Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.879
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Prime Jurnal Hukum Unsulbar
Ika Novitasari
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Ijab kabul in different time range in majene regency Ika Novitasari
Indonesia Prime Vol 4 No 1 (2019): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v4i1.67

Abstract

In Islam, Allah SWT has determined unequivocally on the implementation of the rules of marriage for Muslims, which includes its pillars and conditions of legitimate marriage. This study aims to identify and analyze the status of marriage with consent granted repeated pronunciations in different periods according to Islamic law in Majene. This research conducts Majene with the object of research in the District Banggae, District East Banggae, and District Malunda. This type of research is that researchers use normative-empirical. The data obtained in the form of primary data and secondary data analyze qualitatively and quantitatively. Qualitative analysis uses to analyze the descriptive data nature. Quantitative analyses of the data used in the form of numbers. The results showed that the marital status of the ijab Kabul pronunciation in different periods according to Islamic law is determined by the time of the fulfillment elements into pillars and marriage requirements, namely: There is a husband, future wife, guardians, two witnesses and ijab and Kabul. If the ijab Kabul during the first geta long will and these requirements have met, then the marriage is valid according to religion and thus no need to mention the repetition consent granted. The role of law enforcement agencies (KUA) and religious leaders as the party that is supposed to provide an understanding and to oversee the implementation of the marriage following the provisions of Islamic Sharia is ineffective, as evidenced by the implementation of the ijab Kabul in a marriage that is not following the teachings of Islam
Effectiveness Of Regional Regulation Number 19 Of 2015 Concerning Protection And Empowerment Of Traditional Markets And Arrangement Of Supermarkets In Majene Andi Aprasing; Ika Novitasari
Indonesia Prime Vol 7 No 1 (2022): Indonesia Prime
Publisher : Indonesia Prime

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29209/id.v7i1.121

Abstract

This research is a qualitative descriptive research, namely describing the theoretical process of implementing Regional Regulation No. 19 of 2015 concerning the Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Supermarkets that have been effectively implemented in Majene Regency. The approach used is Statute Approach and Conceptual Approach This approach is carried out by examining all laws and regulations related to the problem (legal issue) at hand, and combining views and doctrines that develop in the legal science. The results of the study, after seeing the enforcement process of Perda No. 19 of 2015, the government is not serious in the process of implementations of Perda, this is evidenced that there are still many modern markets that do not follow the rules of the regional regulations, it can be seen from the process of opening and closing modern markets that are open up to 24 hours which jeals contrary to the Perda. And there is no process of silencing the swordsmen in the people's market and the traditional market.
EKSISTENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Asrullah Asrullah; Fadli Yasser Arafat Juanda; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 3 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v3i1.599

Abstract

Untuk menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan HAM. Terkhusus untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilah Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum yang hanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat saja. Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenngan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penyidikan dan penuntutan perkara Pelanggaran HAM yang berat merupakan kewenangan Jaksa Agung
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA (PEMODAL) DALAM LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (EQUITY CROWDFUNDING) Suriadi; Ika Novitasari; Asrulah
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i1.1470

Abstract

Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) merupakan salah satu instrumen investasi bagi masyarakat di era revolusi industri 4.0 dimana pihak perusahaan yang membutuhkan modal dapat mendapatkan dana disamping itu masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat memanfaatkannya dengan menempatkan dana tersebut di sektor yang produktif dengan menggunakan perantara yang dinamakan penyelenggara layanan urun dana. Permasalahan mengenai perlindungan dana pemodal sering menjadi faktor penting yang menunjang keberlangsungan suatu bisnis karena faktor kepercayaan sehingga OJK mengatur di dalam suatu peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat diaturlah mengenai perlindungan terhadap dana pemodal terhadap tindakan pelaku usaha. Penyelenggara yang menjadi pengelola dana pemodal dan menyalurkan kepada penerbit mempunyai peran penting dalam equity crowdfunding sehingga tanggung jawab yang ada padanya juga berat, hal ini diatur dalam peraturan OJK.
REVITALISASI BUDAYA SIRIK BUTTA DALAM PEMBINAAN PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN DI SULAWESI Andi Aprasing; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v5i2.1847

Abstract

Masyarakat Sulawesi Selatan secara sosio-kultural terdiri dari empat etnik, yaitu: Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja. Mereka menganut suatu konsep budaya yang disebut sirik. Konsep ini mengandung arti dan makna , kehormatan, martabat dan harga diri, yang dijaga dan dipertahankan, dengan mengorbankan jiwa sekalipun. Karena itu segala sikap dan perilaku secara kultural berlandaskan pada upaya menjaga dan memelihara sirik. Dalam kehidupan pemerintahan dikenal konsep sirik butta, yaitu memelihara martabat dan kehormatan bangsa. Sikap dan perilaku utama yang mengawal sirik ini adalah kejujuran (lambusuk), kecakapan (caraddek) dan keberanian ( barani). Secara formal pada abad 16 di Sulawesi Selatan, sirik ini pernah menjadi standar dalam praktek birokrasi kerajaan. Ini terdapat pada penjelasan lontarak (tulisan sejarah dengan huruf lontarak- Makassar) yang memuat sikap dan perilaku raja yang telah memerintah. Dalam laporan itu, setiap raja digambarkan dengan tiga standar penilaian:, yaitu: (1) kejujuran, (2) kecakapan dan (3) keberanian. Penegakan terhadap sirik ini menghasilkan dampak positif pada birokrasi, berupa kemajuan kerajaan dalam hal politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Karena itu dengan metode kualitatif penelitian ini akan mengkaji budaya sirik ini dengan mengambil unsur-unusur kekuatannya untuk dikembangkan dalam birokrasi moderen, khususnya dalam masalah rekrutmen dan kepemimpinan. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini birokrasi di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan mengalami krisis budaya, dimana sumberdaya manusia dan sistem dalam birokrasi terkena penyakit kolusi korupsi dan nepotisme. Penyakit tersebut sangat bertentangan dengan nilai budaya sirik., dan nilai-nilai rasional birokrasi.
KEDUDUKAN HUKUM UANG BELANJA DAN KELENGKAPAN UANG BELANJA DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT SUKU MANDAR Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v4i2.2460

