<![CDATA[ABSTRACTPTSL involves registering unregistered or previously registered land in a village or equivalent administrative area. This study aims to analyze the implementation of juridical data collection during PTSL at the Pekalongan Regency Land Office amid the COVID-19 pandemic and identify obstacles encountered. The Pekalongan District Land Office successfully implemented online mechanisms for electronic complaints and public information disclosure, specifically related to the issuance of land certificates. Despite these achievements, obstacles persist in the form of legal constraints, such as incomplete cost coverage, and non-legal constraints involving human resources, facilities, infrastructure, and counseling aspects. The findings underscore the need for addressing both legal and non-legal challenges to enhance the effectiveness of PTSL implementation.Keywords: Juridical Data; Ptsl; Land Office. ABSTRAKPTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang belum terdaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan pada masa pandemi COVID-19 serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan menerapkan adanya aduan elektronik dan keterbukaan informasi publik mengenai penerbitan sertipikat tanah secara online. Serta terdapat kendala dalam pelaksanaan PTSL berupa kendala hukum berupa tidak tercovernya seluruh biaya serta kendala non hukum berupa aspek SDM, sarana dan prasarana dan aspek penyuluhan.Kata Kunci: Data Yuridis; PTSL; Kantor Pertanahan.]]>
