Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Aditya Bagus Kuncoro
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA: SEBUAH KAPITA SELEKTA Nadias Wibawa; Aditya Bagus Kuncoro; Dahvit Danang Adi Saputro; Rini Diah Puri Hamdayami; Seroja Kusuma Dewi
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan kolonial yang masih menggunakan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai sumber hukum utama sejak diberlakukan pada masa penjajahan Belanda. Meskipun Indonesia telah merdeka, BW tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Struktur dasar BW yang meliputi hukum orang, benda, perikatan, dan waris masih dijadikan rujukan, meskipun dalam praktiknya hukum perdata Indonesia bersifat pluralistik dengan berlakunya hukum adat dan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, BW tidak lagi sepenuhnya memadai dalam menjawab tantangan sosial, teknologi, dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata berkembang melalui peran penting yurisprudensi dan regulasi sektoral. Yurisprudensi Mahkamah Agung berfungsi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang responsif dan progresif, antara lain melalui perluasan makna perbuatan melawan hukum serta pengakuan atas kontrak elektronik. Di sisi lain, regulasi sektoral seperti UU Perkawinan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UUPA menjadi alat legislasi yang memperbarui dan menyesuaikan norma-norma BW dengan kebutuhan lokal. Sinergi antara yurisprudensi dan regulasi sektoral telah mendorong terbentuknya sistem hukum perdata yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus menunjukkan arah menuju kodifikasi hukum perdata nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BAYANG-BAYANG KLAUSULA EKSONERASI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Adelina damayanti anggarini; Sabrina Difa Amallia; Guritno Adi Nugroho; Aditya Bagus Kuncoro
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen di Indonesia. Berdasarkan analisis situasi, banyak pelaku usaha masih mencantumkan klausul-klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab, seperti dalam karcis parkir atau transaksi digital, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya posisi tawar konsumen serta ketidakseimbangan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan hukum serta studi kasus yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa klausula baku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melarang klausula eksonerasi tertentu, penegakannya masih lemah karena rendahnya kesadaran konsumen, dominasi pelaku usaha, serta kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya advokasi dan edukasi hukum yang lebih masif, serta peninjauan ulang regulasi untuk memastikan perlindungan konsumen yang adil dan efektif. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan perlindungan konsumen dan pembaruan hukum kontrak di era digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ONLINE PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Azhar Hana Nur Arafah; Farhan Azharudin; Tarissa Dwi Indrawati; Tegar Satriya Aji; Aditya Bagus Kuncoro
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian online, yang seringkali melibatkan pertukaran data pribadi konsumen. Namun, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam konteks perjanjian online masih menjadi tantangan, terutama dari perspektif hukum perdata. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam pelanggaran perjanjian terkait perlindungan data pribadi konsumen serta bentuk ganti rugi perdata yang dapat diberikan kepada konsumen akibat kebocoran data oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan dasar bagi pertanggungjawaban pelaku usaha melalui asas itikad baik dan wanprestasi. Selain itu, ganti rugi perdata dapat berupa kompensasi finansial, pemulihan nama baik, atau tindakan tertentu untuk mengamankan data. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan kesadaran hukum untuk melindungi hak konsumen di era digital.
Co-Authors Adelina damayanti anggarini Azhar Hana Nur Arafah Dahvit Danang Adi Saputro Farhan Azharudin Guritno Adi Nugroho Nadias Wibawa Rini Diah Puri Hamdayami Sabrina Difa Amallia Seroja Kusuma Dewi Tarissa Dwi Indrawati Tegar Satriya Aji