Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 067/UN55/PR.05/2018 TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL DI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT St Hartina; Putra Astomo; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.600

Abstract

Universitas Sulawesi Barat sebagai salah satu Universitas yang berada dalam lingkungan Kemenristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat. Rektor Universitas Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 067/UN55/PR.05/2018 tentang Penetapan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat Tahun Angkatan 2016 Tahun Akademik 2018/2019 dengan mengacu langsung kepada Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 oleh karena Universitas Sulawesi Barat tidak memiliki Praturan Rektor yang mengatur tentang UKT dan BKT di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.
ASPEK HUKUM DISKRESI PENYELENGGARAAN VERIFIKASI FAKTUAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 001/TM.PL/BWSL.PROV/30.00/XI/2022) Ilham Ilham; Asrullah; S. Muchtadin Al Attas; Dian Fitri Sabrina
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3373

Abstract

Diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri sebagai pelengkap dari asas legalitas manakala hukum yang berlaku tidak mampu menyelesaikan permasalahan tertentu yang muncul secara tiba-tiba, yang disebabkan karena peraturannya memang tidak ada atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak ada atau kurang jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju dan Bagaimana pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas diskresi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Ruang verifikasi faktual ulang keanggotaan partai politik di tutup begitu rapat dalam PKPU (tidak terjadi kekosongan hukum) untuk menghindari transaksi elit yang bernuansa suap. Sehingga apa yang telah dilakukan oleh kpu kabupaten mamuju telah melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verivikasi faktual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan telah diberikan sanksi teguran berdasarkan putusan bawaslu nomor 001/TM.PL/ADM/BWSL.PROV/30.00/XI/2022