Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat ANDREW Law Journal
Tat Marlina
Universitas Persada Bunda Indonesia
Humanities Chemistry Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Asistensi Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tax Center STIE Persada Bunda Tahun 2024 Jusmarni; Deviana Sofyan; Asepma Hygi Prihastuti; Annesa Adriyani; Dodi Agusra; Irsyadi Zain; Y Rahmat Akbar; Tat Marlina; A'ang Chaarnaillan
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 : Desember (2024): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Taxes are mandatory levies which are one of the sources of state income which will be used for the development of the country and society based on applicable laws. A tax volunteer is someone who voluntarily contributes their time, energy, thoughts and expertise to play an active role in tax education activities. Tax volunteer assistance is one of the programs initiated by the Directorate General of Taxes (DJP) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in order to increase taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. A tax center is an institution at a university that functions as a center for study, education, training and socialization of taxation to the campus environment, taxpayers and the community independently. This activity is a form of joint agreement program between the Directorate General of Taxes, Riau Regional Office and  the Persada Bunda College of Economics.
REDEFINISI PERINTANGAN PERADILAN DALAM HUKUM ANTIKORUPSI: BATASAN KONSTITUSIONALITAS DAN PENCEGAHAN OVERCRIMINALIZATION (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 71/PUU-XXIII/2025) Tat Marlina; Rahmad Alamsyah; Mulyani Rody Muin; Iva Turisnur; Hawa Raissa Agripina
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.165

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengujian konstitusionalitas frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta implikasinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025. Penelitian difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, implikasi penghapusan frasa terhadap pencegahan overcriminalization, serta rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang tepat setelah putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif analitis-preskriptif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, karena frasa tersebut bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan overcriminalization terhadap advokat, aktivis, serta masyarakat sipil. Penghapusan frasa memberikan perlindungan yang lebih kuat dari kriminalisasi berlebihan, meskipun menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum dalam membuktikan delik perintangan peradilan. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi komprehensif terhadap Pasal 21 UU Tipikor melalui norma yang lebih jelas, proporsional, dan konstitusional agar dapat menyeimbangkan efektivitas pemberantasan korupsi dengan prinsip negara hukum.
Co-Authors A'ang Chaarnaillan Annesa Adriyani Asepma Hygi Prihastuti Deviana Sofyan Dodi Agusra Hawa Raissa Agripina Irsyadi Zain Iva Turisnur Jusmarni Mulyani Rody Muin Rahmad Alamsyah Y Rahmat Akbar