Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Journal of Social Research Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Aufial Hidayat
Universitas Negeri Padang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law in Modern Government Governance Aufial Hidayat; Aldri Frinaldi
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2926

Abstract

The development of modern governance demands fundamental reforms in State Administrative Law (HAN) to be able to respond to the dynamics of bureaucratic digitalization and demands for public accountability. This study aims to analyze the development and relevance of HAN in the context of modern governance based on the principles of good governance . The research method used is a qualitative normative through library research on legal literature, legislation, and previous research results indexed by SINTA and having a DOI. The results show that HAN is transforming from a traditional bureaucratic paradigm to a digital government system that is adaptive to technological innovation, while still maintaining the general principles of good governance (AUPB). HAN reform in Indonesia is increasingly relevant with the presence of regulations such as Law Number 30 of 2014 concerning State Administration which emphasizes legal certainty, protection of citizens' rights, and the administrative responsibilities of public officials. In a global context, the emergence of the New Public Analytics (NPA) paradigm demands a reinterpretation of the principles of legality and accountability, especially regarding the use of artificial intelligence in public decision-making. This study concludes that the relevance of HAN in the modern era of governance lies in its ability to integrate legal values with the principles of digital transparency, public participation, and protection of citizens' administrative rights.
Tata Kelola Pemerintahan Nagari dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Aufial Hidayat; Nora Eka Putri
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.335

Abstract

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum telah diupayakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan nagari, peningkatan literasi digital aparatur, serta penguatan mekanisme partisipatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang lebih efektif dan akuntabel.
Paradigma Administrasi Publik Kontemporer: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Government Menuju Governance Aufial Hidayat; Afriva Khaidir
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2279-2287

Abstract

Transformasi administrasi publik dari paradigma government menuju governance menjadi salah satu karakteristik utama perkembangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Paradigma governance menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai fasilitator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma administrasi publik kontemporer pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif transformasi dari government menuju governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis dokumen pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, regulasi, laporan kinerja instansi pemerintah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap implementasi prinsip-prinsip governance yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, kolaborasi antaraktor, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan berbagai prinsip governance melalui penguatan pemerintahan nagari, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Namun demikian, implementasi governance masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan akses teknologi informasi, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dari government menuju governance di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi pelayanan publik, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan
Strategi Pencegahan Stunting Melalui Digitalisasi: Penerimaan Dan Dampak Positif Aplikasi Elsimil Di Nagari Air Bangis Aufial Hidayat; Aldri Frinaldi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.2288-2298

Abstract

Stunting masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah mengembangkan berbagai strategi pencegahan, salah satunya melalui digitalisasi kesehatan menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi aplikasi Elsimil, faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat, serta dampak penggunaannya dalam pencegahan stunting di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas kader kesehatan, bidan desa, calon pengantin pengguna aplikasi Elsimil, aparat nagari, dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka analisis Technology Acceptance Model (TAM) dan teori street-level bureaucracy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Elsimil di Nagari Air Bangis berlangsung melalui pola hybrid implementation, yaitu kombinasi antara kebijakan nasional yang bersifat top-down dan adaptasi lokal yang dilakukan oleh kader kesehatan, bidan desa, serta petugas KUA. Penerimaan masyarakat terhadap aplikasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (perceived usefulness) yang tinggi, terutama dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi dan deteksi dini risiko kesehatan sebelum kehamilan, meskipun persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) masih terbatas akibat rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet. Penggunaan aplikasi Elsimil berdampak pada meningkatnya kesadaran kesehatan reproduksi, penguatan mekanisme skrining kesehatan calon pengantin, serta transformasi peran kader kesehatan sebagai fasilitator teknologi. Penelitian ini menemukan pola assisted adoption, yaitu adopsi teknologi yang sangat bergantung pada pendampingan kader kesehatan dalam menjembatani penggunaan aplikasi oleh masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi kesehatan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh dukungan sosial, kapasitas aktor lokal, dan kesiapan infrastruktur digital
Co-Authors Afriva Khaidir Aldri Frinaldi Nora Eka Putri