Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Alternatif : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Laras Destriana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Resolusi Sengketa Teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia: Analisis Dinamika Politik Laras Destriana
Jurnal Alternatif - Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. 17 No. 01 (2026): Jurnal Alternatif : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Jayabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa teritorial Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan kompleksitas hubungan internasional di Asia Tenggara yang berakar pada warisan kolonial serta lemahnya pengeasan batas kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa tersebut melalui perspektif International Dispute Settlement Theory J.G. Merrills (1984,2011), yang menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui jalur hukum, diplomasi dan arbitrase internasional sebagai instrumen utama menjaga perdamaian global. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, pwnwlitian ii menelaah sumber akademik, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) serta peran ASEAN dalam memfasilitasi stabilitas regional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemenganan malaysia di Mahkamah Internasional tahun 2002 (ICJ) didasarkan pada prinsip effectivite atau penguasaan efektif, sedangkan klaim Indonesia berdasarkan uti possidetis juris kurang didukung bukti administratif dan historis konkret. Hal ini menegaskan bahwa penguasaan nyata dilapangan menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa teritorial. Selain itu, penelitin ini menemukan bahwa peran ASEAN masih terbatas pada aspek normatif dan diplomatik tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kelemahan diplomasi yuridis dan kurangnya penguasaan efektif menyebabkan Indonesia kehilangan posisi strategis, sehingga penguatan kapasitas hukum mempertahankan kedaulatan wilayah di masa depan, dan penguatan kapasitas hukum internasional, diplomasi maritim, dan koordinasi antar lembaga nasional menjadi kunci mempertahankan kedaulatan dan stabilitas kawasan.
Gender Blind Policy pada Praktik Pelecehan Seksual Online dan Nonconsensual Initimate Image di Indonesia Deshyara Frizma Aulia; Laras Destriana; Ika Arinia Indriyany
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 1 (2026): Maret : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v5i1.5925

Abstract

Online sexual harassment and the distribution of nonconsensual intimate images (NCII) are forms of gender-based violence in the digital space, the prevalence of which continues to increase in line with the rapid growth of internet penetration in Indonesia. Although women are statistically the most vulnerable and affected group, existing legal policies in Indonesia tend to be gender-blind that is, they do not recognize and integrate gender perspectives in the formulation of norms and mechanisms for handling them. This study aims to analyze how the gender-blind character of existing regulations, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and related legal instruments, contributes to inadequate protection for victims of online sexual harassment and NCII. Using a juridical-normative approach and a feminist legal perspective, this study examines the gap between gender-neutral policy formulations and the reality of structural inequality experienced by victims. The results show that a gender-blind approach obscures the power dimension in gender-based cybercrime, hinders access to justice for victims, and weakens the effectiveness of perpetrator punishment. This study recommends gender-responsive policy reform as a fundamental step in providing substantive and equal legal protection for victims in Indonesia.
Co-Authors Deshyara Frizma Aulia Ika Arinia Indriyany