Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Strategi Penertiban Parkir Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda Di Kawasan Teras Samarinda Utami, Esa Asria Putri; Paselle, Enos
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8580

Abstract

Parkir adalah keadaan ketika suatu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu di tempat yang diperbolehkan. Sedangkan, parkir liar merupakana keadaan kendaraan yang berhenti untuk sementara waktu di lokasi yang tidak diperbolehkan sehingga menganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Teras Samarinda merupakan ruang publik yang saat ini menjadi tempat utuk beraktivitas bagi masyarakat Samarinda. Namun, keindahan Teras Samarinda kerap terganggu oleh keberadaan parkir liar yang memanfaatkan area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Selain itu, keberadaan parkir liar juga disertai dengan adanya pungutan biaya oleh oknum yang tidak memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam penertiban parkir liar di Kawasan Teras Samarindda, serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendeketan deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data menggunakan metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis data dilakukkan melalui perhitungan IFAS dan EFAS, pemetaan diagram SWOT, serta menyusun matriks strategi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki kekuatan dalam penertiban parkir di Kawasan Teras Samarinda, seperti adanya dasar hukum melalui Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, tersedianya fasilitas pengaduan, adanya sarana pendukung, kegiatan patroli dan program pembinaan juru parkir. Namun, terdapat juga kelemahannya seperti, lemahnya pengawasan, belum optimalnya kegiatan patroli, lemahnya penerapan sanksi dan adanya keterbatasan kewenangan.