Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Abdul Rokhim
Islamic University of Malang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2018 by the Bangkalan Regency Government in an Effort to Reduce Flood Intensity in Arosbaya District Reviewed from Islamic Law Siti Maysaroh; Abdul Rokhim; Diyan Isnaeni
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 12, No 1 (2025): April
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v12i1.7148

Abstract

Flooding is a recurring environmental problem in Arosbaya Sub-district, Bangkalan Regency, which calls for an integrated and context-specific mitigation approach. This qualitative descriptive study examines flood mitigation efforts through the lens of community perceptions, policy implementation, and alignment with Islamic legal values. Data were collected through field observations, interviews, and documentation involving stakeholders such as BPBD Bangkalan, PUPR, and affected residents. Findings show that Regional Regulation No. 4 of 2018 provides a structured disaster mitigation framework, comprising pre-disaster (disaster-resilient villages and early warning systems), emergency response (evacuation, temporary shelters, and public kitchens), and post-disaster (rehabilitation of infrastructure and socio-economic recovery). These efforts are underpinned by Islamic legal principles including Hifz al-Nafs, Al-Ta’awun ‘ala al-Birr wa al-Taqwa, Al-Ihsan, Al-Takaful al-Ijtima’i, Islah, and Al-Tazkiyah al-Nafs, which emphasize the sanctity of life, collective responsibility, mutual aid, and moral development. However, the implementation faces significant obstacles such as limited resources, low public participation, inadequate early warning systems, poor inter-agency coordination, and the neglect of local wisdom. Although the community shows strong commitment, a lack of disaster education and limited access to information hamper active engagement. This study contributes by offering a normative-empirical model that integrates Islamic law with contemporary disaster mitigation frameworks, recommending enhanced public outreach, stronger institutional collaboration, and the incorporation of local knowledge to achieve more sustainable and inclusive flood mitigation strategies
REFORMULASI MODEL PENGIKATAN JUAL BELI TANAH BERBASIS PRINSIP DUE DILIGENCE UNTUK MENCEGAH SENGKETA DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM Yuli; Abdul Rokhim; Mutiara Balqis Nabielah Rahmi
Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v10i1.12393

Abstract

Praktik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah telah berkembang sebagai instrumen hukum yang digunakan secara luas dalam transaksi pertanahan di Indonesia. Meskipun demikian, tingginya jumlah sengketa yang muncul setelah pembuatan PPJB menunjukkan bahwa mekanisme pengikatan jual beli tanah yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berbagai sengketa umumnya bersumber dari ketidakjelasan status hukum tanah, cacat kewenangan para pihak, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta lemahnya proses verifikasi sebelum transaksi dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan praktik pengikatan jual beli tanah dalam hukum positif Indonesia, mengkaji relevansi prinsip due diligence sebagai instrumen pencegahan sengketa dan perlindungan hukum, serta merumuskan model pengikatan jual beli tanah berbasis due diligence yang mampu mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis bersama bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB dalam praktik masih berorientasi pada aspek formal kontraktual dan belum didukung oleh mekanisme pemeriksaan hukum yang komprehensif. Prinsip due diligence memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen perlindungan hukum preventif melalui pemeriksaan aspek legal, administratif, fisik, dan sosial sebelum transaksi dilaksanakan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Land Transaction Due Diligence Model (LTDDM) yang merupakan kebaruan penelitian yang menempatkan due diligence sebagai bagian integral dari tahap pra-kontraktual guna mewujudkan kepastian hukum substantif dan mengurangi risiko sengketa pertanahan.
Co-Authors Diyan Isnaeni Mutiara Balqis Nabielah Rahmi Siti Maysaroh Yuli