Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Protection for Cryptocurrency Holders as a Means of Conducting Transactions in the Digital Age Robby Robby; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani
Journal of Social Research Vol. 5 No. 5 (2026): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i5.3168

Abstract

The problem in this research is about the binding power of the use of cryptocurrencies in electronic business transactions as a medium for buying and selling transactions. Meanwhile, money in Islam is the same as the currency that is determined in the policy in Indonesia, namely it has value, is generally accepted, and has a certain type that has been determined. In addition, what is called a legal medium of exchange is only recognized as an asset, not a legal currency in Indonesia. This research uses a normative legal (library-based) approach with a statute approach to analyze legal regulations for crypto asset owners in conducting digital transactions in Indonesia. Based on the results of the research, it is known that there are differences between policy provisions electronic transactions and currency laws as well as the provisions of the Civil Code. The difference that exists occurs in business transactions using cryptocurrencies as currency in buying and selling transactions in the digital era using the internet network. The use of crypto does not have binding force in even though the terms and pillars of the agreement have been met. because it still contains elements of gharar, dharar and qimar in accordance with the opinions of the scholars and hasik of the 7th MUI Ijtima Ulama Year 2021.  Therefore, their use as a medium of exchange is considered prohibited and lacks legal protection under Indonesian law.
Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas Tuti Samsiah; Dewi Iryani; Puguh Aji Hari Setiawan
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i2.288

Abstract

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem tilang elektronik dalam meningkatkan kepastian hukum dan disiplin berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang ada dan penerapan ETLE di beberapa kota besar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah memberikan dampak positif dalam hal pengurangan pelanggaran lalu lintas. Data dari kepolisian menunjukkan penurunan signifikan dalam pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk pengaman dan melanggar lampu merah. Selain itu, masyarakat semakin memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dapat dikenakan melalui sistem ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur tilang elektronik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ETLE tidak hanya meningkatkan disiplin pengguna jalan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyempurnaan sistem dan peningkatan sosialisasi agar manfaat ETLE dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat.