekedar mencatat namun juga alat untuk memberikan gambaran juga alat untuk membuat perencanaan, pengendalian dan melakukan evaluasi. Maka, sangat penting bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan dengan sistem pencatatan akuntansi yang baik. Banyaknya usaha baru, menjadi masalah krusial bagi UMKM tradisional. Karena sebagian besar usaha baru tersebut mampu memanfaatkan media social dan e- commerce. Sedangkan UMKM tradisional tidak, padahal UMKM tradisional memiliki potensi dan keunikan. Trend masyarakat tentang produk yang klasik semakin tinggi peminatnnya, namun produknya masih sulit untuk dijangkau konsumen karena minimnya akses transaksi. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan sosial media dan e- commerce serta akuntansi berbasis digital. PkM dilaksanakan secara Hybrid dengan metode ceramah dan petatihan mengenai e-commerce, pentingnya akuntansi dan membuat catatan keuangan (arus kas, neraca, catatan utang dan piutang) melibatkan 219 partisipan yang sangat antusias mengikuti seminar dan pelatihan. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan PkM, kemampuan pemanfaatan media teknologi untuk pemasaran dan akuntansi lebih meningkat.
PELATIHAN ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARAWAN KABUPATEN BANGLI I Gusti Agung Prama Yoga; Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Jurnal Dharma Jnana Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL DHARMA JNANA
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.527 KB)

Abstract

Pada masa pandemi covid-19 telah membawa perubahan besar pada struktur perekonomian dan perpajakan. Fungsi pajak yang utama adalah sebagai sumber keuangan Negara, namun jika keadaan sudah berubah, maka fungsi pajak pun beralih kepada fungsi mengatur (regular) di bidang ekonomi dan sosial. Di masa pandemi ini pemerintah mengeluarkan banyak Peraturan Pemerintah sehubungan menstimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mulai PP23, 44,86,110 dan 143/KMK.03/2020 semua itu dimaksudkan agar wajib pajak merasa diringankan dari kewajiban perpajakannya. Namun disisi lain maksud pemerintah meringankan beban wajib pajak malah berakibat memberatkan apabila perlakuan dari pihak pemotong dan pemungut pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Bendaharawan pemda memiliki fungsi pemotongan dan pemungutan pajak atas PPh 22, pph 23 dan PPN kepada rekanan, namun dalam masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif bagi pengusaha yang menjual barang yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanganan covid-19. Bagi bendaharawan yang tidak tahu aturan tersebut cenderung tidak berani melakukan pembebasan pemotongan, maka bendaharawan akan memotong dan memungut pph dan PPN kepada rekanan seperti biasa. Disinilah kerugian yang diderita rekanan, sehingga perlu diberikan pelatihan untuk update pengetahuan dan tata cara pemotongan dan pemungutan.
Green Tourism In Sustainable Tourism Development in Bali Based On Local Wisdom Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Mella Ismelina Farma Rahayu; Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.3489

Abstract

Abstract The emergence of tourism as a major industry is one of the most remarkable changes that have occurred in global economic activity. Over the last three decades, issues related to the environment and sustainable development related to tourism, especially in Bali, have developed from a marginal topic into a focus of consideration and research. The purpose of this research is to find a novelty in the use of the concept of green tourism as a method that is seen as capable of supporting sustainable tourism development based on local wisdom, especially in Bali. The research used is normative legal research on Law no. 10 of 200b concerning Tourism with a statutory and conceptual approach. This study found that various statutory regulations, including Law no. 10 of 2009 concerning Tourism, namely through sustainable tourism all resources can be managed so as to meet needs and maintain cultural integrity, ecological dimension biodiversity, and system life.Keywords: Bali; Green Tourism; Sustainable Tourism; Local Wisdom. 
The Urgency of Indonesian Omnibus Law Implementation Related to Foreign Investment Laksmi Dewi, Anak Agung Sagung; Rahayu, Mella Ismelina Farma; Ujianti, Ni Made Puspasutari; Saripan, Hartini; Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 6 No 2 (2023): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v6i2.239