Abstract

Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dalam bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka kesepakatan ini melahirkan suatu perjanjian, yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Tidak ada sanksi secara khusus dalam adat Suku Mandar di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar namun akibat dari batalnya pernikahan ini membuat keluarga dari pihak laki-laki harus mencari perempuan lain agar tidak merasa terlalu malu dan agar tidak ada kerugian.
ANALISIS ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAJENE (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAJENE) Aswari Ida; Andi Tamaruddin; Ika Novitasari; Andi Aprasing
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i1.3232

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dikabulkannaya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene. Pada dasarnya Majelis Hakim meliat keadaan Para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di dalam persidangan sehngga majelis hakim menggabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene berdasarkan faktor-faktor hamil di luar nikah faktor beresiko melanggar norma agama, faktor keterbatasan pendidikan, faktor ekonomi serta faktor saling mencintai tidak dapat dipisahkan. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah mengacu pada dua sumber, pertama sumber hukum yang merumuskan peraturan perundang-undangan antara Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua berdasarkan pembuktian dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan agar tercapainya suatu kemaslahatan dan mengurangi kemudhataraan serta melihat kesanggupan ekonomi calon memepelai untuk membina rumah tangga nantinya.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY DI KABUPATEN MAJENE Padlia Djalaluddin; Sulaeman; Ika Novitasari
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i1.3927

Abstract

Pelaku usaha laundry di Kabupaten Majene mencantumkan klausula eksonerasi pada nota laundry untuk melepaskan tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausul pembebasan biaya dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku usaha laundry kepada konsumen atas ketentuan pencantuman klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene, bagaimana bentuk penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry di Kabupaten Majene. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota di Kabupaten Majene. Terdapat 5 (lima) bentuk klausula eksonerasi dalam perjanjian baku nota laundry di dalamnya. Menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999, penggunaan klausula eksonerasi pada nota laundry tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena dalam isi nota laundry terdapat “Pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen” atau klausula eksonerasi. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha jasa di bidang laundry di Kabupaten Majene yaitu bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha akan tetapi pada pelaksanaannya pelaku usaha tidak mengikuti aturan UUPK yaitu ganti rugi dengan nominal yang setara sebagai pertanggung jawaban pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu:(1)bagi pihak sebaiknya mengedepankan kualitas serta kuantitas dari jasa yang diperdagangkan, agar nantinya tidak ada pengalihan tanggungjawab yang mana dibebankan seluruhnya kepada konsumen.(2)pelaku usaha hendaknya bertanggung jawab akibat terjadinya kelalaian yang merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian yang setara dengan nominal dari barang yang rusak atau hilang sesuai dengan ganti kerugian menurut UUPK yang berlaku. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Laundry
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN: Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi anjeli anjeli; Ika Novitasari; S. Muchtadin Al Attas
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v7i2.4193

Abstract

ABSTRAK Anjeli 10120005 “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG PADA ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)YANG TERJADI DI WILAYAH MAJENE DAN POLMAN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Ika Novitasari S.H., M.H. dan S.Muchtadin Al Attas S.H.,M.H., S.H.,M.H. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, studi pustaka dan wawancara kepada para pihak untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deduktif ke induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian pada anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Majene dan Polman memiliki kesamaan dalam hal akses pekerjaan untuk melakukan aksi kejahatan namun modus operandi yang berbeda, termasuk pemanfaatan akses dan kepercayaan dari pihak perbankkan serta manipulasi teknis terhadap mesin ATM. Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi tindakan represif dengan penangkapan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta tindakan preventif melalui peningkatan keamanan mesin ATM dan edukasi ke masyarakat. Kata Kunci : Modus Operandi, Tindak Pidana, Pencurian Uang, Mesin ATM dan Kriminologi
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS TANAH SOSSORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Susanti Deppaoba; Ika Novitasari; Sulaeman
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v8i2.5321

Abstract

Penelitian ini menganalisa kepemilikan dan penguasaan Tanah Sossorang di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat dari sudut pandang Hukum Perdata dan Hukum Agraria di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara penelitian Hukum Normatif dan Empiris, dengan pengumpulan data melalui studi lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Sossorang merupakan warisan dari nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh satu rumpun keluarga dan penguasaannya diwariskan berdasarkan garis keturunan. Namun, menurut sistem hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah tersebut belum terdaftar sebagai hak milik, sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat memberikan layanan khusus atau pendekatan persuasif dalam penyelesaian status Tanah Sossorang dengan tetap memperhatikan nilai sosial budaya setempat.
Co-Authors Andi Aprasing Andi Aprasing Andi Tamaruddin anjeli anjeli Asrulah Asrullah Asrullah Aswari Ida Fahrana Fattah Juanda, Fadli Yasser Arafat NURHALISA SURYADI Padlia Djalaluddin S. Muchtadin Al Attas Sulaeman Suriadi Susanti Deppaoba