Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas mahakam : jurnal pendidikan dan pembelajaran Sekolah Dasar JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Humanities and Social Studies Dinasti International Journal of Education Management and Social Science Jurnal Administrative Reform Jurnal Paradigma Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA) Journal Evidence Of Law Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Dinamika JURNAL JUSTIQA Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Journal of Law, Poliitic and Humanities Begawan Abioso
Paselle, Enos
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PINJAMAN MODAL KREDIT BERGULIR UNTUK PELAKU USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KUTAI BARAT ., Erlinsiana; Paranoan, Dan Buntu; Paselle, Enos
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.752 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i2.519

Abstract

Dari hasil temuan pada objek penelitian mengenai Kebijakan  Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir menunjukkan bahwa secara aplikatif terindikasi cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari parameter yang ditetapkan bahwa belum sepenuhnya mendukung proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara aplikatif program pinjaman modal kredit bergulir masih dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis dan administratif, sehingga dalam perjalanannya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meski demikian memiliki nilai manfaat yang besar dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Kurang optimalnya pelaksanaan program pinjaman modal kedit bergulir di wilayah Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pelaksanaan program, terbatasnya keterampilan dan keahlian pelaku usaha dan aparat pembina di Kabupaten Kutai Barat kurang mampu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang potensial.
Public Transport Accessibility Policy for Disabled Batam City in the Concept of Sustainable Transportation Paselle, Enos; Khairina, Etika; Taufik, Mohammad; Zhan, Fuzy Firda
SOSHUM : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 14 No. 1 (2024): March 2024
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/soshum.v14i1.17-27

Abstract

This study evaluates sustainable transportation development in Batam City, focusing on the accessibility of public transportation for persons with disabilities as a sustainability indicator. Utilizing qualitative research methods, primary data were collected through interviews, complemented by secondary data from various sources such as Department of Transportation reports, Batam City Government documents, and online media. Data analysis employed triangulation, supported by Vosviewer Tools for processing secondary data. Findings reveal inadequate transportation accessibility services for people with disabilities in Batam City. Effectiveness, efficiency, adequacy, and equality for this demographic remain suboptimal, indicating a lack of sustainable and inclusive approaches. Regional regulations concerning disabilities are not fully implemented, and there's a lack of management strategies for transportation or Transport Demand Management tailored to assist people with disabilities. The Bus Rapid Transit (BRT) system's ineffectiveness hampers transportation connectivity, exacerbating access challenges. Essential disability facilities like ramps and bell signals are unevenly provided, while the limited number of special seats creates difficulties in prioritizing pregnant women and the elderly. Consequently, the current serviceability access falls short of meeting the standard needs of people with disabilities, as envisioned in Sustainable Transportation frameworks.
PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG Azis, Abdul; Idris, Adam; Paselle, Enos; Daryono, Daryono
Jurnal Paradigma Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v12i2.11722

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang serta mengidentifikasi kendalanya. Penelitian inimerupakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di BPKAD Pemerintah Kota Bontang. Fokus Penelitian mengacu pada pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang, meliputi Kebijakan pembinaan sumber daya aparatur, pendidikan, pelatihan, sekolah kader dan kendala yang dihadapi. Datadiperoleh denganteknikwawancara,observasi,dandokumentasi,yang kemudiandianalisis denganmenggunakanmodelanalisisinteraktif melaluitahap reduksidata, penyajiandata, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai pada kantor BPKAD Kota Bontang secara umum telah terlaksana namun belum maksimal, hal dapat diketahui bahwa kebijakan dalam pembinaan SDM belum optimal terutama  melalui alokasi anggaran, hal ini karena program pembinaan pegawai belum menjadi program prioritas selain itu belum ada kebijakan khusus dan konsisten untuk menetapkan alokasi anggaran untuk pembinaan melalui pengembangan sumber daya manusia di BPKAD Kota Bontang. Pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan telah dilakukan namun belum optimal, hal ini dikarenakan saat ini pelaksanaan pembinaan melalui tugas belajar belum dilakukan, namun untuk ijin belajar telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh para pegawai melalui pelatihan klasikal dalam bentuk Bimtek dilakukan secara tatap muka dan memberikan hasil baik karena efektif untuk dapat menambah wawasan serta pengetahuan pegawai, namun belum dilakukan secara berkala dan berjenjang. Sementara itu untuk peningkatan keahlian melalui kompetensi fungsional dilakukan  melalui pelaksanaan Bimtek dan pelatihan teknis sesuai dengan kompetensi pegawai namun masih sangat terbatas lembaga pelaksannya. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural dilakukan  oleh LAN telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan. Pelaksanaan kegiatan untuk sekolah kader sebelumnya telah dilaksanakan namun saat ini belum kembali dilaksanakan di BPKAD Kota Bontang.  Kemudian Kendala yang dihadapi dalam pembinaan sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja pegawai yaitu belum adanya pembinaan pegawai yang efektif, Pelaksanaan Bimtek dan sosialisasi belum merata ke semua bagian dan masih adanya pegawai yang mengikuti bimtek tidak sesuai dengan tupoksinya serta keterbatasan anggaran pembinaan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU Kueng, Ding; Kusuma, Aji Ratna; Paselle, Enos
Jurnal Administrative Reform Vol 12, No 1 (2024): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v12i1.9920

