<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam menghadapi kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mempertahankan kualitas layanan pendidikan. Efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program-program pendidikan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan di daerah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran, serta telaah dokumentasi yang mencakup dokumen perencanaan dan realisasi anggaran pendidikan. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dalam situasi penghematan anggaran yang diberlakukan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, penentuan prioritas program, kapasitas manajerial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Efisiensi dapat diwujudkan melalui optimalisasi penggunaan anggaran dan penyesuaian prioritas kegiatan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan, yaitu keterbatasan anggaran, penundaan pelaksanaan program tertentu, serta tuntutan penyesuaian terhadap kebijakan penghematan APBN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penghematan APBN tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang responsif, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan perencanaan anggaran yang lebih efektif guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan pendidikan secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran.]]>