Abstract

Investment is one of the driving means of strengthening the country's economy. One of the expected ways to increase investment is through foreign investment. Various regulatory measures have been carried out by evaluating and analyzing regulations and policies related to the licensing process for foreign investment. A new legal breakthrough is in the form of the enactment of the Omnibus Law on the Job Creation Law that is being pursued by the government aims to make it easier for foreign investors to obtain a permit. The formulation of problems that can be studied include how the omnibus law applies to simplifying licensing in an effort to facilitate the licensing process related to foreign investment. This study aims to examine the urgency of the implementation the Omnibus Law to simplify the licensing process in an effort to facilitate foreign investment in Indonesia. This research is a normative legal research, which uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that efforts to simplify the licensing process for foreign investment in Indonesia become a reference for the government with foreign investors in facilitating sustainable development efforts in the tourism sector which aims to increase large amounts of investment, the availability of jobs, and is expected to improve the country's economy. So in the application of the Omnibus Law, it is expected to be able to accommodate interests that aim to prosper the community.
Implementation of Good Governance Principles in the Formation of Regional Regulations in Indonesia SAKTI, Sawung Aji Bhawono; DEWI, Anak Agung Sagung Laksmi
Journal of Tourism Economics and Policy Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Tourism Economics and Policy (July - September 2025)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the implementation of good governance principles in the formation of Regional Regulations (Perda) in Indonesia with a focus on the aspects of transparency, public participation, and accountability. The research method uses a qualitative approach through document studies of 15 problematic Perda and in-depth interviews with 10 stakeholders in Bandung City and Sleman Regency. The results of the study indicate that the implementation of good governance principles is still low, where only 40% of regions are transparent in publishing Perda drafts, public participation reaches 25-30%, and accountability is recorded at 20%. The main obstacles include structural limitations (70% of regions do not have a policy analysis unit), cultural (bureaucratic resistance), and technical (limited human resource capacity). However, the study also identified good practices such as the E-Legislation system in Surabaya which increased youth participation by 40%, and the Perda Law Clinic in Yogyakarta which reduced problematic Perda by 35%. These findings conclude that institutional strengthening, increasing legislative capacity, and utilizing technology are the keys to realizing the formation of more participatory and accountable Perda. The study recommends three strategic steps: (1) the establishment of a regulatory analysis unit in each region, (2) technical training for Perda drafters, and (3) the development of a digital platform for public participation.
LEGAL REFORM ON THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah; Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka; Budiartha, I Nyoman Putu; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.32082

Abstract

Restorative justice is an alternative to solving criminal cases, which in the resolution mechanism involves the perpetrator, victim, perpetrator’s family, victim’s family, community leaders, or stakeholders to jointly find a fair solution and emphasize returning to the situation as before. The implementation of the concept of restorative justice is needed in an effort to reform the law of the criminal justice system. This study aims to understand, explain, analyze, and make a comparison with the implementation of the concept of restorative justice as an effort to reform criminal law. The method used in this study is normative legal research. There are efforts to reform the law or legal findings in a criminal justice system regarding the resolution of criminal cases. The concept of restorative justice can be adopted and simultaneously applied. In addition to minimizing the accumulation of case files, restorative justice prioritizes the rights of perpetrators and victims and the restoration of the situation.
Legal Framework on Women’s Participation in Legislative Elections in Indonesia: A Normative Analysis of the Role of Political Parties Guterres, Mirela Maria Ribeiro; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 2 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.2.2025.70-86

Abstract

Women’s participation in legislative elections is one of the key indicators of the success of substantive democracy in Indonesia. The Indonesian Constitution guarantees equality between men and women in all aspects of state life. However, women’s representation in legislative bodies remains far below expectations, despite the existence of several legal regulations governing quotas and women’s participation in politics. This article examines two main issues: (1) the legal framework regulating women’s participation in legislative elections in Indonesia, and (2) the implementation of these regulations by political parties in the legislative nomination process. This research employs a normative juridical method using a statute approach and an analytical approach. Data were obtained through an examination of the Constitution, statutory regulations, regulations issued by the General Elections Commission (KPU), and relevant academic literature. The findings show that the regulation of women’s participation in legislative elections is embedded in various legal instruments, such as Articles 28H and 28I of the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017 on General Elections, and KPU Regulation Number 10 of 2023. However, in practice, the implementation of these provisions continues to face several challenges, particularly relating to political party structures, entrenched patriarchal culture, and the limited institutional commitment to gender equality. It can be concluded that although the normative framework governing women’s participation is adequate, its implementation remains ineffective. Political parties require internal political reform, and stronger oversight from electoral management bodies is necessary to ensure that women’s representation is not merely formalistic but also substantive.
DISHARMONI NORMA PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Jelantik, I Gusti Agung Istri Mahda Rayanna; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p08

