Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.579
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS Diponegoro Law Journal Pandecta Lentera Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Hukum Novelty Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Law, Development and Justice Review Gema Wiralodra JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Batulis Civil Law Review PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Education Research Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Siti Malikhatun Badriyah, Siti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 62 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.72 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26904

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPIHAK KETIGA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang) Zahradinda, Agnia; Badriyah, Siti Malikhatun; Suharto, R.
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.203 KB)

Abstract

Keberadaan kredit bermasalah merupakan persoalan serius yang selalu ada dalam kegiatan pinjam meminjam. Koperasi dengan itikad baik telah membantu debitur untuk mempertahankan usahanya dan antara debitur dengan kreditur sepakat mengikat perjanjian kredit yang sah akan tetapi ada salah satu pihak yang wanprestasi, ketika debitur wanprestasi debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dan demi memenuhi kelangsungan hidupnya debitur dengan itikad buruk menggadaikan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi objek  jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, koperasi melalui pelelangan umum secara parate eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang berada dipihak ketiga.Kreditur sebagai penerima fidusia harus mendapatkan perlidungan yang jelas dari penegak hukum serta peraturan-peraturan yang terkait dan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:  “Perlindungan Hukum Kreditur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”
PEROLEHAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi di Star Apartemen) R. Suharto, Siti Malikhatun B, M. Shafiyuddin Wafi*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.561 KB)

Abstract

Perolehan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sebagai tanda sebuah kepemilikan atas satuan rumah susun. Adanya perlindungan hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun diperlukan karena kebanyakan investor hanya mementingkan aspek keuntungan atau bonafit semata bagi perusahaan mereka saja tanpa memperhatikan masalah yang terjadi dikemudian hari yang berdampak bagi para investor maupun penghuni satuan rumah susun. Persyaratan WNA yang ingin menghuni rumah susun di Indonesia harus ditentukan karena WNA tidak boleh memiliki hak milik milik atas tanah maupun bangunan.Berdasarkan hasil penelitian, perolehan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian unit rumah susun, kemudian melakukan pembayaran, penerbitan sertipikat dan selanjutnya yaitu serah terima unit apartemen. Perlindungan hukum terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun sudah ada yaitu ketika diterbitkannya Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian ada berbagai syarat bagi WNA yang ingin menghuni rumah susun/apartemen di Indonesia salah satunya yaitu bagi WNA hanya boleh menghuni rumah susun/apartemen yang didirikan diatas tanah hak pakai atas tanah negara.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (MTN) (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) Saragih, Elvandi Christian; Budiharto, Budiharto; Badriyah, Siti Malikhatun
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.017 KB)

Abstract

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ialah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang diputus Pailit karena ketidakmampuannya melakukan kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditornya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sebelum diputus pailit, PT. SNP pernah menerbitkan surat utang jangka menengah atau sering disebut dengan Medium Term Notes (MTN) untuk memenuhi kebutuhan modalnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit PT. SNP tersebut terhadap para pemegang MTN, dan bagaimana proses pembayaran piutang terhadap pemegang MTN setelah PT. SNP tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit PT. SNP terhadap pemegang MTN yaitu berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penyelesaian pembayaran piutang terhadap pemegang MTN PT. SNP setelah putusan pailit yaitu melalui proses rapat kreditur pertama dan verifikasi piutang lalu setelah berakhir masa penangguhan 90 hari maka ia memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki demi melunasi piutangnya. 
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREASI PADA PEGADAIAN CABANG KOSAMBI TANGERANG Umami, Fadli; Badriyah, Siti Malikhatun; Irawati, Irawati
Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.564 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.30466

Abstract

Pegadaian as a credit institution established by the government and held on the basis of a lien law. Pegadaian became an institution that helped improve the economy by giving loans based on pawning laws to small communities, especially Micro, Small and Medium Enterprises. Pegadaian has several products, one of which is interesting is the Fiduciary Collateral Credit (KREASI). The method used in this article is the empirical juridical approach. Data collection method is done by interview and literature study. Fiduciary guarantees for pawnshop creations at Pegadaian apply throughout Indonesia, so that research is carried out anywhere based on the same regulations and the same SOP. Fiduciary collateral objects for Pawn Creation products in Pegadaian are limited to four or more wheeled motorized vehicles, both black plates and yellow plates, and two-wheeled motorized vehicles. Execution is carried out if for three consecutive months the debtor is in arrears in installments then the Branch Manager has been given a Warning Letter I to Warning Letter III but there has been no response from the Debtor, the Pawnshop has the right to take the collateral to be auctioned later.Keywords: fiduciary mortgage loans; the object; execution; pawnshopAbstrakPegadaian sebagai lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Pegadaian menjadi lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pegadaian memiliki beberapa produk, salah satu yang menarik menarik adalah Kredit Agunan Fidusia (KREASI). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian hanya terbatas pada pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. Eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitor, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan untuk selanjutnya dilelang.Kata kunci : kredit agunan fidusia; objek; eksekusi; pegadaian
Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Benuf, Kornelius; Agus Priyono, Ery; Mahmudah, Siti; Badriyah, Siti Malikhatun; Rahmanda, Bagus; Soemarmi, Amiek
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.21777

