<![CDATA[Pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berperan sebagai pengawas kekuasaan sekaligus pembentuk opini publik. Namun, pada masa Orde Baru, kebebasan pers mengalami pembatasan melalui mekanisme perizinan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pembredelan Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 menjadi representasi nyata praktik represi negara terhadap media yang kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlawanan jurnalis Tempo dalam kurun waktu 1994–1998. Pendekatan yang digunakan adalah metode historis dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi arsip, serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi dua jalur utama perlawanan, yaitu litigasi dan pembentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Upaya hukum terhadap pencabutan SIUPP, meskipun berujung pada kekalahan di tingkat kasasi, memiliki signifikansi simbolik dan moral karena membuka kesadaran publik mengenai karakter otoritarian rezim. Sementara itu, di ranah masyarakat sipil, AJI mengembangkan strategi melalui penerbitan buletin alternatif, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jurnalistik, kampanye anti-amplop, advokasi bagi wartawan yang dikriminalisasi, serta penguatan jejaring solidaritas nasional dan internasional. Strategi tersebut menghasilkan dampak konkret berupa terbentuknya wacana tandingan, meningkatnya kesadaran kritis publik, lahirnya jurnalis independen dengan kapasitas investigatif, perumusan Kode Etik Jurnalistik Independen (KEJI), tersedianya mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan, serta meningkatnya tekanan moral-politik global terhadap rezim. Dengan menggunakan perspektif hegemoni Antonio Gramsci, khususnya konsep war of position, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlawanan jurnalis Tempo bersifat ideologis, kultural, dan berlangsung secara akumulatif. Proses tersebut berkontribusi dalam mengikis dominasi hegemonik Orde Baru serta meletakkan fondasi bagi berkembangnya kebebasan pers pada era Reformasi.]]>
