This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analogi Hukum
Ni Luh Made Mahendrawati
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Upaya Litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar I Wayan Adi Cahya Premadana; Ni Luh Made Mahendrawati; Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.324-330

Abstract

Tujuan utama koperasi adalah memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya untuk biaya hidup mereka, begitu juga dengan KSP Surya Mandiri. Permasalahannya adalah: (1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar? serta (2) Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar? Tujuan dari penelitian ini yaitu Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, badan usaha, penyelesaian sengketa, dan ADR. penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Kabupaten Gianyar antara lain kurangnya kemampuan analisis kredit, lemahnya sistem penjaminan kredit, dan ketergantungan pada kekerabatan atas aturan. Pengadilan Negeri Gianyar memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mematuhi perjanjian damai dan penggugat juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar tidak hanya mengutamakan mencari uang, namun juga berhati-hati dalam memberikan kredit agar tidak terjadi kerugian.
Sanksi Pidana Terhadap Penimbunan Minyak Tanah I Nyoman Adhi Guna Wiranantha; Ni Luh Made Mahendrawati; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.304-310

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia dilanda beberapa masalah ekonomi berkepanjangan, masalah ini menimbulkan kejahatan. Salah satunya kejahatan adalah penimbunan minyak tanah. Berdasarkan hal tersebut (1)  Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? dan (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pengaturan hukum terkait larangan menimbun minyak tanah diatur di dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55, dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan minyak tanah diancam dengan pidana penjara ganti rugi denda maupun pencabutan izin usaha sesuai UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 55 diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi enam puluh miliar rupiah.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Kualitas dan Keamanan Produk Buah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Ni Putu Aktah Sherlya Dewi; Ni Luh Made Mahendrawati; I. B Gede Agustya Mahaputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.121-127

Abstract

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan produk buah dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup berbagai literatur hukum dan peraturan terkait, serta dianalisis secara Ddeskriptif Kkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memastikan produk buah yang dipasarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum serta menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Perlindungan hukum yang efektif terhadap konsumen juga dapat diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Saran yang diajukan meliputi peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha melalui pelatihan dan sosialisasi, serta peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait kualitas dan keamanan produk buah. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan perlindungan hukum yang layak.