Muhammad Hafizh Rahyunir
Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa: Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak, Koto Kampar Hulu Sri Maulidiah; Nina Yuslaini; Ema Fitri Lubis; Muhammad Hafizh Rahyunir; Khotami Khotami; Lang Buana Akbir Ramadhan
AKM Vol 7 No 1 (2026): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v7i1.1765

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandur Picak menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan perannya pada bidang pembangunan desa, meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pemahaman terhadap regulasi, lemahnya fungsi pengawasan, kesulitan dalam penyusunan perencanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi desa. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mengoptimalkan peran BPD dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Sosialisasi bertujuan membangun komitmen bersama antara tim PKM, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Penyuluhan difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai pembangunan desa dalam kerangka Asta Cita, tata kelola pemerintahan desa, dan fungsi strategis BPD dalam pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan menitikberatkan pada peningkatan keterampilan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan, evaluasi program desa, serta pemanfaatan aplikasi digital berbasis Google Docs dan Google Drive. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota BPD yang ditunjukkan melalui peningkatan tingkat pemahaman peserta sebesar 78% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, peningkatan kemampuan penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar 72%, serta peningkatan penggunaan media digital administrasi desa sebesar 65%. Selain itu, partisipasi anggota BPD dalam forum musyawarah desa meningkat dari 60% menjadi 90% setelah pelaksanaan pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan berbasis pelatihan partisipatif dan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan efektivitas fungsi BPD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan
Transformasi Kelembagaan Desa melalui Model Kolaborasi Internasional dan Digital Governance di Terengganu, Malaysia Rahyunir Rauf; Sri Maulidiah; Norsuhaily Abu Bakar; Nina Yuslaini; Muhammad Hafizh Rahyunir
AKM Vol 7 No 1 (2026): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v7i1.1768

Abstract

Tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelembagaan desa (LKD) antaran lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia LKD, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterbatasan infrastruktur, lemahnya sinergi antar lembaga, dan minimnya dukungan pembiayaan. Metode menggunakan Rapid Rural Appraisal (RRA), Capacity Building, Collaborative Governance, Asset Based Community Development (ABCD) dengan tahapan kegiatan yaitu survey awal, sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, monitoring evaluasi, dan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas anggota LKD sebesar 76% berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terutama dalam aspek manajemen organisasi dan perencanaan pembangunan desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan meningkat dari 58% menjadi 87% setelah pelaksanaan program. Kegiatan ini juga berhasil membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah desa, LKD, masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak eksternal seperti CSR dan organisasi non-pemerintah (NGO). Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu pendampingan, rendahnya kemampuan adaptasi sebagian anggota LKD terhadap konsep pembangunan berkelanjutan, serta terbatasnya dukungan anggaran program desa. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan forum komunikasi desa sebagai ruang koordinasi lintas aktor dalam mendukung tata kelola desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan collaborative governance berbasis penguatan kapasitas kelembagaan dapat menjadi model strategis dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.