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan perdebatan di Indonesia karena melibatkan pertentangan antara norma agama, peraturan perundang-undangan, dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan larangan terhadap perkawinan beda agama. Namun, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan beberapa putusan pengadilan justru membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir dalam praktik. Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menganalisis kedudukan dan pengaturan hukum perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta untuk mengkaji keterkaitan antara prinsip hak asasi manusia dengan larangan perkawinan beda agama, guna menemukan arah pembaruan hukum yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan norma keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986. Hasil kajian menunjukkan adanya disharmoni antar-norma hukum yang menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak untuk menikah. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan pengaturan hukum yang dapat menyeimbangkan perlindungan hak beragama dan hak untuk menikah dengan tetap berlandaskan pada prinsip Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam konstitusi. ABSTRACT Interfaith marriage is a legal issue that continues to spark debate in Indonesia because it involves a conflict between religious norms, legislation, and human rights principles. Legally, Law No. 1 of 1974 on Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law prohibit interfaith marriage. However, the existence of Law No. 23 of 2006 on Population Administration and several court decisions have opened up opportunities for differences in interpretation in practice. Specifically, this study has two main objectives, namely to analyse the position and legal regulation of interfaith marriage in legislation and court rulings, and to examine the relationship between the principle of human rights and the prohibition of interfaith marriage, in order to find a direction for legal reform that guarantees a balance between individual rights and religious norms. This study uses a normative legal approach by examining legislation and court decisions, including Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022 and Supreme Court Decision Number 1400/K/Pdt/1986. The results of the study indicate that there is a disharmony between legal norms, which causes uncertainty in the implementation of the right to marry. Therefore, it is necessary to reform legal regulations that can balance the protection of religious rights and the right to marry while remaining based on the principle of Belief in One God as stipulated in the constitution.
Co-Authors A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya A. A Mas Stela Kurtika adi A.A Mas Karpeka Devi A.A. Ngr. Dwi Dananjaya A.A.Gde Oka Wisnumurti A.A.SG. Istri Sinta Maharani Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah Agus Hindiana Christantino Mek Agus Leo Adi Wibawa Agus Rai Mahardika Agustinus Samosir Anak Agung Ananda Putra Pangjaya Anak Agung Arista Purnama Sari Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri Anak Agung Ayu Gayatri Anak Agung Ayu Mas Merta Sari Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Ayu Wina Putri Mayuni Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Indra Dwipraditya Anak Agung Bagus Sempidi Junior Anak Agung Dinda Trisna Kesumadewi Anak Agung Gede Agung Anak Agung Gede Agung Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Mahaputri Anak Agung Istri Nadia Maheswari Devi Anak Agung Istri Pradnya Paramitha Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Dharma Bayu Subandi Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Anak Agung Putra Agung Dwicahyana Anak Agung Tias Sandya Dianti anastasia Andrie Eka Putra Anggia Maharani Putri Annie Long Ashton Anom Bagus Sanjaya Antara, I Wayan Eka Antonius De Andrade Fahik Arianto Hulu Arini, Desak Gde Dwi Ayou Lestari Duarkossu Ayu Prasetya Dewi Ayu Ratih Indra Kusumawati Bagus Andika Artha Surya Bagus Putu Lanang