This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Dewani, Alnada
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perbandingan Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PRONA dan PTSL (Studi Kantor Pertanahan Kota Cirebon) Dewani, Alnada; Silviana, Ana
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.52814

Abstract

ABSTRACTPRONA is an activity funded by the government aimed at providing certainty over community land rights by means of mass certification. Prona was improved to become PTSL for all regions of Indonesia, including the City of Cirebon to ensure legal certainty through certificates of ownership of community land rights in a precise, fast and inexpensive manner. The research method used is empirical juridical where the research refers to the facts that exist in a society, legal entity/government. The results of the study concluded that the PRONA and PTSL equations are the same for creating legal certainty. PTSL inhibiting factors, lack of human resources, less spacious room facilities, unstable wifi/internet network, limited number of copiers and uncooperative village officials, so that people who do not know about the PTSL program.Keywords: PTSL; PRONA; Certificate.ABSTRAKPRONA merupakan kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hak atas tanah masyarakat dengan pensertifikatan secara massal. Prona diperbaiki menjadi PTSL untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Cirebon untuk menjamin kepastian hukum melalui persertifikatan kepemilikan hak atas tanah masyarakat secara tepat cepat dan murah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana dalam penelitian mengacu kepada fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum/pemerintah. Hasil penelitian disimpulkan Persamaan PRONA dan PTSL yaitu sama-sama untuk menciptakan kepastian hukum. Faktor penghambat PTSL, kekurangan tenaga SDM, Fasilitas ruangan kurang luas, jaringan wifi/internet tidak stabil, mesin foto kopi jumlahnya terbatas dan perangkat desa yang kurang kooperatif, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program PTSL.kata Kunci: PTSL; PRONA; Sertifikat.