Bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi telah terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, mengakibatkan disrupsi multidimensi yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan masyarakat pasca-likuifaksi menggunakan konsep resiliensi C. S. Holling, serta menganalisis dinamika antara kebijakan pemerintah dan kemampuan adaptasi masyarakat di lapangan. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis studi literatur, dengan mengolah data sekunder dari laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa bencana ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai Rp 18,48 triliun dan hilangnya mata pencaharian bagi 94.500 pekerja. Dalam menghadapi tantangan, masyarakat menunjukkan kemampuan resiliensi yang luar biasa melalui strategi adaptasi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemerintah turut serta dalam pemulihan melalui program relokasi tempat tinggal permanen dan dukungan pemulihan ekonomi berbasis prinsip Build Back Better. Namun, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih muncul akibat isu legalitas lahan dan ketidakmerataan akses ekonomi di daerah relokasi. Berdasarkan analisis siklus adaptif Holling, saat ini masyarakat berada dalam fase reorganisasi, di mana modal sosial berfungsi sebagai fondasi utama untuk bertahan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah bahwa ketahanan jangka panjang masyarakat Kota Palu sangat tergantung pada penyelesaian status lahan serta penyediaan fasilitas ekonomi di area relokasi agar penduduk tidak kembali ke lokasi berbahaya. Kolaborasi antara kebijakan mitigasi yang konsisten dan penguatan modal sosial lokal akan menjadi aspek penting dalam menciptakan komunitas yang tangguh secara berkelanjutan.