Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Unsulbar
S. Muchtadin Al Attas
Universitas Sulawesi Barat
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN: Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi anjeli anjeli; Ika Novitasari; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4193

Abstract

ABSTRAK Anjeli 10120005 “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Ika Novitasari S.H., M.H. dan S.Muchtadin Al Attas S.H.,M.H., S.H.,M.H. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman memiliki kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi yang berbeda, termasuk pemanfaatan akses dan kepercayaan dari pihak perbankkan serta manipulasi teknis terhadap mesin ATM. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tindakan represif dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta tindakan preventif melalui peningkatan keamanan mesin ATM dan edukasi ke masyarakat. Kata Kunci : Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi
HAK CIPTA DAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN PADA RERUN LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL NURHALISA SURYADI; Ika Novitasari; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5322

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta dan hak ekonomi lembaga penyiaran yang terjadi akibat praktik rerun live streaming pertandingan sepak bola berlisensi melalui media sosial tanpa izin, khususnya pada platform seperti Instagram, Telegram, dan YouTube. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta atau hak terkait yang dimiliki lembaga penyiaran, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas ratio decidendi Putusan Nomor 444/PID/2021/PT BNA dan Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku rerun live streaming, yang menjadi landasan penting dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur pelanggaran hak siar dan penerapan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerun live streaming tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai pemegang hak siar eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ratio decidendi dari Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN Smg lebih relevan diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak siar di media sosial, karena menitikberatkan pada perlindungan hak terkait lembaga penyiaran, bukan hanya hak cipta pencipta konten
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PNS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS/2024/PN MJN) Gita Puspasari Kena; Asrullah; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5332

Abstract

Kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang menghina, menghina, dan melakukan perbuatan yanag bersifat negatif kepada tubuh seseorang yang bertentangan dengan kehendak pribadi sehingga seseorang tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas atau tidak tertekan karena adanya keterbukaan hak dan kekuasaan (gender) dimana perbuatan ini akan berakibat hadirnya penderitaan, stres dan kutukan dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjuukkan bahwa UU TPKS telah memberikan ruang hukum yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban dan penindakan pelaku kekerasan seksual, dengan tekanan pada unsur hubungan kuasa, persetujuan bebas, serta perlindungan hak asasi korban. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu bputusan nomor 9/pid.sus/2024/PN MJN, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban masih termasuk dalam hukuman yang sangat ringan mengingat pelaku dari t9indak pidana adlah ASN tersebut. Selain dari itu sebagaimana seharusnya ASN yang melakukan tindak pidana seharusnya diberikan sanksi etik namun pada kenyataannya dalam kasus ini te5rdakwa sampai sekarang tidak mendapatkannya.
Co-Authors anjeli anjeli Asrullah Gita Puspasari Kena Ika Novitasari NURHALISA SURYADI