<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengawasan yang belum terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengawasan Tim Fasilitasi TJSLP serta mengukur efektivitasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian menggunakan metode hukum empiris bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen terhadap BAPPEDA Kabupaten Buleleng selaku sekretariat Tim Fasilitasi dan anggota Forum TJSLP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi masih terbatas pada pengawasan administratif melalui pendataan dan pengumpulan laporan secara manual, sementara pengawasan lapangan belum dapat dilaksanakan secara sistematis. Pengawasan preventif telah dilakukan melalui sosialisasi meskipun belum menjangkau seluruh perusahaan, sedangkan pengawasan represif belum dapat diterapkan karena ketiadaan aturan teknis pelaksanaan sanksi administratif. Ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pengawasan belum optimal dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum. Penguatan aturan teknis, digitalisasi pelaporan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah mendesak untuk mewujudkan pengawasan TJSLP yang efektif dan berkelanjutan.]]>