Abstract

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. But as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules, but also must be ensured that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and will explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that in Indonesia, Fintech's business is regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the effectiveness of the rules regarding the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PENGGUNAAN BASE TRANSCEIFER STATION (BTS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Malikhatun Badriyah, Siti
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0056.205-217

Abstract

The development of telecommunications business major effect on development. However, this requires a relatively large funds , so that the telecommunications service provider is in need of funds from the bank to the credit agreement . Bank has a big risk in lending this , so we need guarantees, one of which fiduciary guarantee with objects Base Transceiver Station . The purpose of this study was to determine and analyze the use of Base Transceiver Station in the credit agreement and what if the debtor defaults. The research  method is a normative juridical. From the results it can be seen that the Base Transceiver Station ( BTS ) is a moving object that can be the object of fiduciary guarantee . If the debtor defaults , BTS can be executed in accordance with the stipulated in Fiduciary Guarantee Act.
Kedudukan Perjanjian Kerjasama Notaris dengan Bank (Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris) Hutagalung, Tya Pancawati; Badriyah, Siti Malikhatun; Irawati, Irawati
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.39002

Abstract

Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan Lumbanraja, Brata Yoga; Badriyah, Siti Malikhatun; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i1.38840

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PENGGUNAAN BASE TRANSCEIFER STATION (BTS) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT Malikhatun Badriyah, Siti
Jurnal Media Hukum Vol 22, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.2015.0056.205-217

Abstract

The development of telecommunications business major effect on development. However, this requires a relatively large funds , so that the telecommunications service provider is in need of funds from the bank to the credit agreement . Bank has a big risk in lending this , so we need guarantees, one of which fiduciary guarantee with objects Base Transceiver Station . The purpose of this study was to determine and analyze the use of Base Transceiver Station in the credit agreement and what if the debtor defaults. The research  method is a normative juridical. From the results it can be seen that the Base Transceiver Station ( BTS ) is a moving object that can be the object of fiduciary guarantee . If the debtor defaults , BTS can be executed in accordance with the stipulated in Fiduciary Guarantee Act.
Co-Authors Agus Priyono, Ery Amalia, Annisa Dinda Amiek Soemarmi Anggre, Uci Kartika Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Benuf, Kornelius Budiharto Budiharto Citra, Amelia Dewi Hendrawati El Rakhim, Nourma Alivia Zahra Ery Agus Priyono Fifiana Wisnaeni Fitrianingrum, Avisa Hendro Saptono Hutagalung, Tya Pancawati Irawati Irawati Irma Cahyaningtyas, Irma Jannah, Masitoh Miftahul Kashadi Kashadi Kasyfi, Muhammad Alan Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kurniawan, Deni Hendri Latifa, Ratih Lumbanraja, Brata Yoga Luthfiyah, Salsabila Ghina Marjo Marjo Marjo Marjo Marjo, Marjo Muhammad Haidar Fakhri Allam Muktamara, Savira Alia Nisa Almadina Nizzar, Ananda Farhan Nurjannah, Ghina Hanun Nuryati Nuryati Panggabean, Herman Daud Parlinggoman, Bryan Eliezer Prabowo, Glendi Prananda, Rahandy Rizki Purbaningrum, Anggi Indah Putro, Edoardo Biyakto Qatrunnada, Alicia R Suharto R. Suharto R. Suharto Rachman, Rizal Okta Rafi Andanata, Fatih Rahmanda, Bagus Reiza Ibrahim Saleh Retno Saraswati Sabrina Chaerani Salsabila, Nabila Sampurna, Putri Sari Ageng Jaya Saragih, Elvandi Christian Savarina, Anitya Arwa Sayarina, Anitya Arwa Sendjaja, Auriel Rahayu Septapuri Nugrandini, Aemilia Biccheri Septesha, Widya Ade SITI MAHMUDAH Siti Mahmudah Suharto, R Suharto, R. Umami, Fadli Victoria Damanik, Jessica Bintang Wijayanti, Nurul Wahyu Yumna, Lonita Aini Zahradinda, Agnia