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the Minister of Agriculture's Regulation concerning Guidelines for Plantation Business Licensing in Mahakam Ulu Regency and the inhibiting factors. The research uses descriptive qualitative research with data types including primary data and secondary data through interactive model analysis. The research results show that the communication aspect of policy implementation as the executor of plantation business licensing services is not optimal even though coordination has been carried out with relevant stakeholders but there has been no socialization since the transfer of licensing from West Kutai Regency to Mahakam Ulu Regency. In the aspect of human resources, they are not adequate in quality or quantity and equipment resources are also inadequate to support policy implementation. In the disposition aspect, plantation business permits have a commitment to implementing policy procedures well and receiving support from stakeholders. In terms of the organizational structure aspect, the policy guidelines for plantation business permit services in Mahakam Ulu Regency have a fairly adequate organizational structure between implementers, both from DKPP and the Department of Investment and Integrated Licensing Services (DPMPPT). Then, the factor that hampers the implementation of the Minister of Agriculture's Regulation regarding guidelines for plantation business licensing in Mahakam Ulu Regency is the unavailability of a special budget for plantation business licensing at the Mahakam Ulu Regency Food Security and Agriculture Service.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU Gunarso, Willem Hendrik; Kusuma, Aji Ratna; Paselle, Enos
Jurnal Administrative Reform Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v11i1.8254

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Mahakam Ulu Regent's Regulation Number 16 of 2018 concerning the Implementation of the Government's Internal Control System in the Mahakam Ulu Regency Government and Identification of the factors that support and hinder it. This study uses a qualitative descriptive approach, using primary data and secondary data and processed through interactive model analysis. The implementation of the Mahakam Ulu Regent Regulation Number 16 of 2018 concerning the Implementation of SPIP in the Mahakam Ulu District Government has not been carried out optimally, and this can be seen in the communication aspect that has not been carried out properly, the resource aspect, especially the financial resources side, has only been carried out by the leading implementer (Inspectorate) but has not been implemented by the target group/group, meanwhile on the human resource side, improving the quality of its resources only focuses on improving the quality of the inspectorate's resources. However, in terms of quantity, it is still insufficient, as well as for the target group, it is not sufficient in terms of quality. Then terms supporting facilities and infrastructure are sufficient. Meanwhile, in the disposition aspect, namely the commitment and support of all relevant stakeholders, and the last is the organizational structure aspect which is carried out through the formation of a Task Force (Satgas) but has not been supported by an adequate Standard Operational Procedure (SOP).
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU Astuti, Renika; Surya, Iman; Paselle, Enos
Jurnal Administrative Reform Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jar.v10i2.8121

Abstract

This study aims to analyze the implementation of gratification control policies, efforts in gratification control, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of gratification control. This study uses a qualitative approach with a descriptive research model. The research data were obtained using interview and observation techniques and field studies. The data analysis model used is an interactive data analysis model. Testing the validity of the data is done by testing the reliability and validity of the data. The results showed that the gratification control policy had been implemented with the Gratification Control Unit Team as the implementer of the policy, but the results were not optimal, seen from the four aspects of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Keywords: policy implementation, gratification control, communication, resources, disposition, bureaucratic structure
Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD Dalam Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara Nursalsabila, Yashinta; Bella, Claudia Chintiya; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1227

Abstract

Penelitian dalam analisis ini dilaksanakan untuk menganalisis hasil dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 34/G/2021/PTUN.SMD yang diterbitkan atas penanganan kasus penggugatan Bupati Tana Tidung yang disebabkan oleh penerbitan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821/1490/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terkhususnya pada lampiran Khusus Nomor 152, atas nama Darmansyah, S.Sos., yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa, yang dimana dalam surat keputusan tersebut penggugat diturunkan jabatannya tanpa adanya alasan mendasar yang jelas, penggugat juga bersaksi bahwa dirinya tidak melakuakn kesalahan yang dapat menyebabkan diwajibkan atas dirinya untuk diturunkan jabatannya. Dalam hasil putusan 34/G/2021/PTUN.SMD, surat keputusan menurunan jabatan oleh Bupati Tana Tidung ini merupakan bentuk dari penyalahgunaan jabatan, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Samarinda diketahui bahwa pada akhirnya gugutan dari Penggugat dikabulkan dan pencabutan atas Surat K Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 821/1490/2021 harus diberlakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif. 
Kajian Hukum Terhadap “Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN.SMD.” Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian Dalam Jabatan Yanti, Rosida; Paselle, Enos; Kotijah, Siti
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1235

