Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Juridische Analyse
Fitri Elfiani
Universitas Pasir Pengaraian
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG LEGALITAS HAK ATAS TANAH DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU Hendri Hendri; Fitri Elfiani; Siska Amelya; Rizki Anla Pater; Romadhan Lubis; Siti Rahma; Budi Yanto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.13445

Abstract

Belum adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) terhadap suatu hak atas tanah menyebabkan belum terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sengketa hak atas tanah. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan legalitas formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang beralaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legaitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat desa Koto Tinggi akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi kepada tim penyuluh terutama yang terkait dengan legalitas formal kepemilikan hak atas tanah
ANALISIS PEMBENTUKAN PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Fitri Elfiani
Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 01 (2022): Journal 0f Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i01.1241

Abstract

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangansatu sama lain, baik yang sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai staats fundamental norm. Pro kontra Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Menggunakan data hukum sekunder, dengan alanilis data secara kualitatif, serta metode penarikan kesimpulan secara induktif. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS ini masih belum memenuhi ketentuan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, yakni tidak terpenuhinya ketentuan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga Permendikbud ini bisa dikatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan juga bertentangan dengan Pancasila.
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SISKA AMELYA; Fitri Elfiani
Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i2.1495

Abstract

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena: memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pemidanannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 Andi Govala; Fitri Elfiani
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 02 (2023): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v2i02.2067

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilian bupati dan wakil bupati tersebut terdapat situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut MahkamahKonstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU).Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yurisdis empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yangdipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dantertib serta menindak lanjuti bahayanya money politik, black campain, juga melakukanpengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Bawaslu Rokan Hulu memiliki banyakkendala dalam melaksanakan tugasnya dan sebaiknya Bawaslu mendapat penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untukmelakukan pengawasan serta kesadaranpasangan calon untuk bersikap kooperatif demiproses demokrasi yang baik.
Co-Authors Andi Govala Budi Yanto Hendri Rizki Anla Pater Romadhan Lubis Siska Amelya Siti Rahma