Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Perencanan Kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Di Kota Mojokerto Daffa Mauludie Al Daufir; Intan Nia Putri; Emmanuel Jessica Priskila; Nabila Naswa Zahra Rhohima; Yunita Eka Dia Safitri; Cahaya Fatihah; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6036

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal
Analisis Ketahanan Masyarakat Pasca Bencana Likuifaksi di Kota Palu melalui Prespektif Resiliensi Safaura Meysa Putri Adhiatsa; Nabila Naswa Zahra Rohima; Oktavia Kurnia Ramadhani; Nia Nur Qur’any Agustin; Fatma Anriyani Yusuf; Yunita Eka Dia Safitri; M. Noer Falaq Al Amin; Nuh Krama Hadianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6260

Abstract

Bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi telah terjadi di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018, mengakibatkan disrupsi multidimensi yang ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan masyarakat pasca-likuifaksi menggunakan konsep resiliensi C. S. Holling, serta menganalisis dinamika antara kebijakan pemerintah dan kemampuan adaptasi masyarakat di lapangan. Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berbasis studi literatur, dengan mengolah data sekunder dari laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa bencana ini menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai Rp 18,48 triliun dan hilangnya mata pencaharian bagi 94.500 pekerja. Dalam menghadapi tantangan, masyarakat menunjukkan kemampuan resiliensi yang luar biasa melalui strategi adaptasi fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis. Pemerintah turut serta dalam pemulihan melalui program relokasi tempat tinggal permanen dan dukungan pemulihan ekonomi berbasis prinsip Build Back Better. Namun, hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih muncul akibat isu legalitas lahan dan ketidakmerataan akses ekonomi di daerah relokasi. Berdasarkan analisis siklus adaptif Holling, saat ini masyarakat berada dalam fase reorganisasi, di mana modal sosial berfungsi sebagai fondasi utama untuk bertahan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil adalah bahwa ketahanan jangka panjang masyarakat Kota Palu sangat tergantung pada penyelesaian status lahan serta penyediaan fasilitas ekonomi di area relokasi agar penduduk tidak kembali ke lokasi berbahaya. Kolaborasi antara kebijakan mitigasi yang konsisten dan penguatan modal sosial lokal akan menjadi aspek penting dalam menciptakan komunitas yang tangguh secara berkelanjutan.