<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilian bupati dan wakil bupati tersebut terdapat situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut MahkamahKonstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU).Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yurisdis empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yangdipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dantertib serta menindak lanjuti bahayanya money politik, black campain, juga melakukanpengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Bawaslu Rokan Hulu memiliki banyakkendala dalam melaksanakan tugasnya dan sebaiknya Bawaslu mendapat penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untukmelakukan pengawasan serta kesadaranpasangan calon untuk bersikap kooperatif demiproses demokrasi yang baik.]]>
