Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Adi Pancoko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Al-Ihtiyat) dalam Pembiayaan Berjaminan Sertifikat terhadap Nasabah Bermasalah: Studi Kasus pada PT BPRS Way Kanan, Lampung Adi Pancoko; Sefira, Tria Sefira; Rintan Nanda Prihandini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian (al-ihtiyāṭ) dalam pembiayaan berjaminan sertifikat terhadap nasabah bermasalah pada PT BPRS Way Kanan, Lampung. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah untuk meminimalisasi risiko pembiayaan serta menjaga stabilitas lembaga keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian socio-legal research yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi juga sebagai praktik sosial dalam lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan berjaminan sertifikat di PT BPRS Way Kanan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kelayakan pembiayaan, penilaian jaminan, serta pengawasan terhadap pembayaran angsuran nasabah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti ketidakstabilan pendapatan nasabah, kurangnya kedisiplinan pembayaran, serta keterbatasan informasi awal mengenai kondisi usaha nasabah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip al-ihtiyāṭ merupakan upaya menjaga kemaslahatan serta menghindari risiko yang dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penguatan analisis pembiayaan, peningkatan pengawasan, dan manajemen risiko yang lebih komprehensif perlu dilakukan agar pembiayaan berjalan secara aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Effectiveness of Coretax Activation and Annual Tax Reporting on Taxpayer Compliance: Maslahah Mursalah Perspective: (Study at KP2KP Baradatu, Way Kanan, Lampung) Adi Pancoko; Reynanda Destama; Ayu Baya Pratiwi; Tia Hidayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6184

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Coretax activation services and Annual Tax Return (SPT) reporting in improving taxpayer compliance, identify supporting and inhibiting factors, and examine their implementation from the perspective of maslahah mursalah. The research employs a qualitative approach with a field research design conducted at KP2KP Baradatu, Way Kanan, Lampung. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Coretax activation services and Annual SPT reporting have provided convenience, efficiency, and flexibility for taxpayers, thereby contributing to improved compliance. Supporting factors include staff competence, availability of digital systems, and increasing taxpayer awareness, while inhibiting factors consist of low digital literacy, limited infrastructure, and resistance to change. From the perspective of maslahah mursalah, digital tax services reflect efforts to achieve public benefit, particularly in terms of convenience and public welfare, although not yet fully optimal. Therefore, strengthening education, service quality, and infrastructure is necessary to achieve more equitable public benefit.
Co-Authors Ayu Baya Pratiwi Reynanda Destama Rintan Nanda Prihandini Sefira, Tria Sefira Tia Hidayanti