<![CDATA[Pelaksanaan pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah membutuhkan kepastian hukum sebab pelaksanaannya ditentukan berdasarkan jadwal yang sudah tetap. Dalam penyelesaian sengketa penyedia barang dan jasa pemerintah maka dibutuhkan instrumen penundaan pelaksanaan keputusan terkait pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah. Permasalahannya secara normatif terdapat pertentangan persyaratan antara Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN) dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Selain itu permasalahan juga timbul terkait dengan apakah pejabat yang menerbitkan atau atasan pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah dapat menunda berita acara hasil pemilihan tanpa perintah dari pengadilan atau harus dengan perintah pengadilan. Kedua hal inilah yang akan dibahas dalam tesis ini. Adapun tesis ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, serta menggunakan analisis kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam tesis ini menemukan bahwa meskipun terdapat pertentangan antara Pasal 65 UU AP dengan pasal 67 UU Peradilan TUN yang harus digunakan berdasarkan asas referensi hukum Lex posterior derogat legi priori adalah ketentuan dalam Pasal 65 UU AP. Sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah selaku pejabat yang menerbitkan berita acara hasil pemilihan penyedia ataupun Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) selaku atasannya dapat melakukan penundaan pelaksanaan berita acara hasil pemilihan sebagai langkah perlindungan Hukum preventif agar calon penyedia yang tidak terpilih dapat mengakses langkah hukum terlebih dahulu. Sedangkan untuk perlindungan represif dapat dilakukan melalui pengadilan dengan meminta pengadilan untuk menunda pelaksanaan berita acara hasil pemilihan penyedia barang atau jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Peradilan TUN..]]>