Agastya Berliana Indah Sari Cahya Edy Priana Christin Dessy Natalia Cipta PutraI Ketut Wira Cipta Putra Cokorda Gede Agung Rama Yudha Cokorda Istri Ratih Laksmi Dewi Darly Taruna Dedi Romadhan Desak Ketut Linda Saraswati Desak Made Widiantari Indira Jyoti Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti Dewa Ayu Cahyani Paramitha Dewa Ayu Mareyta Astri Dewa Gede Agung Getsumeda Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi Dewa Gede Widya Swastika Dewa Made Natha Dwitama Dewa Putu Ade Wicaksana Dewa Putu Mantera Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Dimas Putra Wicaksana Dwik Aditya Pramana Eka Andrean Ramadhan Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento Erlin Kusnia Dewi GD. Bagus Maesha Kumara Gede Agus Antonio Leovandy Gede Agus Sukawantara Gede Dwiki Cahyadi Gede Indra Yasa Asiawan Gede Kristya Yuan Prayoga Gede Oka Swarbhawa Gemaya Wangsa Gowinda Prasad Gregorius Yolan setiawan Gusti Ayu Erlin Widyaningsih Gusti Ayu Euanggelin Marsha Wangania Gusti Nyoman Adung Setiawan Guterres, Mirela Maria Ribeiro Haris Wirayuda Herowati Poesoko, Herowati Hery Sudiarto I Gde Ardi Suarbawa I Gede Agus Marta Dinata I Gede Agus Purna Jaya I Gede Agus Sudiantara I Gede Agus Surya Gunantara I Gede Arimastanaya I Gede Banyu Bagastya Nida I Gede Buonsu I Gede Dharma Yudha I Gede Fajar Manggala I Gede Herry Budikusuma I Gede Made Widia Permana I Gede Suariawan I Gede Susila Putra I Gede Yoga Pratama I Gede Yogi Arya Windiarta I Gede Yudi Arinjaya I Gusti Agung Ayu Candra Nigrat I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Gede Utara Hartawan I Gusti Agung Istri Arinda Praminingrat I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi I Gusti Agung Prama Yoga I Gusti Ayu Firga Julia I Gusti Ayu Sukrisma Dewi I Gusti Dama Galang Devara I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta I Gusti Ngurah Arya Brahmantara I Gusti Ngurah Ketut Satya Wicaksana I Gusti Ngurah Yudha Prasetia I Kade Juniana I Kadek Agus Sugiarta I Kadek Anom Suartama I Kadek Arya Wiryawan I Kadek Denny Harta Dwipayana I Kadek Faiza Putra Gunawan I Kadek Nova Astrawan I Kadek Purwadi Putra I Kadek Roger Budiastra I Kadek Suar Putra Dana I Ketut Irianto I Ketut Sukadana I Komang Aditya Diputra I Komang Arya Sentana Mahendra I Komang Oka Raharja I Komang Widnyana I Made Adi Endra Supardi I Made Aditya Dwipayana I Made Andy Sabda Permana I Made Andy Sabda Permana I Made Ariana I Made Arimbawa Wiraputra I Made Arjaya I Made Ary Supartawan I Made Budiyasa I Made Della Dwi Angga Saputra I Made Deni Pramudya Adi Putra I Made Dharma Putra I Made Dwi Mahardika I Made Dwi Narendra Dananjaya I Made Gede Adi Arya Natih I Made Gede Bagus Somayasa I Made Irvan Ariansyah Putra I Made Kardiyasa I Made Khrisna Dwi Payana I Made Krisna Bagus Wisena I Made Mardika I Made Minggu Widiantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Mudana Adi Putra I Made Oka Wiradharma i Made Puspasutari Ujianti I Made Rai Arya Suta Negara I Made Rai Dwi Surya Atmaja I Made Sepud I Made Subantara I Made Suniasta Amertha I Made Widi Adi Peremana I Made Wira Manik Prayascita I Made Yasa Wahyuda I Maoe Hinggu Widyantara I Nyoman Arya Mugi Raharja I Nyoman Budiantara I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gilang Radwithama I Nyoman Loka Hari Prabawa I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Subamia I Nyoman Sugiarta I Nyoman Sujana I Nyoman Sujana I Nyoman Sukrata I Nyoman Surya Natha I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I Nyoman Sutama I NYOMAN SUTAMA I Putu Agus Karmawan I Putu Andika Sanjaya I Putu Aris Sedana Putra I Putu Arya Wiguna Artana I Putu Bayu Permana I Putu Budi Astika I Putu Gede Anom Purnacandrama I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Pradita Wiradinatha I Wayan Aditya Indrayana I Wayan Ari Subakti I Wayan Arthana I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Bagas Surya Adi Pratama I Wayan Chandra Adyatma I Wayan Dedi Arta I Wayan Dedy Cahya Pratama I Wayan Edi Kurniawan I Wayan Edy Darmayasa I Wayan Kevin Mahatya