Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum
Aniek Periani
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika OlehAnak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.p1fjgr87

Abstract

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yangkebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhakmendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku.Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkanuntuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentinganterbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudiandiatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukumterhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilanrestorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yangmelalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakanhukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metodeyang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris denganmenggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapatdilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindakpidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektifdengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaanperspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasansarana prasarana.
Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusiaterhadap Tenaga Kerja Indonesia (studi kasus Vonis Mati TKIdi Arab Saudi) Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7eejpm18

Abstract

Berbicara hukuman mati yang terjadi di Saudi Arabia, makasangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Pasalnya, sebagian dariseluruh penduduk Indonesia yang saat ini berada diluar negerisekitar 494.609 Jiwa dari 4.694.484 Jiwa penduduk Indonesia yangsaat ini terdata tahun 2012 berada di Arab Saudi. Dari data kemudianbisa dilihat bahwa antusias warga Negara Indonesia yang mencarinafkah di luar negeri pada tahun 2012 sangat signifikan. Banyaknyakasus-kasus yang terjadi seperti vonis hukuman mati yang menimpapara Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menjadi salah satu analisisyang kemudian perlu untuk dicermati dan dibahas dari berbagaipersoalan yang muncul. Maka dari kasus- kasus yang sudah penulisjelaskan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas keterkaitanantara dengan Hak Asasi Manusia dalam kasus Hukuman Mati yangmenimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia
Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yangIkut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari HukumHumaniter Internasional Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.n81s1159

Abstract

Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut olehmasyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnyakebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untukmembentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yangbesar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorangmenjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karenakesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya.Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan ituperang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studidokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal,artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitandengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalamsengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai denganKonvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidakberhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentarabayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetapmemiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlakudinegara penahan tentara bayarantersebut. Penegakan hukum terhadaptentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikandengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atautermasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang
Pengaruh Politik Hukum Dalam Menentukan ArahKebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia Aniek Periani; Wahyu Hariadi; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.60mg3371

Abstract

k. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untukmeningkatkan diri serta menggali potensi yang ada pada dala dirimanusia. Pendidikan juga dapatmenunjang kemajuanbangsa melaluiperantara para pemuda generasi penerus bangsa. PemerintahIndonesia telah mengeluarkan hak pendidikan dalam kebijakanNegara, menyelesaikan Amandemen UUD 1945 dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Perkembangan pendidikan di Indoensia sangat dipengarui oleh politikhukum pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan tujuanuntuk mengetahui peran politik hukum dalam perkembanganpendidikan nasional di Indonesia. Metode yang digunakan dalampenelitian iniyaitu metode deskriptif analisis metode penelitiandengancara mengumpulkan data-data sesuaidengan yang sebenarnyakemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untukdapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.
Asap Lintas Batas dan Kebakaran Hutan: Pertanggungjawaban Negara di Hadapan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Polution Aniek Periani; Iskatrinah
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7fpczb82

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan lingkungan serius di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi juga meluas ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan ekosistem. 1.Bagaimana tanggung jawab hukum Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas sesuai dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan seperti moratorium izin lahan gambut dan perkebunan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, serta restorasi lahan gambut yang rusak. Namun, lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas lembaga terkait membuat kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum menjadi aspek penting dalam tanggung jawab Indonesia dibawah AATHP. hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan kewajiban hukum sesuai AATHP bersifat struktural, ekonomi, dan teknis
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.z7s17p26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe ‘Pemain Kekuasaan’, tipe ‘Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu’, tipe ‘Anggota Kelompok’, tipe ‘Pelecehan di Tempat Tertutup’, tipe ‘Groper’, tipe ‘Oportunis’, ‘Confidante’, tipe ‘Pelecehan Situasional’, tipe ‘Pest’, tipe ‘The Great Gallant, tipe ‘Intellectual Seducer’, tipe ‘Incompetent’, tipe ‘Sexualized Environment’. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut juga mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berkaitan dengan sanksi pidana, meskipun KUHP belum secara spesifik mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, pelaku pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP.
Co-Authors Doni Adi Supriyo Iskatrinah Wahyu Hariadi