Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Makarti Multidisciplinary Indonesian Center Journal Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
Guritno Adi Nugroho
Universitas Duta Bangsa Surakarta
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
METODE PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK ANAK BAGI ORANG TUA DI DESA PAPRINGAN MELALUI KOMIK DIGITAL Aris Prio Agus Santoso; Winarti Winarti; Guritno Adi Nugroho; Hanzel Gustav Glorr
ABDI MAKARTI Vol 2, No 1 (2023): ABDI MAKARTI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52353/abdimakarti.v2i1.384

Abstract

Anti-corruption education must be instilled in an integrated manner starting from the family. Education on anti-corruption from an early age can create children with a more reflective personality. Parents can do anti-corruption teaching through digital applications. Information and communication technology development makes it easier for humans to access information anytime and anywhere. One of the developments that can be utilized in education is the development of learning for children through Digital Comics. The method used to educate the public is through case studies, looking for digital comic references, and training in making digital comics and how to educate children. Based on the results of community service, it was found that parents in Papringan Village, Semarang Regency, had never provided Anti-Corruption Education at an early age at home. The obstacle for parents in giving anti-corruption education is that most parents are busy working, so there is no time to teach anti-corruption education from an early age from the family. After being given education through community service, there has been a significant change; parents have started downloading comics about anti-corruption, instilling anti-corruption personalities, and inviting children to discuss corruption cases.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM BAYANG-BAYANG KLAUSULA EKSONERASI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Adelina damayanti anggarini; Sabrina Difa Amallia; Guritno Adi Nugroho; Aditya Bagus Kuncoro
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen di Indonesia. Berdasarkan analisis situasi, banyak pelaku usaha masih mencantumkan klausul-klausul yang membebaskan mereka dari tanggung jawab, seperti dalam karcis parkir atau transaksi digital, meskipun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya posisi tawar konsumen serta ketidakseimbangan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan hukum serta studi kasus yang relevan, termasuk putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa klausula baku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang melarang klausula eksonerasi tertentu, penegakannya masih lemah karena rendahnya kesadaran konsumen, dominasi pelaku usaha, serta kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya advokasi dan edukasi hukum yang lebih masif, serta peninjauan ulang regulasi untuk memastikan perlindungan konsumen yang adil dan efektif. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan perlindungan konsumen dan pembaruan hukum kontrak di era digital.
AKIBAT HUKUM DOKTER MALAPRAKTIK DAN KELUARGA PASIEN YANG MEMBIARKAN KELUARGANYA DITANGANI OLEH DOKTER TANPA SIP Sabrina Difa Amallia; Guritno Adi Nugroho; Adelina Damayanti Anggarini
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 2 (2024): Vol. 1 No. 2 Edisi April 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i2.114

Abstract

Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan. Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Co-Authors Adelina damayanti anggarini Adelina Damayanti Anggarini Aditya Bagus Kuncoro Aris Prio Agus Santoso Hanzel Gustav Glorr Sabrina Difa Amallia Winarti