Pratama I Wayan Kusuma Purwanta I Wayan Merta Jaya I Wayan Sunarta I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I Wayan Yuda Atmaja Ibnu Maruf Ida Ayu Gede Adi Suandewi Ida Ayu Ketut Sarwini Ida Ayu Prawita Utami Putri Ida Ayu Putri Ary Yulandari Ida Ayu Sri Wahyuni Ida Ayu Vera Wirya Paramita Ida Ayu Viony Adniasari Ida Ayu Wayan Widyastuti Ida Bagus Ari Nugraha Ida Bagus Gede Arimbawa Putra Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma Ida Bagus Wimba Pratama Ida Bagus Wimbha Nugraha Putra Pidada Ignasius Yosanda Nono Ilham Firdaus Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Jelantik, I Gusti Agung Istri Mahda Rayanna Johannes Ibrahim Kosasih Julius Roland Lajar Kade Richa Mulyawati Kade Richa Mulyawati Kadek Agus Mahendra Wijaya Kadek Bayu Krisna Juliantara Kadek Hary Harmawan Kadek Indra Prayogi Kadek Krisna Amacya Kadek Putra Dwi Payana Kadek Suryasantosa Kadek Wahyu Juniarta Kadek Wijana Kadek Yuda Kumala T.D Karma, Ni Made Sukaryati Kasirinus Jee Lua Ketut Danu Yudistira Khresna Wisantya Komang Adika Bayu Mahendra Komang Ayu Trisna Dewi Komang Devi Triveni Komang Gede Reska Joanykernia Pradila Komang Ikka Shintya Daivi Komang Krisna Prema Komang Wahyu Darmayanta Komang Wiraguna Kresensia Angelica Hardi lda Ayu Mirah Widnyani Linda Vianty Mala Takko Livia Kusomo Luh Ketut Ayu Andayani Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Luh Putu suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Suryani Luh Putu Yustika Riani Kusuma Luiter Lubalu Made Adityaswara Amerta Yoga S Made Dwi Kurnia Dananjaya Made Dwi Mahayuni Dharmayanti Made Harum Pratiwi Made Mahardika Made Minggu Widiantara Made Minggu Widyantara Made Minggu Widyantara Made Rony Setiawan Made Satria Dharmayuda Marianus Oktavian Darung Mario Viano Rasi Wangge Mella Ismelina Farma Rahayu Meysin Liston Sinaga Michael Jose Rizal Nadila Purnama Sari Ngurah Arya Kusuma Ni Gusti Putu Wirawati Ni Kadek Ari Swartini Ni Kadek Derlin Yanti Ni Kadek Lia Sri Padmiani Ni Kadek Nilawati Dwi Cahya Ni Kadek Nisa Alfiyana Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Kadek Sri Wijayanti Ni Komang Arik Darmayanti Ni Komang Ayu Arniti Ni Komang Ayu Sri Agustini Ni Komang Ayu Triana Dewi Ni Komang Diana Trisnayanti Ni Komang Nanda Permata Dewi Ni Komang Putri Pratiwi Ni Komang Sri Herawati Octa Ni Luh Putu Sintya Purnama Dewi Ni Luh Putu Sri Laksemi Dharmapadmi Ni Luh Putu Yosi Pratiwi Ni Luh Putu Yuni Sartika Dewi Ni Made Dwi Ari Cahyani Ni Made Intan Maharani Ni Made Melly Deni Kiara Putri Ni Made Nindya Maheswari Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Ratna Pratiwi Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Sukaryati Ni Made Sukaryati Karma Ni Made Sukuryati Karma Ni Made Suryati Ni Made Swandari Ni Made Wismantari Ni Made Yeni Sukmawati Ni Made Yulia Chitta Dewi Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri Ni Nyoman Septiana Dewi Ni Nyoman Sonia Santhy Suryani Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty Ni Putu Ayu Mia Paramartha Sari Ni Putu Ayu Sri Darma Putri Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Wayan Dian Anggita Sari Ni Wayan Regina Novyanti Novitasari Kusuma Dewi Nyoman Ananda Bimastara Nyoman Gede Aditya Jay Medhika Nyoman Handytya Wiarsa Putra Pande Putu Dinda Novita Wijaya Pande Putu Rastika Paramartha Pius. A. Samponu Poly Pagna Putu Aditya Witanaya Putra Putu Agustina Mega Antari Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Sarina Selsa Oktaviani Putu Budiartha, I Nyoman Putu Cyntia Rizdyanti Putu Gede Prema Sena Putu Kayla Yunita Dewi Putu Pery Indrawan Putu Ryan Baskara Putu Suryani . Putu Wisesa Sagara Rendi Salasbi Rina Pratiwi Pudja I. A Ronaldo Darmawan Ronaldo Ragowino Bira SAKTI, Sawung Aji Bhawono Saripan, Hartini Sienny Karmana Sri Ulina Theresa Perangin-Angin Sugiartha, I Nyoman Gede Suryani, Luh Putu Teo Dentha Maha Pratama Tjokorda Istri Agung Devitia Widya Paramita Putri Ujianti, Ni Made Puspasutari Utari Paramita Devi Wayan Ardi Indra Jaya Wayan Artana Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka