Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language (LABEL)
SEPTIANA DWI KHARISMAWATI
UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA HERA ANANDA PUTRI HERA; AGNESIA KURMALIASARI AGNES; ELSA PUSPITA BUNGA SARI; SEPTIANA DWI KHARISMAWATI; ADITIYA BAGUS KUNCORO
Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language Vol. 2 No. 1 (2025): Pembangunan Berkelanjutan: Persepektif Ekonomi,Hukum, dan Komunikasi Dalam Bisn
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai risiko hukum, terutama bagi konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online berdasarkan hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip umum perjanjian dan tanggung jawab, namun belum secara khusus mengakomodasi kompleksitas transaksi elektronik. UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE memberikan dasar hukum tambahan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan akses edukasi hukum bagi konsumen agar tercipta ekosistem perdagangan elektronik yang aman dan berkeadilan.
The Effectiveness of Law Enforcement against the Circulation of Illegal Cosmetics and Traditional Medicines in Surakarta City Septiana Dwi Kharismawati; Aris Prio Agus Santoso; Rina Arum Prastyanti
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 3 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/5fhj2869

Abstract

The circulation of unregistered cosmetics and traditional medicines (jamu) containing hazardous substances has continued to rise in Surakarta City and the wider Soloraya region over the past three years, despite a reasonably comprehensive legal framework, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 17 of 2023 on Health, and various technical regulations issued by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). This article examines the effectiveness of law enforcement following cases of illegal cosmetics and traditional medicine circulation in Surakarta and identifies the obstacles hindering its optimal implementation. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through library research, employing Lawrence M. Friedman's legal system theory, Soerjono Soekanto's law enforcement theory, and Ahmadi Miru's consumer protection theory as the analytical framework. The findings show that although the normative framework covers preventive, repressive, and curative measures, its implementation is undermined by sentencing disparity, limited enforcement resources, and a weak legal culture among business actors and consumers, particularly in online transactions. These conditions weaken the deterrent effect of the law and make it difficult for consumers to obtain recovery for their rights.
Co-Authors ADITIYA BAGUS KUNCORO AGNESIA KURMALIASARI AGNES Agus Santoso, Aris Prio ELSA PUSPITA BUNGA SARI HERA ANANDA PUTRI HERA Rina Arum Prastyanti