Abstract

This research aims to examine the legal aspects of State Administrative Court Decision No. 10/G/2023/PTUN.SMD, issued by the State Administrative Court (PTUN) in Samarinda, in response to a case of alleged injustice brought forward by an official from North Kalimantan. The official initially served as the head of the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR-PERKIM) and was subsequently transferred to the Environmental Analyst position within the Department of Natural Resources and Mining and the Environment under the Economic Bureau of the Provincial Secretariat of North Kalimantan. The research employs a juridical-normative methodology, with an approach that involves a thorough examination of legal literature, legislation, and relevant written materials. The study focuses on legal aspects within the administrative process and evaluates the legal effectiveness concerning decisions to terminate an official from their position. The research findings indicate that the legal certainty surrounding a decision to terminate an official's position can be nullified if it complies with the administrative process and is legally invalidated by the PTUN, with final legal force. As a result, the decision is deemed null and void, and the plaintiff is entitled to return to their original position, with significant implications for the official from North Kalimantan.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan PTUN Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD ( Studi Kasus Pemberhentian Dalam Jabatan) Sari, Mila; Panuntun, Ariya; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1234

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terhadap putusan pengadilan tata usaha Negara Samarinda dengan Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD yang timbul akibat dari gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara yang disebabkan oleh penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kaltara dengan No. 824/167/2-2-BKD tentang Pemberhentian Dr. RS dari Jabatannya sebagai direktur RSUD Dr. H. Jusuf SK Kaltara pada tanggal 7 Maret 2023 yang menjadi objek sengketa KTUN. Isi Surat Keputusan Gubernur tersebut berisi tentang pemberhentian Dr. H. RS dari jabatan sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK yang terletak pada provinsi Kalimantan Utara dan ditempatkannya dalam jabatan baru sebagai analis kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan karena penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari putusan tersebut adalah mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk membatalkan dan wewajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kaltara No. 824/167/2-2-BKD yang berisi pemberhentian Dr. RS dari jabatan direktur RSUD pada tanggal 7 Maret 2023. Surat keputusan Gubernur tersebut dinyatakan batal karena dinilai memiliki kesalahan prosedur dalam penerbitannya.Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara; Kepegawaian; PTUN
Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Febrianti, Amanda Putri; Paselle, Enos
JURNAL JUSTIQA Vol 5, No 2 (2023): Vol 5 No 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36764/justiqa.v5i2.1233

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari putusan Mahkamah Agung (MA) Banda Aceh tentang menjaga kepegawaian terhadap disiplin kerja, yang mana putusan tersebut tercantum dengan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA. Permasalahan umum yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah Analisis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah gugatan perdata kepegawaian yang memiliki hasil akhir gugatan sebagaimana diterima sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.BNA, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap asas proporsionalitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan. Hasil keseluruhan dari analisis putusan PTUN Banda Aceh dengan nomor putusan 28/G/2021/PTUN.BNA. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan sepenuhnya diterima, dan tergugat wajib mencabut atau menghapus keputusan yang telah disetujui yaitu berupa Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Co-Authors ., Erlinsiana Abdul Azis Aditya Defiga, Ferdinand Raffi Aggriani, Gita Riski Amelia, Eka Ratna Armeyn Arbianto Astuti, Renika Bella, Claudia Chintiya Daryono Daryono, Daryono Febrianti, Amanda Putri Fitriadi, Ahmad Gitta, Helga Gunarso, Willem Hendrik Handaya, Rahma Hudthaibah, Hudthaibah Idris, Adam Istamala, Nadia Khairina, Etika Kohir, Karina Kueng, Ding Maharani, Adji Puteri Mila Mangele, Isai Julianto Ma’adul Yaqien Makkarateng Mohammad Taufik Muhammad Noor Norsabila, Annisa Nurrahman, Muhammad Arif Nursalsabila, Yashinta Oktavia, Ellisa Wulan Palapessy, Carolene Agatha Panuntun, Ariya Paranoan, Dan Buntu Patton, Adri Ramdan, Abidea Bima Ramdan, Darmawan Roshada, Fariz Farhan Rusdi Rusdi Sari, Mila Setiawan, Didik Bagus Siti Kotijah Suprapto, Thotok Surya, Iman Syahputra, M. Arib Herzi Wicaksono, Dado Shobari Yanti, Rosida Yonlius, Aprilianus Zhan, Fuzy Firda