I Gede Gohan Adiputra
Department of International Relations, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275".

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS DUGAAN AKTIVITAS ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN BERBENDERA RUSIA DI LAUT ARAFURA: TINJAUAN YURIDIS DAN STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA I Gede Gohan Adiputra; Fahreza Putri; Maitsaa Bhanucetta; Maurora Sholehaliza B. P.; Lintang Elok Azaly; Caren Gilbert Edward Mintalangi
Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2: (December 2025)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v10i2.48295

Abstract

The observation of illegal fishing activities by Russian ships in the Arafura Sea threatens Indonesia's maritime sovereignty as well as the preservation of Indonesia's marine ecosystem and economy. This research uses qualitative methods and case studies to analyze legal aspects and maritime security strategies applied by Indonesia. Research results show that although Indonesia has a strong legal basis such as Law number 45 of 2009 and Presidential Decree number 115 of 2015, its implementation is faced with obstacles such as limited supervision fleet and lack of coordination between institutions. To deal with this situation, the strategy used is to strengthen technology supervision, organize closer international cooperation, and empower local fishermen. This strategy is expected to maintain maritime sovereignty, protect marine resources, and support ecosystem sustainability in the Arafura Sea.
ANALISIS DUGAAN AKTIVITAS ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN BERBENDERA RUSIA DI LAUT ARAFURA: TINJAUAN YURIDIS DAN STRATEGI KEAMANAN MARITIM INDONESIA I Gede Gohan Adiputra; Fahreza Putri; Maitsaa Bhanucetta; Maurora Sholehaliza B. P.; Lintang Elok Azaly; Caren Gilbert Edward Mintalangi
Journal of International Relations Diponegoro Vol 10, No 2: (December 2025)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v10i2.48295

Abstract

The observation of illegal fishing activities by Russian ships in the Arafura Sea threatens Indonesia's maritime sovereignty as well as the preservation of Indonesia's marine ecosystem and economy. This research uses qualitative methods and case studies to analyze legal aspects and maritime security strategies applied by Indonesia. Research results show that although Indonesia has a strong legal basis such as Law number 45 of 2009 and Presidential Decree number 115 of 2015, its implementation is faced with obstacles such as limited supervision fleet and lack of coordination between institutions. To deal with this situation, the strategy used is to strengthen technology supervision, organize closer international cooperation, and empower local fishermen. This strategy is expected to maintain maritime sovereignty, protect marine resources, and support ecosystem sustainability in the Arafura Sea.
Menelaah Peran Rezim Internasional dan Penegakan Hukum AS dalam Mendorong Keadilan Lingkungan bagi Komunitas Pesisir California: Kasus Bilge Dumping Zeaborn I Gede Gohan Adiputra; Muhammad Arief Zuliyan
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 1: (June 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i1.56893

Abstract

Kejahatan lingkungan bilge dumping oleh perusahaan pelayaran menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut dan komunitas pesisir, namun hal ini seringkali luput dari penegakan hukum yang efektif. Esai ini mengkaji bagaimana rezim internasional dan penegakan hukum Amerika Serikat mampu mengakomodasi prinsip keadilan lingkungan bagi komunitas pesisir dalam kasus bilge dumping oleh Zeaborn Ship Management di Perairan California. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis studi kasus, esai ini membahas keterkaitan antara instrumen hukum internasional, mekanisme hukum domestik AS, serta keterlibatan komunitas lokal dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi. Hasil kajian menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum internasional seperti MARPOL dan UNCLOS memberikan landasan penting, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum nasional yang tegas dan berbasis kolaboratif. Kasus Zeaborn mencerminkan perlunya sinergi antara otoritas federal, negara bagian, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi, menindak, dan mencegah pencemaran laut. Esai ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang substansial serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan tata kelola lingkungan laut secara berkelanjutan.
Menelaah Peran Rezim Internasional dan Penegakan Hukum AS dalam Mendorong Keadilan Lingkungan bagi Komunitas Pesisir California: Kasus Bilge Dumping Zeaborn I Gede Gohan Adiputra; Muhammad Arief Zuliyan
Journal of International Relations Diponegoro Vol 11, No 1: (June 2026)
Publisher : International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jirud.v11i1.56893

Abstract

Kejahatan lingkungan bilge dumping oleh perusahaan pelayaran menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem laut dan komunitas pesisir, namun hal ini seringkali luput dari penegakan hukum yang efektif. Esai ini mengkaji bagaimana rezim internasional dan penegakan hukum Amerika Serikat mampu mengakomodasi prinsip keadilan lingkungan bagi komunitas pesisir dalam kasus bilge dumping oleh Zeaborn Ship Management di Perairan California. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis studi kasus, esai ini membahas keterkaitan antara instrumen hukum internasional, mekanisme hukum domestik AS, serta keterlibatan komunitas lokal dalam menuntut pertanggungjawaban korporasi. Hasil kajian menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum internasional seperti MARPOL dan UNCLOS memberikan landasan penting, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum nasional yang tegas dan berbasis kolaboratif. Kasus Zeaborn mencerminkan perlunya sinergi antara otoritas federal, negara bagian, dan masyarakat sipil dalam mendeteksi, menindak, dan mencegah pencemaran laut. Esai ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan partisipatif dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang substansial serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan tata kelola lingkungan laut secara berkelanjutan.