Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Audrey Angellya Eryansyah
Unknown Affiliation
Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Implikasi Larangan Publikasi Diri Notaris Berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris: Analisis Kasus Promosi Jabatan Melalui Media Sosial Audrey Angellya Eryansyah; Chairunnisa Said Salenggeng
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.6201

Abstract

Notaris di Indonesia memiliki peran ganda sebagai pejabat publik dan pelaksana layanan hukum bagi masyarakat, sehingga integritas, netralitas, kehormatan jabatan, dan asas-asas Notaris harus selalu dijaga. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004, dan Kode Etik Notaris (KEN) mengatur larangan publikasi atau promosi diri, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, guna mencegah komersialisasi profesi dan menjaga kepercayaan publik. UUJN memberikan dasar hukum normatif, sementara KEN menjabarkan jenis promosi yang dilarang serta mekanisme sanksi etis, mulai dari teguran hingga pemberhentian keanggotaan. Pelanggaran larangan ini dapat menimbulkan sanksi administratif, pidana, dan tanggung jawab perdata. Dalam era digital, praktik promosi melalui platform seperti Instagram atau TikTok menimbulkan tantangan dalam penegakan etika dan hukum. Notaris tetap diperbolehkan membuat konten edukatif sepanjang tidak bersifat promosi pribadi. Dengan memahami larangan publikasi diri, notaris dapat memanfaatkan media digital secara bijak, menjaga martabat profesi, dan mempertahankan legitimasi sosial serta hukum. Larangan ini bukan sekadar pembatasan formal, tetapi instrumen penting untuk melindungi integritas profesi dan kepentingan publik.
Co-Authors Chairunnisa Said Salenggeng